Telah Terbit, Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya terbit juga Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementrian Agama RI Nomor : SJ/DJ.II/3/KP.00.3/933/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru dilingkungan Kementerian Agama. Surat edaran itu menindaklanjuti UU dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada, seperti UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 tahun 2008, PP Nomor 41 Tahun 2009, Permendiknas Nomor 72 tahun tahun 2008 dan yang terbaru Peraturan Menkeu Nomor 101/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran Tunjangan profesi guru dan dosen.

Surat Edaran ini, berisi tentang pelaksanaan pembayaran TPG di lingkungan Kementrian Agama, termasuk di dalamnya cara pelaksanaan tunjangan profesi bagi pengawas Pendidikan Agama, bagi non-PNS dan PNS Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan diperbantukan pada RA, MI,MTs dan MA. Berdasarkan Surat Edaran ini penerima TPG bagi PNS dan Bantuan TPG bagi non PNS harus memenuhi persyaratan :

  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas
  2. Mengajar atau melakukan tugas bimbingan dan pengawasan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya
  3. Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur oleh Dirjen terkait
  4. Berusia paling tinggi 6o tahun
  5. Ditetapkan sebagai guru/pengawas yang lulus sertifikasi dan dinyatakan Berhak Menerima TPG oleh Dirjen Terkait.

Hal-hal teknis lainnya, sama saja dengan syarat-syarat pencairan TPG pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain :

  1. Copy SK Berkala terakhir
  2. copy sertifikat Pendidik
  3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
  4. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
  5. Surat Keterangan Telah Memenuhi Beban Kerja (SKBK)
  6. Copy rekening bank yang masih berlaku

Hal yang baru dalam Surat Edaran ini, bahwa Satuan Kerja wajib melaporkan kepada Direktorat jendral Terkait, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dana TPG dan bantuan TPG selesai dibayarkan.

Yang perlu diingat kepada anda semua para guru dan pengawas, bahwa pemberian tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi dalam binaan Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dan yang pasti untuk kesejahteraan guru.

Demikian, semoga bermanfaat. Untuk melihat secara lengkap Surat Edarannya bisa KLIK DISINI

About these ads

18 comments

  1. Tanks… saya baru juga upload file ini…. (tadi habis ada pengarahan di aula kemenag Kota Malang)
    Salam dari guru MI Khadijah Malang.
    Bravo Pendidikan Indonesia.

  2. tanks…saya mau tanya untuk sertifikasi 2010 apa sudah ada kabarnya ? apakah sudah ada daftar nama lulus portofulio.

    1. Untuk sertifikasi 2010, belum ada informasinya mas.. biasanya informasi kelulusannya di akhir tahun, bahkan sertifikat nya tahun depan juga mas baru sampaike tangan kita. Sabar ya,mas.. Biasanya perlu waktu antara 12-16 bulan prosesnya hingga proses pembayarannya …terimakasih sdh berkunjung

  3. Yth.: Pimpinan Pengelola Tunjangan Fungsional Profesi Guru Kementrian Agama RI di Jakarta,.
    Kami dari kepala madrasah daerah belum berani mencairkan tunjangan profesional bagi para pendidik, karena kami belum memilki / mendapatkan petunjuk teknis yang betul-betul membuat kami aman, karena kita takut menyalahi aturan, mohon secepatnya panduan dimaksud disebarluaskan ke daerah-daerah,- wassalam

  4. Yth; Pimpinan pengelolan Tunjangan Sertifikasi Guru
    Saya adalah salah seorang guru/Kepsek yang sudah lulus sertifikasi tahun 2009. Di antara kawan-kawan sesama peserta yang telah lulus, saya termasuk pada orang yang belum ditetapkan surat perintah bayar dari dirjen sementara yang lain sudah tercantum namanya. Apa yang jadi permasalahannya dan bagaimana cara mengurusnya? Terimakasih.
    Mohon jawaban via e-mail saya

  5. bila pencairan dananya pak…dan nama guru khusus deli serdang sumut.Terimakasih jika udah diinformasikan pd kami khusus guru man pakam untuk pencairannya jika ada.penuh harapan kami saya secara pribadi amanat dan tanggung jawab pendidik saya jalankan penuh iklas dan amal seperti logo yang ada di baju dinas dan sk yang saya miliki.semoga depag jaya amin …

  6. Pak..kami guru yang di mutasi dari MIN ke MTsN..bagaimana nasib TPG kami?karena beredar kabar bahwa guru yang mutasi tidak berhak mendapatkan TPG..

  7. Pak Sidra Taha Yth, memang tidak pak ..! Karena Sertifikat guru MIN sebagai guru kelas sedang guru MTs sebagai guru mata pelajaran, saya juga ada beberapa teman yang bernasib seperti bapak, solusinya ya .. harus kembali revisi SK (memang bisa nggak ya ..?) atau jadi pengawas (seperti teman saya) .. Demikian semoga membantu ,,..

  8. MOHON PERHATIAN PEMERINTAH SEPENUHNYA TERHADAP NASIB GURU PAI YANG SUDAH DISERTIFIKASIKAN DAN MEMENUHI KRITERIA MESKIPUN HANYA ADA SK KEPALA SEKOLAH
    ASSALAMU’ALAIKUM………
    Sedikit ada pertanyaan dari guru Honor Aceh Utara. Jadi kami dari guru bakti yang sudah sertifikasi dan punya SK Bupati Aceh Utara tahun 2007 sedangkan sebelumnya tahun 2005 & 2006 kami masih berpegang dengan SK Kepala Sekolah. yang jadi pertanyaannya kenapa kami tidak diberlakukan lagi SK Kepala Sekolah sedangkan rekap tugas saja dileges Kepala Sekolah khususnya kalau seandainya SK Kepala Sekolah tidak berlaku lagi dan hanya berlaku SK dinas kenapa tidak rekap tugas dan roster pelajaran yang ditandatangani kepala sekolah bisa berlaku dan dimana juga fungsi penjabat yang sudah dipilih serta diangkat sebagai kepala sekolah bila perlu kepala DINAS saja yang duduk dibangku KEPSEK saja, untuk apa lagi KEPSEK.? Tolong diberi tahukan pada kami atas dasar pegangan apakah edaran tersebut dikeluarkan sedangkan tahun sebelumnya tidak pernah bermasalah seperti ini dan yang herannya kami SK DIRJEN dan SERTIFIKAT kami sudah ditangan kami tapi tetap saja kami tidak bisa mengambil tunjanggan kami padahal persyaratan kami sudah lengkap semuanya dan memenuhi standar, jangan – jangan ini hanya permainan pemerintah dijajaran KEMENAG Aceh Utara saja. dan kami sempat mengupdate ulang berita yang sudah sertifikasi ditahun lalu dan guru sertifikasi didaerah lain tidak pernah ada yang namanya peraturan demikian juga mohon pemerintah setempat dan pusat menindak lanjuti otoriter yang dilakukan didaerah kami ini sekarang.
    Juga jangan salahkan kami kalau seandainya nanti kami mengambil tindakan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak kami tersebut.
    Karna kami juga punya hak dalam mengeluarkan pendapat baik dengan lisan dan tulisan. Dan kami sudah sepakat semua untuk masuk kekomisi E dikantor DPRK setempat serta mempublikasikan kemedia-media. Karna kami sangat merasa terjajah dengan keadaan demikian ini. Kalaupun ini tidak berhasil berarti kami terpaksa turun lapangan untuk demo dengan surat izin yang lengkap. Semua itu terserah pemerintah yang sudah menganggap kami khususnya guru PAI sebagai sampah dikeramaain orang.
    Demikian saja harapan dan curhat kami mohon untuk para penjabat memperhatikannya sebaik mungkin….
    Akhirul Kalam,kami uacapkan banyak terimakasih atas perhatiannya. Assalamu’alaikum….

  9. ASSLAMU’ALAIKUM… SAYA ADALAH SEORANG GURU HONORER PAI YANG SUDAH SERTIFIKASI DI JAJARAN KEMENTRIAN AGAMA RI ACEH UTARA MAU MENANYAKAN KENAPA KAMI SAMPAI SEKARANG BELUM JUGA DICAIRKAN ANGGARAN SERTIFIKASINYA DAN KENAPA JUGA NRG KAMI BELUM KELUAR SEMENTARA REKAN KAMI YANG DISUBULUSSALAM SUDAH SEMINGU DITERIMA SK DIJEN DENGAN NRG NYA… ADA PERMASALAHAN APA SEBENARNYA APA INI INTIMIDASI DARI DAERAH ATAU MEMANG ATURAN YANG TURUN LANGSUNG DARI PUSAT?????? SEMENTARA PENILAIAN KAMI SEPERTI ADANYA SANDIWARA DIBELAKAN SEMUA INI????? APALAGI KALAU SEANDAINYA MEMANG KAMI TIDAK DRENCANAKAN UNTUK DISERTIFIKASI UNTUK APA JUGA KAMI DI PANGGIL PADA PLPG?

  10. ASSALAMU’ALAIKUM… saya adalah salah seorang guru PAI honorer yang sudah sertifikasi di jajaran KEMENTRIAN AGAMA RI ACEH UTARA pada tahun 2012. mau menanyakan kenapa kami sampai sekarang belum juga dicairkan Bantuan Anggaran SERTIFIKASI nya dan kenapa juga NRG kami belum keluar sementara rekan kami yang DISUBULUSSALAM sudah semingu diterima SK DIRJEN dengan NRG nya… ada permasalahan apa sebenarnya apa ini INTIMIDASI dari daerah atau memang aturan yang turun langsung dari pusat?????? sementara penilaian kami seperti adanya sandiwara dibelakang semua ini????? apalagi kalau seandainya memang kami tidak direncanakan untuk disertifikasi untuk apa juga kami di panggil pada PLPG? WASSALAMU’ALAIKUM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s