Informasi NRG Untuk Guru Madrasah

DSCF0053

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, merelease informasi tentang Nomor registrasi Guru (NRG) bagi guru lulus sertifikasi guru di Kementerian Agama. Informasinya di pasang di web punya Kementerian Agama, sepertinya sih sudah lama, namun bagi yang belum lihat bisa dibaca untuk sekedar pengetahun. Informasi dalam bentuk PDF ini, berisi tentang regulasi, peraturan seputar sertifikasi dan prosedur proses pembuatan NRG serta permasalahannya.

Untuuk lebih lengkapnya bisa di cekidot di SINI

Bagaimana TPG/TPP bisa Sampai ke Guru Madrasah ?

Berikut adalah gambaran bagaimana pengelola keuangan satuan kerja Madrasah Negeri di lingkungan Kementerian Agama mengelola anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru/TPG (511152). Saya kira, pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota hampir sama, untuk guru madrasah yang mengajar swasta, pengawas dan guru agama di sekolah umum.

Pertama, proses penganggaran dimulai sekitar bulam Maret saat tahun berjalan untuk anggaran tahun depan. Misalnya, rencana anggaran tahun 2012 di buat pada bulan Maret 2011. Pada tahap ini, satuan kerja membuat Data Pendukung DIPA, yang berisi rencana anggaran secara global atau keseluruhan anggaran satuan kerja, termasuk di dalamnya anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Untuk mempermudah dan data yang akurat pihak Perencanaan Kementerian Agama telah membuat aplikasi perencanaan keuangan untuk setiap satuan kerja. Pastikan nama anda termuat dalam rencana anggaran ini, entah apakah data-data tersebut bisa diakses oleh guru terutama untuk penganggaran di Kemenag kab/kota. Pengelola keuangan akan membuat detil rencana pembayaran TPG, misalnya apakah guru ybs akan naik berkala atau naik pangkat pada tahun depan. Proses update rencana anggaran biasanya sekitar bulan Nopember, biasanya untuk memuat jika ada rencana kenaikan gaji, dan penambahan anggaran jika ada guru pindahan yang sudah berhak mendapat TPG. Namun dalam beberapa kasus, tetap saja ada kekurangan anggaran TPG, dengan beberapa sebab antara lain pengelola keuangan malas mengupdate atau hal-hal teknis lainnya. Padahal Nopember itu lah sebenarnya kesempatan terakhir untuk merevisi atau menambah rencana anggaran satker pada tahun depan.

Kedua, Akhir bulan Desember setiap tahun terbitlah DIPA yang memuat anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Jika akhirnya anggaran Tunjangan Profesi Guru itu kurang juga, maka sebenarnya anggaran masih bisa di revisi di pertengahan tahun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan satker kekurangan anggaran untuk pembayaran TPP/TPG, karena maSih dimungkinkan adanya revisi. Ada dua sebab anggaran TPG itu tetap kurang, pertama, pengelola keuangan tidak mengupdate atau memintakan atau memberitahukan ada kekurangan anggaran TPG dan kedua, tidak ada revisi penambahan anggaran TPG dari pusat. Artinya permintaan atau pemberitahuan kekurangan anggaran TPG sudah disampaikan namun setelah revisi DIPA ternyata anggarannya tidak nambah.

Ketiga, setelah semua syarat-syArat untuk mendapat TPG terpenuhi, permintaan pembayaran seharusnya berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada KPA (kepala madrasah) jika sdh disetujui lalu berkoordinasi dengan PPABP (dulu pembuat daftar gaji) untuk membuat daftar pembayarannya dan akhirnya operator membuatkan SPM, diajukan ke KPPN. Dua hari kerja prosesnya di KPPN, baru TPG masuk ke rekening guru.

Yang menjadi pertanyaan guru madrasah hingga saat ini, terutama guru yang disertifikasi tahun 2010 adalah SK sakti yang menetapkan guru berhak menerima TPG dan NRG .. Semoga bermanfaat .

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Mutasi dan Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Mutasi sebenarnya memiliki beberapa tujuan bagi satuan kerja, diantaranya proses penyegaran, pemerataan dan peningkatan kinerja. Pelaksanaan mutasi sendiri terdiri dari dua jenis, pertama untuk kepentingan satuan kerja/lembaga dan yang kedua atas permintaan pegawai yang bersangkutan. Sebenarnya tak jadi masalah mau dipindah kemana saja, karena sejak pertama jadi PNS  kan sudah disodori pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja. Yang jadi masalah sebenarnya adalah justru mutasi membuat kontra indikasi bagi PNS.

Bagi guru madrasah, mutasi tanpa perencanaan sebaran guru yang matang tentu akan merugikan guru yang bersangkutan. Yang pertama kali  harus diperhatikan adalah sebaran jumlah guru mata pelajaran yang sejenis pada satu madrasah/sekolah. Diusahakan guru mata  pelajaran yang sama tidak menumpuk pada satu sekolah/madrasah. Sebagai ilustrasi guru mata pelajaran IPS, misal dalam sekolah ada 12 kelas, maka jumlah guru idealnya hanya 2 orang, dengan perhitungan 12 x 4 =48,  jika 3 orang maka ada dua orang guru yang harus dicarikan jabatan lain untuk menambah beban kerja 24 jam pelajaran perminggu.  Kepala sekolah/madrasah yang tak mau repot tinggal menyuruh guru mencari sekolah yang lain aja, itupun kalo ada.

Baca lebih lanjut

Lagi.. Kasihannya Para Guru

Dalam dua hari terakhirnya ini, headline surat kabar lokal di Kalimantan Selatan “Banjarmasin Post” memberitakan tentang adanya ‘iuran’ para guru honor yang sudah bersertifikat di Banjarmasin sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya konstribusi agar SK Inpassing atau Surat Keputusan Penyetaraan melalui ‘jalan tol’. Maksud jalan tol, artinya supaya bisa cepat keluar SK-nya. Uang ‘iuran’ itu dikumpulkan  melalui Ikatan Guru Bersertifikasi Kota Banjarmasin (IGBKB).

Setelah berita ini muncul ternyata mendapat reaksi mulai dari pejabat Kementerian Pendidikan Nasional hingga Walikota Banjarmasin. Seperti biasa, berita-berita yang belum jelas kebenarannya ini, di sanggah dan diakui oleh beberapa pihak. Yang benar hanya bahwa menurut Ketua IGBKB, Rahimi, memang benar bahwa para guru honor memberi konstribusi dan entah untuk apa uangnya.

Apapun alasannya, saya sangat sedih melihat hal ini. Saya sangat mengerti dan memahami sekali keberadaan guru honor. Uang sebesar Rp. 500.000,- itu bisa jadi honor mereka 2 bulan.  Para pembaca blog ini yang budiman, salah atau benar pasti kita menganggap ini sebagai sebuah yang berbau ‘sogokan’ atau gratifikasi. Walau dengan apapun namanya. entah disebut dengan nama ‘tanda terima kasih’, ‘tanda syukur’ atau apa saja namanya. Semua pegawai negeri sipil di Indonesia ini kan sudah mempunyai tugas masing-masing dan sudah digaji pula.

Sungguh, karena saya juga berasal dari guru honor, saya miris sekali mendengar dan membaca hal ini. Apakah semua orang di negeri ini mencemburui tunjangan profesi guru itu ? Apakah sebagian orang tidak suka dengan TPG ? Atau memang sikap prilaku korup dan bisa jadi sikap tak sabar para guru, sungguh saya tergugah sekali. Ketika Tunjangan itu masuk ke rekening para guru, hampir semua pula mencemooh nya dengan sebutan ‘tidak layak’ , ‘tidak sepadan dengan pekerjaan’ dan lain sebagainya.

Bos, sungguh .. tak enak saya membacanya .. Hidup Guru Indonesia

Daftar Nama Guru RA dan Madrasah Penerima Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 Hasil Sertifikasi 2009

Berikut lampiran SK Dirjen Pendis No. DJ.I/227.A/2010 tentang Penetapan Guru RA dan Madrasah yang lulus sertifikasi dan berhak menerima Tunjangan Profesi. Saya memohon maaf jika hanya sebagian data nama guru saja yang bisa saya upload, jika saya dapat yang lebih banyak dan terbaru, akan saya share lagi.

Berikut link nya :

Halaman Depan SK Klik Disini

Kab. Banjar Klik Disini

Kab. Balangan Klik Disini

Kota Banjarbaru Klik Disini

Kab. Tanah Laut Klik Disini

Kab. Kotabaru Klik Disini

Semoga Bermanfaat ..

Ke Beranda

SK Dirjen Pendis Tentang Penetapan Nama Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2010 Telah Terbit

Kemarin saya melihat copy tentang Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Islam tentang penetapan nama-nama guru penerima tunjangan profesi guru tahun 2010, SK ini ditujukan kepada Kasi Mapenda Kantor Kementrian Agama kabupaten/Kota se Indonesia.Namun,para guru madrasah menanggapinya secara biasa saja, bahkan terlihat dingin.. Apa pasal ? ternyata di surat pengantar SK tersebut tertulis “bahwa pembayaran/pencairan tunjanga profesi guru belum bisa dilaksanakan menunggu Pedoman Tunjangan Profesi dari Sekretaris Jendral  Departemen Agama”.

 Permintaan Pembayaran dengan kode mata anggaran 5111 (Belanja gaji pokok, tunjangan dan uang makan pegawai) biasanya dengan syarat-syarat :

  1. Daftar Nominatif, berisi nama pegawai, NIP, jumlah uang dan no rekeing pegawai ybs
  2. SK penetapan yang bersangkutan dapat tunjangan profesi guru
  3. Lembar Pajak
  4. Surat pertanggungjawaban mutlat dari Kuasa pengguna Anggaran
  5. SPM
  6. ADK SPM

Nah, lalu Pedoman Tunjangan Profesi apa lagi yang dimaksud ? Jika permintaan itu diajukan oleh satker maka pertanggung jawabannya ada pada Kuasa Pengguna Anggaran satker yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak itu, yang berisi “bahwa Kuasa Pengguna Anggaran telah menghiutng dengan benar pembayaran gaji/tunjangan itu dan akan mengembalikan pembayaran gaji/tunjangan jika ternyata kelebihan/mengalami kesalahan.

Mari kita  tunggu,Pedoman Tunjangan Profesi apa yang dimaksud itu.. jika Pedoman Tunjangan Profesi pengajuan permintaan kepada KPPN mungkin semua bendaharawan/daftar pembuat gaji sudah tahu caranya,mungkin ada juknis lain yang mengatur cara pembayaran tunjangan profesi guru. Jalan panjang guru untuk peningkatan kesejahteraannya masih menunggu satu tahap lagi.. padahal saya dan mungkin anda guru madrasah juga mengira bahwa SK Dirjen Pendis itulah jalan terakhir, ternyata tidak.

Namun kita patut  meng-apresiasinya, SK tersebut tertanggal 10 Mei 2010, lumayan cepat jika dihitung dengan waktu pengiriman Sertifikat ke Direktorat JendralPendidikan Islam Kemenag Pusat. Apakah Pedoman Tunjangan Profesi nya juga secepat pembuatan SK itu ? Insya Allah, semua bisa berjalan lancar.Beberapa orang guru yang sudah bersetifikat tahun 2009 ada yang tidak termuat dalam SK tersebut ,demikian juga ada beberapa guru yang status pegawainya salah yang seharusnya PNS tertulis Non PNS. Saya kira perlu dipertanyakan kenapa bisa terjadi demikian.

Mudah-mudahan bermanfaat, Insya Allah.. Amin

Ke Beranda

M.Nuh : Penghapusan PMPTK Percepat Sertifikasi Guru -Akhirnya Terjawab Juga-

Beberapa bulan yang lalu, saya membuat postingan di blog ini, membahas tentang Dirjen PMPTK sebagai biang keterlambatan sertifikasi guru,lalu  iseng saya tempel di dinding Facebook tentang sertifikasi guru dan saya menanyakan tentang keterlambatan proses sertifikasi guru.Walau sebenarnya saya tak ada hubungan sama sekali dengan Dirjen PMPTK atau Depdiknas dalam hal ini. Ternyata yang ada saya dicaci maki oleh yang punya akun FB itu,dibilang tak sopan lah,sok tahu lah,kuper lah dan sebagainya.

Baca lebih lanjut