Dari jaman kolonial sampai RSBI, pendidikan diskriminatif tak pernah henti

Belanda sang penguasa kolonial Hindia Belanda (Indonesia, sekarang) pertama kali mengenalkan pendidikan formal di Indonesia tahun 1817,dengan nama Europeesche Lagere School (ELS) atausekolah rendah Eropa. Sekolah ini diperuntukkan bagi kalangan Eropa, keturunan Asia Timur dan pribumi tokoh terkemuka. Sebagai yang berkuasa, pendidikan bagi Belanda lebih dari diskriminatif tapi tidak perlu untuk rakyat Hindia Belanda saat itu. Sebagai bagian dari politik balas jasa Belanda (politik etis), pada tahun 1907 Belanda mendirikan sekolah khusus pribumi Hollandsch Inlandsche School (HIS), entah siapa pelaku utama diskriminasinya, yang bisa masuk kesekolah ini hanya kalangan bangsawan, tokoh masyarakat dan pegawai negeri (wah, pns ngetop juga saat tempoe doeloe, heheheh). Seterusnya Pemerintah Hindia sejak tahun1930 an melaksanakan pendidikan formal terbatas dengan berbagai jenjang.

Selanjutnya pemerintahan era kemerdekaan sejak orde lama sampai orde reformasi, bermasalah dalam pemerataan pendidikaan. Entah dengan alasan kita tak kunjung jadi negara yang maju dan kuat secara ekonomi, jadi alasan pemerataan pendidikan tidak berhasil. Disparitas sarana prasarana pendidikan antar propinsi, antar kabupaten sangat mencolok. Tahun 1993,  saya bersama-sama teman kuliah berkunjung ke UGM,  sempat diledek dosen saya, ‘tuh, lihat kampus orang, laboratoriumnya aja besarnya seperti kampus kita’.

Kesininya, pemerintah malah menambah ketidakberhasilan pemerataan pendidikan dengan program-program yang diskriminatif.  Contoh terbaru adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Jika mau adil “RSBI kan semua Sekolah”, jika tak mampu meng-RSBI kan semua sekolah bikin bertahap. Jangan malah membiarkan sekolah maju dengan sekenanya sendiri. Beberapa sekolah berpredikat RSBI, menyatakan tidak ada diskriminasi, anda salah besar bung .. Karena diskriminasinya terbukti oleh MK maka RSBI dihapuskan.

Yang idealnya, adalah adu kuat program.  Semua sekolah membuat program semewah mungkin, ajukan ke pemerintah. jika dana pemerintah dengan APBN Rp. 1.000 Triliun untuk pendidikan tidak cukup, baru ‘rampok’ orang tua murid, tentu tidak sembarang rampok, dibicarakan terlebih dahulu berapa kekurangan program sekolah dalam setahun, berapa kurangnya. Buat pengawasan sebaik mungkin, kalau perlu satu sekolah satu auditornya.

Bukan malah, diberi dana berlimpah, sesukanya menarik duit orang tua ,,,

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s