Antara Guru Honor dan Tunjangan Profesi Guru

Tulisan ini terinspirasi dari Pak Akroma Nasution (kapan bikin blog, pak !) yang sering memberi komentar di blog ini. Saya mengerti betul yang dihadapi oleh pak Akroma dan teman-teman yang senasib dengan pak Akroma. Setelah lulus dari Lembaga Pendidikan Keguruan langsung menjadi guru dengan status bermacam-macam namanya seperti guru bantu, guru kontrak, guru honor, guru tidak tetap dan sebutan-sebutan lainnya. Yang pada intinya disebut dengan guru non-pns. Semasa saya dulu jadi guru honor, atau sebelum jadi PNS perhatian pemerintah tak sebesar pada saat sekarang. Pada masa dulu tak tersersit sedikitpun ada harapan guru honor di angkat langsung menjadi PNS. Jika dulu rada malas ngajar di sekolah negeri karena honornya kecil di banding dengan sekolah swasta. Sekarang justru terbalik, guru-guru gress berebut masuk ke sekolah negeri. Dengan harapan sambil nunggu masuk database jadi langsung di angkat jadi PNS, tak perlu ikut ujian test, yang kadang nggak jelas dan tidak transparan.

Namun ada juga cerita seorang Kepala Sekolah MTs Swasta kepada saya, jika di waktu dulu,sangat  susah mencari tenaga pendidik yang mau mengajar ditempat beliau yang notabene sebagai sekolah pinggiran.  Sedangkan sekarang, guru yang bergelar S2 pun sambil menyembah-nyembah minta jam mengajar. Alasannya tidak lain dan tidak bukan supaya bisa menambah jam beban mengajar 24 jam,sebagai syarat dapat tunjangan profesi guru.

Jika lolos dari perebutan pengangkatan CPNS dari database, para guru honor masih ada harapan untuk memperbaiki penghasilan melalui Bantuan Tunjangan Profesi Guru. Harap diingat bahwa antara guru PNS dan Non-PNS jenis anggarannya berbeda. Jika PNS disebut dengan Tunjangan Profesi Guru dan non PNS disebut dengan Bantuan Tunjangan Fungsional Guru. Khusus untuk di lingkungan Kementrian Agama, guru PNS yang bekerja diMadrasah Negeri anggarannya sudah masuk dalam DIPA masing-masing madrasah negeri. Sedang bagi PNS yg bekerja di madrasah swasta dan guru non PNS anggarannya ada di Kanwil Kemenag propinsi masing-masing.

Perbedaan anggaran ini yang menyebabkan yang satu bisa cepat dan yang satu lagi bisa lambat. Untuk anggarannya yang ada di Kanwil maka akan terasa lambat, karena mereka mengelola ribuan guru PNS yg mengajar di sekolah swasta dan guru non-pns. Proses pengumpulan datanya juga akan makan waktu,biasanya melalui Kantor Kemenag Kab/kota dulu baru ke Kanwil. Demikian juga dengan guru dari Diknas, anggarannya ada di Diknas Propinsi, perlu waktu untuk mengelola dan mempersiapkan syarat-syarat untuk pengajuan permintaan pembayarannya. Belum lagi masalah-masalah non teknis lainnya. Sedang jika guru PNS di madrasah negeri  biasanya bisa cepat, selain mempersiapkan syarat-syaratnya tidak terlalu banyak, ditambah Kepala Madrasah juga pengen cepat, atau bendahara/pembuat daftar gajinya juga seorang guru, jadi klop deh .. pengen cepat semua. Belum lagi tuntutan para guru, terutama jika madrasah tetangga sudah dapat duluan, pasti akan ribut ..:)

Namun perlu diingatkan “bahwa tidak ada dana tunjangan profesi itu dimasukkan ke dalam bank dalam bentuk deposito lalu berbunga-bunga” itu salah kaprah, bahwa dananya masih duduk manis dalam kas negara :) Biasanya jika proses pembayaran dirasakan lambat, pasti selalu ada anggapan uangnya masuk dalam deposito dan bunganya yg sekian ratus juta masuk kantong pengelola. Hal demikian sama sekali tidak benar, rekening-rekening liar yang menyimpan atau mengendapkan uang negara sudah ditertibkan oleh Kementrian Keuangan. Entah kalau dalam dana APBD :)

Jika saya dan mungkin anda bisa mengerti perlu waktu untuk mempersiapkan  syarat-syarat pengajuan permintaan pembayaran TPG, namun ada beberapa hal yang justru bagi saya dan mungkin anda bahwa  “meragukan keikhlasan pemerintah” atau “meragukan keprofesionalisme-an guru”. Jika ragu dengan mutu dan kualitas guru (ini untuk siapa saja yang meragukan) Kenapa buru-buru dibuatkan  sertifikat dan menyatakan mereka profesional ? Buat seleksi seketat mungkin, atau bagi siapa saja yng meragukan silahkan dibuat forum dan kalau perlu ajukan beramai-ramai penghentian TPG atau minimal ajukan moroatorium (penghentian sementara).

Hal baru yang ingin saya sampaikan, bahwa beberapa tahun kedepan akan ada evaluasi ulang Sertifikasi Guru, dengar kabar skor penilaian untuk tahap kedua ini perlu sekitar 1500 poin (ditambahkan dari nilai sertifikasi yang pertama), wacana tentang beban kerja guru minimal menjadi 40 jam perminggu, dan perbaikan penghasilan renumerasi. Untuk yang terakhir ini, kabarnya juga masih kabur, sama kaburnya dengan tunjangan bagi guru yang belum disertifikasi sebesar Rp. 250.000,- (khusus guru madrasah). Silahken tunggu … dan bersabar.

Bagaimana menurut anda ?

About these ads

2 thoughts on “Antara Guru Honor dan Tunjangan Profesi Guru

  1. sejak kecil saya meragukan kalau pemerintah bisa berlaku adil untuk guru yah saya mengalami sendiri ditempat saya mengajar saat ini ternyata benar semua itu bisa dimanipulasi dengan nyogok anda bisa jadi kepala sekolah negri, dengan nyogok pula anda bisa jadi pns dengan nyogok anda bisa dapat sertifikasi dll, sementara orang yang nggak nyogok menjadi orang yang tertindas di negri ini tunjangan fungsional saya tak keluar dan saya dengar itu dibagi-bagi tuh sama orang diknas, walaupun kita seorang sarjana yang lebih dulu mengabdi menjadi guru, menjadi orang yang tak berharga di negri ini, dihina polisi, dihina teman yang sudah pns bahkan dihina orang diknas yang seharusnya mereka berterima kasih kepada guru karna mereka bisa hidup senang karna guru tanpa bersusah payah, begitu pula kalau para guru untuk meminta gajinya agar dibayarkan yang sewajarnya apa yang kita lihat ditelevisi para pejabat akan menjawab tak ada dana untuk guru padahal mereka tak berarti di negara ini dibandingkan perjuangan para guru sementara mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan uang negara bahkan memeras masyarakat melalui undang-undang yang di buatnya

  2. ya.. begitulah Indonesia, tp Kang Amrizal tak pernah menyesal kan lahir dan besar di Indonesia ? (maaf becanda..) terimaksih sdh berkunjung dan memberi komentar, masih banyak di bidang lain yg sogok-menyogok, bisa jadi korupsi sdh mulai ditakuti, hingga sekarang marak lagi peras sana, peras sini .. suatu gejala lama tapi baru..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s