Wuihhh … Setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran, semua operator atau pengelola keuangan, disibukkan dengan bejibun laporan. Laporan mulai yang berbentuk online sampai yang off line, mulai yang berbentuk cetakan hingga berbentuk ADK (Arsip Data Komputer). Yang paling banyak dikejar pencari informasi atau penuntut laporan itu adalah realisasi anggaran. Sayangnya, seperti tak ada kordinasi sama sekali antara penuntut laporan tersebut.
Laporan Realisasi anggaran yang paling update adalah aplikasi Sakpa, aplikasi besutan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja perbulan, per triwulan, persemester dan pertahun. Para penuntut laporan di kementerian, kanwil, eselon ke bawah, sebenarnya bisa sambil duduk manis melihat satuan kerja menghabiskan DIPA, melalui aplikasi ini. Jika ada laporan yang diminta adalah realisasi anggaran, maka yang menjdi dasar laporan adalah aplikasi sakpa, pertanyaannya kenapa tidak menggunakan hasil laporan aplikasi ini saja ?
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mulai tahun 2013 kembali menyederhanakan pengajuan permintaan pembayaran, walau dibeberapa pengelola keuangan justru tambah ribet. Setidaknya yang bikin ribet adalah lampiran pengajuan spm, yang sering bikin pengelola keuangan balik kanan kembali ke satker karena lampirannya yang salah atau tidak lengkap.
Konsep pengelolaan keuangan yang akurat dan kredibel, serta seabrek usaha untuk mencapai keidealan itu, ternyata tak cukup untuk sebuah kata ‘sederhana’, tapi harus ribet dan rumit, toh tak juga menyelesaikan masalah akut bangsa .. KORUPSI …
Teacher, Father and A man
