Sertifikasi Guru

Akhir Tahun Anggaran 2012, Bagaimana TPG anda ?

Anggaran APBN Tahun 2012, akan segera berakhir. Pengajuan pembayaran apapun termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) paling lambat tanggal 17 Desember 2012. Lewat tanggal itu tidak bisa diajukan lagi, maka menunggu lagi tahun depan dengan anggaran yang baru, anggaran tahun 2013.
Tahun ini (2012),  tunjangan profesi guru  untuk guru madrasah tidak ada revisi alias penambahan anggaran, alhasil bagi yang anggarannya kurang,tidak akan dapat penuh satu tahun. Walau masih dimungkinkan kekurangannya dibayar tahun depan. Namun akan jadi efek domino yang berkepanjangan, jika kekurangan pembayaran tahun ini dibebankan pada tahun depan, maka tahun berikutnya selalu akan kekurangan. Kecuali jika dimungkinkan untuk ada revisi, yang khusus untuk pembayaran kekurangannya.
Selain itu ada rumor yang berkembang tentang pengembalian pembayaran TPG guru DPK, guru Diknas yang di perbantukan di madrasah, kepada Diknas. Walau sampai sekarang saya belum pernah melihat suratnya. Walau agak bertentangan dengan peraturan di atasnya, (saya lupa jenis peraturannya), bahwa TPG dibayar oleh Kementerian yang melaksanakan sertifikasi. Guru diknas yang mengajar di madrasah disertifikasi oleh Kemeterian Agama. Entah bagaimana jadinya .. :)
Yang kita tunggu sebenarnya, adalah melekatnya TPG dengan gaji  induk/rutin, oleh seorang pemimpin yang kelak di akan datang peduli terhadap guru. Organisasi keguruan apapun jenisnya, tak punya harga tawar untuk memperjuangkan hal ini. Hanya sekumpulan orang dengan segala formalitas semu tanpa perjuangan konkrit untuk kemajuan dan kesejahteraan guru terutama guru honor/tidak tetap.
Ditengah cibiran banyak orang, tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada saya sendiri dan teman guru se Indonesia, untuk terus meningkatkan profesionalisme kita apapun situasi dan kondisinya. Kita lah (guru), yang akan membekali setiap anak bangsa dengan ilmu yang bermanfaat, seperti yang di katakan dalam kitab suci Al Qur’an, bahwa manusia di hari akhir hanya membawa tiga hal, yaitu segala amal jariah, do’a anak yang saleh dan ilmu yang bermanfaat.  Semoga jadi pahala yang berlipat ganda bagi kita, amin …
Wallahualam bisawab, syukran …

DSCF0053

Informasi NRG Untuk Guru Madrasah

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, merelease informasi tentang Nomor registrasi Guru (NRG) bagi guru lulus sertifikasi guru di Kementerian Agama. Informasinya di pasang di web punya Kementerian Agama, sepertinya sih sudah lama, namun bagi yang belum lihat bisa dibaca untuk sekedar pengetahun. Informasi dalam bentuk PDF ini, berisi tentang regulasi, peraturan seputar sertifikasi dan prosedur proses pembuatan NRG serta permasalahannya.

Untuuk lebih lengkapnya bisa di cekidot di SINI

SK Dirjen dan NRG .. Lagi :)

Wah.. saya tak mengira postingan tentang SK Dirjen dan NRG untuk Guru Madrasah mendapat banyak komentar. Namun, sekali lagi saya menegaskan, saya tidak menyediakan SK Dirjen dan NRG untuk seluruh Indonesia. Saya hanya memberi tahu, kalau di satuan kerja kami telah mendapat SK Dirjen dan NRG. Selanjutnya, ikhtiar anda semua untuk mendapatkannya. Ada beberapa komentar di blog ini, yang menyejukkan misalkan ada teman dari suatu daerah dengan pengalamannya menghubungi salah satu pejabat di kanwil setempat, walau katanya jika mau ngurus NRG pakai  ‘terima kasih duluan’ (saya pura-pura nggak ngerti .. ah) ditanggung 2-7 hari NRG keluar .

Ada juga teman dari Banten, dengan cara menghubungi beberapa pejabat di Mapenda akan dilayani. Mungkin komentar yang beginian sebenarnya kita perlukan, sehingga bisa jadi solusi bagi guru pencari SK Dirjen dan NRG. Mengutip komentar teman juga di blog ini, bahwa rezeki itu perlu ikhtiar alias di usahakan, kiranya ada benarnya. Walau demo juga salah satu jalan, bahkan di atur dalam UU, bisa jadi sok therapi bagi pengambil kebijakan. Namun kalo saya sih, terus terang ‘nggak berani lagi’ dan jaman saya teriak-teriak di jalan sudah lewat. Tugas utama kita (guru) adalah mencerdaskan anak bangsa, suatu tugas yang sangat mulia, walau tak dimuliakan secara hebat oleh penguasa.

Masih banyak koq, kisah pilu guru dengan ribetnya pengurusan mendapatkan tunjangan profesi, lebih dari sekedar tak punya SK Dirjen dan NRG. salah seorang guru madrasah, tiga tahun menjelang pensiun tak dipanggil-panggil untuk sertifikasi akhirnya beliaupun tak sepeserpun mendapat tunjangan profesi. Atau ada lagi cerita unik, kemarin Kamis (8/12) saya bertemu dengan seorang guru, beliau S2, pernah ekstensi ke luar negeri, guru teladan, nyambi jadi dosen di universitas swasta, guru instruktur, penulis buku dan penikmat blog ini juga, namun ketika saya tanya ‘Apakah bapak punya NRG ?’ Saya terkaget-kaget ternyata beliau belum punya NRG. Beliau malah menanggapinya dengan tertawa saja ketika saya tanya, “masa guru se profesional anda tak punya NRG ?” lalu “apa alasan terbit dan tidaknya nya NRG ?” Kami pun sepakat dengan jawaban “sama-sama tidak tahu” .. Hahahahaha

DIPA REVISI TA 2011 Akhirnya Terbit Juga

Yang ditunggu-tunggu sejak Agustus 2011 lalu akhirnya datang juga. Revisi DIPA 2011 berisi penghematan anggaran, penambahan anggaran TPG/TPP serta Belanja Modal dengan APBNP (dulu ABT). Berdasarkan pengarahan pihak Perencanaan sepertinya penghematan banyak dialihkan untuk membayar hutang TPG/TPP kepada guru yang dibayar oleh Kemenag terutama guru PAI di sekolah umum. Lebih lanjut menurut bagian Perencanaan Kanwil, ada sekitar 70 milyar lebih TPG/TPP yang tidak sempat terbayarkan, itu hanya untuk propinsi Kalimantan Selatan, entah propinsi lain.

Sempat juga jadi pertanyaan beliau, kenapa sempat kurang sebesar itu ? Sebenarnya bukan melulu salah di perencanaan, tapi birokrasi yang ribet seputar pembayaran juga berperan hingga Kemenag terutang 70 milyar.
Ilustrasinya begini, dianggarkan dalam setahun pembayaran TPG misalnya Rp 100 juta. Karena syarat2 belum lengkap utk pencairan, maka tidak bisa di bayarkan. Maka uangnya akan kembali ke kas negara. Tahun depan tidak mutlak duit yg Rp 100 jt itu masuk ke anggaran baru. Semua berdasarkan perencanaan baru lagi, untung kalo dihitung yang belum dibayarkan juga, tapi kalo penghitungannya hanya berdasar pada pembayaran tahun ini saja, sdh pasti lewat. Belum lagi jika penghitungannya tidak berdasar pada rencana kenaikan gaji pokok, naik pangkat dan berkala. Sudah pasti anggarannya kurang troossss.

Jika mau, pas.. pas.. pas.. Buat perencanaan sedetil mungkin, .. Banyak satker yang berani begadang koq bikin perencanaan. Apalagi jika pengelolanya guru juga, pasti datanya akan lebih akurat.

Kadang yang beginian bikin nggak enak dengan teman-teman guru PAI di sekolah umum, karena di beberapa kesempatan mereka sudah pada mau demo. Namun, perlu diingat juga dengan kewajiban para guru. Kalo kita (guru) menuntut hak, maka yang bukan guru akan menuntut kewajiban. Biasa lah, mulai dari beban kerja hingga profesionalisme. So, ayo kita buktikan hutangan dari World Bank (katanya sih) untuk membayar TPP/TPG, sungguh berguna untuk kemajuan pendidikan anak bangsa.

Wassalam

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Bagaimana TPG/TPP bisa Sampai ke Guru Madrasah ?

Berikut adalah gambaran bagaimana pengelola keuangan satuan kerja Madrasah Negeri di lingkungan Kementerian Agama mengelola anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru/TPG (511152). Saya kira, pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota hampir sama, untuk guru madrasah yang mengajar swasta, pengawas dan guru agama di sekolah umum.

Pertama, proses penganggaran dimulai sekitar bulam Maret saat tahun berjalan untuk anggaran tahun depan. Misalnya, rencana anggaran tahun 2012 di buat pada bulan Maret 2011. Pada tahap ini, satuan kerja membuat Data Pendukung DIPA, yang berisi rencana anggaran secara global atau keseluruhan anggaran satuan kerja, termasuk di dalamnya anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Untuk mempermudah dan data yang akurat pihak Perencanaan Kementerian Agama telah membuat aplikasi perencanaan keuangan untuk setiap satuan kerja. Pastikan nama anda termuat dalam rencana anggaran ini, entah apakah data-data tersebut bisa diakses oleh guru terutama untuk penganggaran di Kemenag kab/kota. Pengelola keuangan akan membuat detil rencana pembayaran TPG, misalnya apakah guru ybs akan naik berkala atau naik pangkat pada tahun depan. Proses update rencana anggaran biasanya sekitar bulan Nopember, biasanya untuk memuat jika ada rencana kenaikan gaji, dan penambahan anggaran jika ada guru pindahan yang sudah berhak mendapat TPG. Namun dalam beberapa kasus, tetap saja ada kekurangan anggaran TPG, dengan beberapa sebab antara lain pengelola keuangan malas mengupdate atau hal-hal teknis lainnya. Padahal Nopember itu lah sebenarnya kesempatan terakhir untuk merevisi atau menambah rencana anggaran satker pada tahun depan.

Kedua, Akhir bulan Desember setiap tahun terbitlah DIPA yang memuat anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Jika akhirnya anggaran Tunjangan Profesi Guru itu kurang juga, maka sebenarnya anggaran masih bisa di revisi di pertengahan tahun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan satker kekurangan anggaran untuk pembayaran TPP/TPG, karena maSih dimungkinkan adanya revisi. Ada dua sebab anggaran TPG itu tetap kurang, pertama, pengelola keuangan tidak mengupdate atau memintakan atau memberitahukan ada kekurangan anggaran TPG dan kedua, tidak ada revisi penambahan anggaran TPG dari pusat. Artinya permintaan atau pemberitahuan kekurangan anggaran TPG sudah disampaikan namun setelah revisi DIPA ternyata anggarannya tidak nambah.

Ketiga, setelah semua syarat-syArat untuk mendapat TPG terpenuhi, permintaan pembayaran seharusnya berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada KPA (kepala madrasah) jika sdh disetujui lalu berkoordinasi dengan PPABP (dulu pembuat daftar gaji) untuk membuat daftar pembayarannya dan akhirnya operator membuatkan SPM, diajukan ke KPPN. Dua hari kerja prosesnya di KPPN, baru TPG masuk ke rekening guru.

Yang menjadi pertanyaan guru madrasah hingga saat ini, terutama guru yang disertifikasi tahun 2010 adalah SK sakti yang menetapkan guru berhak menerima TPG dan NRG .. Semoga bermanfaat .

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Memburu SK Dirjen dan NRG Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Dalaam beberapa hari ini, postingan saya tentang terbitnya SK Dirjen Pendis dan NRG bagi guru madrasah ramai dikunjungi. Postingan itu sebenarnya saya buat tahun lalu,untuk guru yang sudah disertifikasi tahun 2009. Sedang untuk guru yang disertifikasi tahun 2010, SK Dirjen Pendis dan NRG nya belum terbit. Teman-teman seperjuangan sekalian, memburu SK Dirjen dan NRG di internet saya kira tidak akan berhasil,karena memang tidak di share di dunia maya.

Seperti tahun lalu, SK Dirjen dan NRG dibagi melalui Kanwil dan KanKemenag Kab/Kota, jadi teman-teman guru madrasah sebaiknya mempunyai ‘mata-mata’ di kantor tersebut. Karena pengalaman tahun lalu, teman guru madrasah mendapat SK Dirjen dan NRG, justru dari kabupaten lain. Yang kebetulan isterinya bekerja di Mapenda Kemenag Kabupaten. Syukur-syukur, jika Mapenda Kanwil dan Kemenag Kab/Kota cepat membaginya ke satuan kerja.

Jadi, jika ingin memburu SK Dirjen Pendis Penetapan Guru Penerima TPG dan NRG nya, sekali lagi nggak bakalan ketemu di internet. Silahkan aja obrak-abrik di google atau situs resmi Kemenag pusat dan propinsi masing-masing. Namun saya berjanji jika memang ada akan saya share di sini. Di satuan kerja saya, ada 3 (tiga) orang guru yang juga menunggu SK Dirjen dan NRG tahun 2011, saya sudah janji jika sudah ada SK DIrjen dan NRG nya, besoknya langsung saya mintakan ke KPPN setempat.

Bersabar dan bersabar adalah intinya, namun sepertinya tidak secepat tahun lalu, entah apa alasannya.Apakah menunggu proses revisi DIPA 2011, atau memang pemberkasan yang belum selesai. Hanya Allah SWT yang tahu.

NRG dan TPG Untuk Guru Madrasah ~Sekali Lagi~

Untuk yang kesekian kali saya membahas Nomor Registrasi Guru (NRG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru madrasah. Setahu saya, entah -mungkin saya salah- tidak ada satupun guru madrasah yang punya NRG terbitan Kementerian Pendidikan Nasional. Guru yang berhubungan dengan Kementerian Agama dan punya  NRG, hanya guru agama di sekolah umum. Yang ada hanya NRG sementara buatan Kementerian Agama. Itu faktanya.

Menafsirkan peraturan entah yang mana itu, bahwa syarat pencairan TPG   harus memiliki NRG terbitan Kemdiknas, banyak teman-teman yang curhat ke blog ini. Ada KPPN yang mau mencairkan ada juga yang tidak mau mencairkan. Selain itu, ada pula kabar bahwa ada KPA (Kepala Madrasah) yang tidak berani mencairkan sebelum NRG dari Kemdiknas Terbit.

Bagaimana ini ? Bingungkan ? Saya juga bingung ! Sayangnya, NRG sementara itu hanya terbit sekali yaitu pada tahun lalu (2010), hingga saat ini belum pernah terbit lagi. NRG sementara itu memuat NRG sementara bagi guru yang sudah disertifikasi sejak tahun 2008 hingga 2010. Bagaimana keabsahan NRG sementara itu, saya pun tak tahu pasti keabsahan dan kekuatannya sebagai syarat pencairan TPG. Di beberapa KPPN mau saja hal tersebut sebagai syarat pencairan. Bahkan pencairan TPG ditahun 2009, tidak ada sama sekali NRG dijadikan persyaratan. Lah iya lah, NRG sementaranya baru terbit tahun 2010. Hehehehehe

Lalu, bagaimana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Madrasah) yang tidak mau mencairkan TPG karena NRG dari Kemdinas belum terbit ? Itu adalah hak KPA untuk mencairkan atau tidak Tunjangan Profesi, (becanda nih .. dikerjain aja KPA-nya atau buat mosi tidak percaya atau dilengserkan, hahahahaha). Jika pencairan sejak tahun 2009 dianggap illegal karena NRG (sementara dan tetap) nya belum terbit, seharusnya para guru mengembalikan TPG nya ke kas negara, wah.. milyaran tuh uangnya .. :). Lalu, buat apa Tunjangan Profesi Guru dimasukkan ke dalam anggaran DIPA setiap tahun jika persyaratannya belum lengkap. Berapa milyar Kementerian Agama kehilangan daya serap anggarannya, jika tiap tahun TPG dianggarkan lalu TPG nya tidak bisa dicairkan.

Jika  KPA/Kepala Madrasahnya tetap keukeuh tidak mau mencairkan juga, buat surat pernyataan, jika dianggap illegal maka siap untuk mengembalikan nya kekas negara. Kalau hal demikian benar-benar terjadi (amit-amit cabang bayi) entar saya temani ke Bank/kantor pos terdekat mengembalikan ke kas negara, hehehe.. karena saya juga mau setor .. hahahah

Saran saya, konsultasikan hal ini dengan pihak yang berwenang dan perlu kesabaran. Insya Allah,jika memang sudah rezeki pasti tidak akan kemana. Apalagi dalam beberapa kesempatan petinggi Kementerian Agama sudah menjanjikan bahwa semua TPG yang belum dibayarkan, akan dibayarkan kemudian. Upss, lupa.. kita (bangsa) kadang punya penyakit lupa, bahkan menurut para ahli kritik penyakit lupanya sangat akut :)

Semoga Bermanfaat ..