Perbendaharaan

PP NO.34 TAHUN 2014, TENTANG TABEL GAJI POKOK PNS TAHUN 2014 TELAH TERBIT ?

Walau di situs resmi Sekretaris Negara di http://www.setneg.go.id atau http://www.sippu.go.id belum di realese resmi namun PP No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, sudah kadung beredar di dunia maya. Peraturan Pemerintah yang berisi besaran Gaji Pokok PNS terbaru tahun 2014, ini ditunggu para abdi negara di seluruh nusantara. Dibanding tahun lalu, terbitnya PP No. 34 tahun 2014 lebih lama terbitnya dibanding tahun lalu .. entah apa alasannya.

Biasanya, gaji Juni sudah dengan besaran baru, karena sebagai patokan pembayaran gaji ke-13. Ada 2 perkiraan, pertama jika gaji ke-13 dibayar seperti tahun tadi (Juli 2013) maka besaran gaji ke-13 nya akan menggunakan besaran gaji pokok yang lama. Kedua, pembayaran gaji ke-13 ditunda ke bulan berikutnya menunggu bulan gaji dengan besaran yang baru. Kita tungu saja ya, kekurangannya tetap dibayar koq, namun yang beginian bikin repot Pembuat Daftar Gaji, karena harus membuat dua jenis rapel, yaitu kekurangan gaji pokok dan kekurangan gaji ke-13. Gak kebayang jika punya ribuan pegawai, belum lagi kekurangan gajinya bertingkat, seperti kenaikan pangkat.

Kapan kenaikannya yang diterapkan ? Sampai detik ini, belum jelas. Seperti biasa kalau dengan dana APBN nunggu peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Penbendaharaan. Jika sampai tanggal 15 Juni 2014 tak ada perintah untuk merubah daftar gaji baru, maka hampir dipastikan dimulai bulan Agustus 2014 atau mungkin bulan selanjutnya .. Hehehe :v :D

Bye the way, silakan menunggu .. mudah-mudahan para pemimpin kita diberi keberkahan selalu.

PP No.34 Tahun 2014 Tentang Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2014

PP No.34 Tahun 2014 Tentang Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2014

File lengkap PP No.34 Tahun 2014 Bisa di download link berikut ini

1. Google Drive ==> KLIK DISINI

2. Media Fire ==> KLIK DISINI

Semoga Bermanfaat

 

Benarkah Guru Madrasah Akan dapat Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Juga .. (ngarep.com)

Berdasarkan berita online di JPPN (Beritanya KLIK DISINI) bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi, Kementerian Agama bakal memberikan tunjangan kinerja (remunerasi) kepada seluruh pegawainya, termasuk yang bekerja sebagai guru, dosen, dan juga pengawas. Mari kita bahas kemungkinannya.

Jika melirik Perpres No. 88 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guru dan dosen tidak mendapat tunjangan kinerja karena sudah mendapat tunjangan profesi. Melihat peraturan ini, maka tak mungkin guru dan dosen dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendapat dobel tunjangan. Entah kalau guru madrasah beda sendiri .. :)

Berdasarkan bocoran surat yang beredar luas yaitu surat penyampaian berita acara hasil evaluasi jabatan antara Kementerian Agama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, bahwa realokasi dan optimalisasi tunjangan kinerja (remunerasi) anggaran tahun 2014 yang ditujukan untuk guru, dosen dan pengawas sebanyak 155.290 orang. Apakah jumlah sebesar 155.290 orang itu termasuk seluruh guru madrasah di Indonesia, saya tidak tahu pasti. Jika itu data semua guru, maka berdasarkan tabel nya, paling rendah remunerasi berada pada grade 8. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014

Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014

Jika akhirnya guru madrasah/dosen beda sendiri dengan guru/dosen dari Kemdikbud, bisa jadi hitungannya berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja (remunerasi) dengan tunjangan profesi guru dan dosen. Maka silahkan hitung selisih gaji pokok sebulan (sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi) dengan tunjangan kinerja pada peringkat 8 -15, dengan tabel berikut : (Harap diingat menurut bocoran yang didapat, Kementerian Agama dapat remunerasi sebesar 50%)

Tarif Remunerasi Kemenag

Tarif Remunerasi Kemenag

Sebagai Contoh jika seorang guru dengan Pangkat IV/a dengan masa kerja 18 tahun dengan gaji pokok Rp. 3.411.200, dengan tunjangan kinerja pada grade paling rendah yaitu peringkat 8 (50%) sebesar Rp. 3.768.750,- maka selisihnya sebesar Rp. 357.550,- yang akan didapat perbulan sebagai tunjangan kinerja.

Di atas itu cuman hitung-hitungan saya, seandainya guru madrasah benar mendapat tunjangan kinerja juga. Jika harus dibayar dobel atau dua-duanya dapat, para guru madrasah di Indonesia tentu tak akan menolak hehehehe. Tapi yang pasti kita tunggu Perpres yang sebenarnya. Guru dengan gaji yang tinggi sudah ada koq, terutama di daerah dengan PAD yang tinggi seperti di Jakarta. Konon kabarnya take home pay, sudah hampir 10 jt (cara membacanya sepeuluh je te, heheheh).

Wallahuallam Bi Shawab.

Remunerasi Kementerian Agama, Segera ! :)

Dengar-dengar kabar nih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama akan mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi sekitar pertengahan tahun ini (Juni 2014). Tapi jangan senang dulu, dananya belum masuk ke dalam DIPA 2014 hehehe. Kita tunggu aja. Tarif Remunerasi PNS Kemenag yang di dapat sebesar 50% dari yang di dapat oleh pegawai kementerian Keuangan (enak betul .. :) ).

Mengenai bentuk pembayarannya, saya tidak paham betul. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kinerja aparatur atau PNS di masing-masing instansi. Selanjutnya pengukuran untuk pembayaran tunjangan kinerja diintegrasikan dengan sistem kompensasi yang berbasis pada sejumlah kriteria. Diantaranya adalah beban kerja, resiko pekerjaan, dan capaian kinerja PNS tertentu.

Selama ini aturan dalam pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi belum dikaitkan dengan capaian kinerja. Pembayaran hanya dikaitkan dengan grade atau tingkatan jabatan PNS tertentu. Jadi untuk sejumlah PNS yang berada di grade sama, akan mendapatkan tunjangan kinerja sama. Terlepas dari seperti apa kinerja mereka.

Selain mengevaluasi sistem pembayaran remunerasi, juga akan mengubah peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian PNS. Dalam perubahan itu nantinya akan diatur kembali jumlah honor yang bakal diterima PNS. Baik itu honor rutin bulanan atau yang dibayar setiap ada kegiatan. Pemerintah juga akan membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai, karena sudah ada tunjangan kinerja. Nantinya tunjangan kinerja tidak untuk mendapatkan dana baru melalui APBN setiap tahunnya. Tetapi didapat dari hasil efisiensi anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga. Semakin besar efisiensi yang dihasilkan, maka anggaran untuk membayar tunjangan kinerja bakal semakin besar.

Pemberian tunjangan kinerja yang terkait dengan reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan kinerja secara nyata. Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melaukan perubahan-perubahan kinerjanya.

Bye the way, selamat yah buat teman-teman, berikut tarif yang insya Allah teman-teman dapat :) lihat yang 50% aja ya

Tarif Remunerasi Kemenag

Tarif Remunerasi Kemenag

Sibuk Dengan E-MPA

Tampilan Aplikasi E-MPA

Tampilan Aplikasi E-MPA

Sejak akhir Januari 2014 saya disibukkan dengan aktivitas mengelola aplikasi online besutan Kementerian Agama RI, yaitu e-mpa (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) untuk sattuan kerja kami. Dikatakan sibuk karena harus upload dokumen pencairan anggaran berupa SPM, SP2D, SPP, SPTB dan Kwitansi. Semua dokumen tersebut harus berbentuk PDF hasil scan, gak terbayang banyaknya karena yang harus di scan dan di upload semuan dokumen sepanjang tahun 2013. E-mpa merupakan aplikasi yang konon katanya hasil MOU antara Kementerian Agama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tujuannya (kira-kira aja nih) untuk transparansi pengelolaan anggaran dan mempermudah pengawasan.

Maka dimulailah kesibukan itu, belum lagi (mungkin) karena keterbatasan space aplikasi ini, hingga besaran file hasil scan tidak boleh lebih dari 300 Kb. Bermacam-macam usaha dilakukan untuk bisa membuat file hasil scan dengan kilobyte (kb) yang kecil. Jika yang di scan hanya satu lembar seperti SPM, SP2D dan SPP tentu tidak masalah, namun jika terdiri dari beberapa lembar seperti SPTB dan Kwitansi yang terdiri dari beberapa lembar, perlu teknik tersendiri untuk menjadikan sebuah file PDF dengan ukuran kecil.

Untuk alat scanner saya memakai dua alat sekaligus yaitu dengan printer all in one Canon MP230 (saya pakai di madrasah) dan HP Deskjet 1050 (saya pakai di rumah), kedua hardware ini cukup mumpuni untuk diajak scan-scan an. Setting hasil dengan 300 dpi dengan pilihan smallest file merupakan pilihan terbaik untuk membuat hasil scan tidak terlalu besar. Keduanya juga punya fasilitas crop untuk memperkecil tampilan hasil scan. Untuk menggabungkan beberapa file PDF saya menggunakan PDF Binder, karena penggunaannya cukup simpel dan mudah.

Jika filenya terlalu besar, sebenarnay ada juga beberapa aplikasi kompresor untuk memperkecil file PDF, namun saya lebih suka menggunakan PDF Converter to Word dan PDF plugin di Word. Hasil scan PDF lalu saya convert dengan Word lalu di save dengan Word sebagai PDF. Hasilnya ternyata lebih kecil dibanding dengan menggunakan kompresor PDF. Atau scan dalam bentuk gambar lalu insert dalam word dan simpan sebagai pdf dengan word. Namun saya perlu trial dan error beberapa kali hingga bisa menghasilkan hasil scan yang baik, yaitu tidak terlalu kabur dan tentunya filenya tidak besar.

Alhamdulillah pekerjaan yang menyita waktu dan fisik ini, berhasil hingga warning di e-mpa sudah hilang. Sayangnya pekerjaan seperti ini di sebagian teman-teman justru memberatkan. Kebijakan pengelola aplikasi yang tidak memberi tahu sejak awal, jadi pertanyaan mereka. Bagi saya ini pekerjaan tambahan yang memberatkan dan juga mengasyikan. Seharusnya ini pekerjaan dengan jabatan pranata komputer, sayangnya di satuan kerja madrasah kekurangan tenaga administrasi yang bisa mengelola aplikasi komputer. Satker kecil dengan tenaga adminstrasi yang kurang namun tuntutan kemajuan pelaporan sangat tinggi. Tujuannya ada namun tak melihat kemampuan ..

Udah ah, entar tambah ngelantur.

Tahun Baru, Laptop Baru dan Semangat Baru.

Tahun baru 2014 tinggal 5 hari lagi dari hari ini. Banyak hal yang kita lewati sepanjang tahun 2013, bagaimana resolusi anda di tahun ke depan ? Mudah-mudahan jadi tahun yang memberikan kesuksesan dan kebaikan bagi kita semua. Resolusi saya untuk menghadapi tahun 2014, dimulai dengan menggunakan laptop baru. Bukan laptop beli sendiri sih, tapi dibelikan oleh pihak madrasah untuk kepentingan tugas saya sebagai pengelola keuangan. Tak peduli uang dari mana yang penting tersedia laptop baru mengelola aplikasi seabrek baik yang offline maupun yang online.

pengennya sih punya laptop dengan processor di atas dual core atau core 2 duo. Hunting dimana-mana baik online maupun mencari di toko komputer, akhirnya dapat spek yang sesuai dana yaitu dengan processor core i3. Walau pengen yang lebih tinggi seperti core i5 dan i7, namun nggak enak juga ‘merampok’ KPA untuk dibelikan dengan spek tinggi namun dengan harga selangit pula. Setelah spek di dapat, tinggal memilih merk. Nah, googling kemana-mana nyari merk yang tepat supaya bisa bekerja maksimal menyelesaikan aplikasi keuangan. Sebenarnya tak perlu juga menggunakan spek tinggi mengelola aplikasi keuangan, cukup dengan dual core atau sejenis pentium pun cukup. Namun biarlah, selain untuk mengejar kecepatan aplikasi  juga mencoba sensasi procesor jenis i besutan intel.

Bingung jug memilih dengan 2 merk, sebelumnya sepanjang sejarah memegang komputer jinjing atau komputer di pangkuan (laptop) saya menggunakan 2 merk. yang pertama memakai produk lokal Axioo yang dalam 2 tahun saya harus mengganti layar dan hardisk, yang kedua merk Acer bertahan dalam 2 tahun tanpa kerusakan berarti pada hardware. Jaga-jaga untuk dua tahun yang ketiga saya langsung pengen laptop yang baru. Pilihan ketiga (yang saya gunakan membuat postingan ini) adalah Lenovo, pabrikan dari China dan merupakan kelanjutan merk dagang IBM di masa lalu. Pilihan sebenarnya antara 2 merk yaitu HP dan Lenovo, dua merk inilah yang memiliki harga lebih murah dengan processor i3. Namun kenyataannya, HP tak punya service central di Banjarmasin untuk keperluan pelayanan purna jualnya. Hingga jatuhlah pilihan saya ke Lenovo.

Mudah-mudahan dengan perangka baru, bisa mengelola pekerjaan saya di sepanjang tahun 2014. Dan juga jadi semangat baru menghadapi tantangan tahun depan. Semoga .. dan tentunya Selamat tahun baru, sukses selalu untuk semuanya.

PP No.22 Tahun 2013, Ttg Tabel Gaji Pokok PNS 2013 Telah Terbit !

Walaupun Website resmi belum melaunching Peraturan Pemerintah (PP) No.22 tahun 2013 Tentang Perubahan  Kelimabelas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), tertanggal 11 April 2013 seperti situsnya Sekretariat Negara Republik Indonesia http://setneg.go.id, dan Situs Sekretariat Kabinet di http://setkab.go.id  Pearturan ini telah beredar di berbagai macam web dan blog. Agak aneh, karena saya membuka http://setneg.go.id gak pernah berhasil, mungkin infonya memang ada di web punya setneg ini. Yang ditunggu dari PP ini tentunya Tabel Gaji Pokok PNS 2013 terbaru.

Tapi, sabar dulu. Jangan keburu senang, bulan depan tidak langsung dapat kenaikannya. Karena daftar gaji bulan Mei 2013 sudah dibuat. Biasanya ada peraturan turunan (tetek bengek) dari Peraturan pemerintah ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan dan SE Dirjen Perbendaharaan. Dan yang terpenting lagi adalah Update Aplikasi GPP untuk PNS yang dibiayai APBN, memuat tabel daftar gaji PNS yang baru.

Seperti tahun lalu, jika peraturan ‘tetek bengek’ nya terbit sebelum tanggal 10 Mei 2013, maka kenaikan gaji PNS bisa jadi akan dimulai bulan Juni 2013.Namun jika setelah tanggal itu berarti bulan depannya lagi. Karena setiap tanggal 10, adalah batas pengajuan pembayaran gaji pada bulan berikutnya. Tapi, jangan khawatir, kekurangannya pasti di bayar koq, pembayaran kekurangannya (rapel) biasanya dibayarkan setelah mendapat gaji yang sudah naik.

Demikian kabar baiknya, jika ingin lihat-lihat daftar tabel nya dan PP nya bisa di lihat dan di download di widget berbagi File, di bagian bawah blog ini,

Untuk Melihat per golongan juga boleh (tinggal klik),     GOL I ,      GOL II  ,      GOL III     DAN      GOL IV.

Untuk melihat seluruh PP  KLIK DiSINI ==>  PP No. 22 Tahun 2013

Tabel Gaji Pokok Baru PNS 2013, Kapan nih ? :)

Teman-teman banyak yang menanyakan tentang rencana kenaikan gaji pns terbaru tahun 2013 seperti yang di gadang-gadang pemerintah bahkan sudah masuk dalam DIPA masing masing Kementerian/Lembaga. Rencana kenaikan sebesar 7% dari gaji pokok PNS tahun 2012, realisasinya belum jelas hingga sekarang. Jika ingin tahu lebih cepat bisa lihat-lihat di situsnya Sekretrariat Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang biasanya me launching undang-undang dan peraturan lainnya. Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013 biasanya diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

Pengelola gaji satuan kerja sudah membuatkan gaji untuk bulan Mei 2013, berarti jika Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013 di mulai bulan Juni 2013, maka rapel nya di dapat sebanyak 5 bulan. Kalau bulan Juli 2013, maka akan jadi 6 bulan. Wah .. akan banyak banget tuh dapat rapel.

Tahun 2013, sepertinya akan jadi tahun ‘molor’, banyak perbedaan dibanding tahun lalu, DIPA berbintang yang tidak kelar-kelar hingga bulan April berbeda dengan tahun depan yang lepas bintang pada bulan Maret. Entah, apa sebab ? Atau mungkin karena menterinya lagi sibuk ngurus pengen jadi Gubernur BI kali yee.. hehehehe.

Jika pengen lihat situsnya pengumuman Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013, bisa lihat disini ==> KLIK DISINI atau  KLIK DISINI

DIPA Berbintang

Sejak dua tahun belakangan ini (kalau tidak salah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Kementerian dan Lembaga,  – istilah kami para pengelola keuangan -  ada anggaran dalam DIPA yang kena bintang alias kena blokir. Di blokir dalam artian tidka bisa digunakan atau di realisasikan. Kecuali anggaran belanja pegawai dan belanja barang rutin perkantoran.  Nggak kebayang kalo belanja pegawai kena bintang/blokir juga,  bisa rusuh tuh..  Hehehehe.

Berdasarkan lampiran empat DIPA ada keterangan bahwa, diblokir karena belum ada persetujuan dari Komisi DPR terkait dan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan DPR.  Orang pekerja seperti kami, sebenarnya gak perlu tahu kenapa jadi anggarannya kena blokir, karena kami tak perlu tahu..  Lalu,  yang ada spekulasi tebak-tebak buah manggis. Di tengah kemerosotan opini masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut,  yang ada spekulan-spekulan negatif terhadap DPR.

Tapi,  ya sudahlah…  Sebagai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, biarlah jadi urusan para petinggi dan pembesar negeri tercinta ini.  Ada juga kan pameo,  kalau gak memilih maka dilarang kritis terhadap mereka (DPR), saya termasuk yang berada pada pusaran tersebut.  Entar suatu saat kita tulis disini sebab-sebabnya.

Berdampak sistemik kah, anggaran DIPA yang berbintang atau diblokir tersebut terhadap satuan kerja? (wuih..  Memakai istilah century gate nih, mohon izin untuk tim was century nih). Kalau kami di Kemenag setiap menjawab pertanyaan sulit,  biasanya akan menjawab ‘hanya Allah Swt yang tahu jawabnya’ (hehehe,  ini cuma menurut saya) atau tanyakan pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G Ade. Tempatnya yang Maha Mengetahui dan Kesempurnaan hanya Allah SWT.

Di tingkat satuan kerja yang kecil seperti madrasah di tempat kami,  yang masukdi blokir adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kata kerja ‘operasional’ bisa di artikan sebagai berjalannya sebuah organisasi/lembaga, entah bisa berjalan atau tidak organisasi tersebut tanpa biaya. Hebatnya, di semua satuan kerja yang dana BOS nya di blokir,  tidak ada yang sampai teriak teriak tidak beroperasi karena kekurangan dana.  Apalagi sampai demo, ih..  Demo di kalangan pendidik sering dianggap diluar kepatutan. Padahal jika saluran opini dan pendapat buntu, demo jalan yang praktis. Jangan demo ah, ntar ada lagi yang bilang, guru seperti buruh aja. Beberapa tahun yang lalu ada walikota yang bilang guru mirip tukang beca aja, ketika mendemo kantor walikota di Banjarmasin.

Sisi lain anggaran berbintang adalah rendahnya tingkat realisasi anggaran DIPA itu sendiri, realisasi pertriwulan yang digadang mencapai 20 persen agak sulit di realisasikan oleh satker. Padahal nih dibeberapa kesempatan selalu ditekankan pentingnya realisasi, kalau demikian yang lebih penting adalah jatuhnya bintang-bintang yang bertaburan itu dulu  daripada realisasi.Hehehehe.

Jadi ingat kata-kata kang Ebet Kadarusman, beberapa dekade yang lalu. “Baik jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang baik”

Semoga Bermanfaat, tulisan ngalor ngidul saya ini …. Heheheh

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Madrasah

Sejak tahun 2012 secara tak sadar saya ikut mengelola pengadaan barang dan jasa di madrasah tercinta. Kalau tidak salah, sejak tahun  itulah madrasah menjadi satker yang sesungguhnya, maksudnya ? ya begitulah walau sudah jadi satker puluhan tahun, sejak tahun 2010 itu madrasah negeri baru mengelola sendiri pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan jasa konstruksi (bangunan). Sebelumnya madrasah negeri menerima langsung berupa bantuan dari Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan.

Disebagian orang mengurus barang dan jasa termasuk pekerjaan yang beresiko, beresiko salah dan beresiko jadi gunjingan rekan sejawat. Beresiko salah karena yang mengelola pengadaan barang dan jasa ilmunya di dapat dari google, blog dan nanya sana-sini. Sejak tahun 2010 mengelola pengadaan barang dan jasa, tak pernah sekalipun di ajak sosialisasi. Sepertinya satker dianggap pintar sendiri, padahal pengelolaan yang salah bisa jadi akan berimbas pada laporan keuangan dan bisa jadi bahan temuan pihak auditor (BPKP, Irjen, bahkan KPK –hiiii, ngeri kalo KPK ikut ngobrak-abrik madrasah, hehehe–). Sementara itu, dari atas nih, selalu aja mengingatkan tentang perlunya percepatan realisasi, namun tak melihat ke bawah, satker nih cakap dan mampu nggak mengelola percepatan itu.

Mengelola pengadaan barang dan jasa ternyata tidak melulu menghapal peraturan nya saja, namun menurut para trainer pengadaan barang dan jasa, yang utama adalah memahami setiap proses dalam pengadaan barang dan jasa. Sertifikat untuk menjadi pejabat pengadaan -dengar-dengar kabar– tidak mudah untuk mendapatkannya. Hayooo, mana susahnya dengan mendapatkan sertifikat guru ? Hehehehe. Pengalaman mengelola pengadaan barang dan jasa, saya kira lebih baik di banding dengan sekedar menghapal peraturan yang bejibun, setelah berpengalaman dan memahami secara detil proses pengadaannya, suatu saat sih pengen juga ikut test untuk mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa, entah suatu saat.

Yang tidak memahami secara detil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, biasanya sih lalu jadi fitnah. Mulai mengira dari sekian pagu DIPA digunakan seluruhnya untuk pekerjaan fisik saja, uangnya masuk ke rekening sendiri, dikerjakan sendiri dan kecurigaan lainnya. Namun, itulah sebenarnya hakikat manusia dan hidup. Terlalu cepat membuat asumsi dan  persepsi terlalu berlebihan. Untuk mengatasinya tiada lain dan tidak bukan, hanya dengan transparansi.

Organisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, juga jadi masalah. Ada lho di suatu kabupaten di entah berantah, tak ada satupun PPK dan pegawainya di satu kabupaten yang tak punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Walau dimungkinkan untuk menggunakan pejabat pengadaan dan PPK dari kantor lain, namun itu sudah jadi tanda kesiapan untuk mengelola sendiri. Belum lagi kewajiban pelelangan menggunakan internet (LPSE dan E-Proc). Nampaknya, kita harus cepat berbenah .. siapa kita ? Siapa aja deh yang merasa .. :)

Negeri Kebanyakan Aplikasi

Dalam dua bulan belAPakangan ini paling tidak satuan kerja Kementerian/Lembaga harus mengelola dua aplikasi baru untuk proses pencairan dana APBN. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Konfirmasi Satker dan Aplikasi Injeksi Pin SPM. Aplikasi ini menambah jejeran aplikasi sebelumnya, seperti Aplikasi RKAKL DIPA, AFS, SPM, GPP, SAKPA, SIMAK-BMN, Persediaan dan lain sebagainya. Aplikasi itu hampir semua dibuat oleh Kementerian Keuangan. Disatu sisi aplikasi-aplikasi ini memang memudahkan pekerjaan, kadang juga malah bikin repot satuan kerja. Teman-teman satker kecil kadang teriak, dengan keterbatasan sdm di satker mereka, sedang yang bikin aplikasi  nggak peduli kesiapan satker mengelola aplikasi tersebut, mereka gampang saja memakai kata ‘harus’ dan ‘wajib’. Saya sendiri yang sudah mengelola ‘semua aplikasi’ itu kadang nggak tahu kegunaan dan urgennya apikasi itu. Apakah mereka (yang bikin aplikasi itu) pernah men survey berapa di satker tertentu yang bi sa komputer ? Atau adakah satker terpencil yang tidak ada listriknya ?

Berikut ilustrasi satker terpencil dalam memperjuangkan realisasi APBN, pertama dia harus membayar pajak minimal ke ibukota kabupaten/kota. Setelah membayar pajak tidak langsung bisa di bawa ke KPPN namun harus balik ke satker lalu dimasukan ke dalam aplikasi konfirmasi satker. Hasil aplikasi konfirmasi satker di serahkan ke KPPN dan perlu sehari lagi menunggu validasinya. Sampai disini sudah dua hari ngurus bayar pajak dan aplikasi konfirmasi satker doang. Setelah dibuatkan SPMnya dan di injeksi dgn Pin SPM, SPM pun diantar ke KPPN, jika sedang ramai SPM jadi SP2D jenis apapun gak akan selesai dalam satu hari, belum lagi mengantri untuk mengambil SP2D. Total sudah 4 hari untuk mengelola satu SPM rutin (belanja barang). Belum lagi kalo SPM dan data pendukungnya salah serta mengantri di bank/pos untuk pencairan. Untuk kantor pos, malah tidak bisa pencairan di tanggal yang sama dengan SP2D. Namun, untungnya kalo menggunakan Giro Pos, mereka melayani pada hari Sabtu sementara bank tutup. Total keseluruhan antara 5-6 hari mengelola sebuah SPM hingga pencairan.Belum lagi aplikasi-aplikasi lain yang menjadi prasyarat untuk pencairan, semisal laporan SAKPA, LPJ Bendahara, AFS (di gabung dengan RKAKL).

Bagi satker yang dekat dengan KPPN setempat ya nggak masalah, yang kasian sih bagi yg jauh. Belum lagi kalo KPA pelit dengan SPPD, bolak-balik ke KPPN, KantorPos/Bank, selama lima hari cuma dihargai dengan sekali SPPD .. sungguh terlalu. Hehehehehe

4 Ramadhan 1433 Hijriah