Laporan Amburadul, Sanksi pun Menunggu

Hari ini untuk kesekian kalinya mengikuti acara sosialisasi bidang pengelolaan keuangan satuan kerja di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan. Seharusnya yang di undang adalah KPA, entah kenapa saya yang operator mewakili beliau. Acara sosialisasi bermaterikan tentang pengelolaan perencanaan dana dan LPJ bendahara.

Sepertinya yang harusnya hadir adalah KPA, biar pada tahu yang dikerjakan oleh para operator. Perencanaan dana atau kas merupakan salah satu aplikasi wajib sebagai syarat pencairan dana APBN. Satker harus tepat waktu dan tepat penghitungan dananya supa bisa di buatkan SP2D oleh pihak KPPN. Sanksi bagi yang tidak membuat dan melaporkan perencanaan dengan menggunakan aplikasi AFS adalah penundaan realisasi.

Aplikasi AFS merupakan salah satu dari sekian aplikasi ‘wajib’ yang harus dikerjakan satker untuk pencairan dana APBN. Sebelumnya para satker menggunakan Aplikasi SPM,dan GPP serta aplikasi pelaporan yaitu SAI dan SIMAK BMN. Tidak menggunakan aplikasi SPM dan GPP (utk gaji) hampir dipastikan tidak akan dilayani pihak KPPN. Demikian juga untuk pelaporan keuangan dan barang, jika tidak dibuat dan dikerjakan, sanksi penundaan SPM siap menunggu. Namun sanksi tidak berlaku untuk penundaan belanja gaji induk. TAk terbayang jika belanja gaji induk/rutin tidak dibayarkan kepada pegawai, bisa jadi bendahara/operator bahkan KPPN bisa di amuk masa. Padahal sebenarnya nggak masalah ditunda aja sekalian terutama bagi pengelola/operator keuangan yang amburadul. Tapi kasian juga yah .. :) hehehe

Pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya telah di usahakan oleh operator pengelolaan keuangan negara dalam hal ini Kementerian Keuangan. Satker dengan administrasi yang lengkap tentu tak masalah ketika mengajukan permintaan pembayaran dan juga mempertanggungjawabkan nya.

Walau ‘terus terang’ agak ribet, karena sedikitnya ada 8 aplikasi yang dikerjakan oleh satker dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Mudah-mudahan suatu saat bisa disederhanakan, atau aplikasi yang benar-benar mudah digunakan, sehingga urusan pun jadi lancar.

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Akhirnya Pengelola Keuangan SAI dan SIMAK-BMN ada Honornya di DIPA 2012

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012, pengelola keuangan SAI dan SIMAK BMN mendapatkan honor berdasarkan nilai pagu dana yang ada pada DIPA 2012. Hal ini tentunya angin segar bagi para operator pengelola keuangan, karena sejak diterapkannya aplikasi SAI dan SIMAK BMN operator tidak pernah mendapatkan honor secara ‘resmi’ yang termuat dalam DIPA.Dibeberapa satker yang saya ketahui ada beberapa operator pengelola SAI dan BMN bukan PNS, hal demikian tinggal kebijakan satuan kerja saja untuk pemberian honornya.

Selain kebijakan pemberiaan honor untuk pengelola SAI dan BMN, juga ada peningkatan honor bagi KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Staf pengelola keuangan lainnya.

Untuk melihat daftar Standar Biaya Umun Tahun Anggaran Tahun 2012, silakan cekidot langsung KLIK DISINI

Juni : Laporan SIMAK BMN, SAKPA, Gaji Ke-13 Tahun 2010, dan -Mungkin- Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya

Pekerjaan perbendaharaan mulai menunggu puncak pada bulan depan, mulai laporan per semester Aplikasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Laporan Keuangan (SAKPA), dan Aplikasi Persediaan. Ditambah dengan penyiapan berkas-berkas untuk pembuatan kontrak pengadaan jasa pembuatan RKB di madrasah tercinta, serta yang ditunggu-tunggu yaitu permintaan pembayaran Gaji ke-13 tahun 2010. Termasuk yang patut ditunggu Tunjangan bantuan bagi guru PNS yang belum mendapat sertifikasi sebesar Rp.250.000,- perbulan. Namun tunjangan yang satu ini belum jelas juntrungannya, pelaksanaan Perpres 52/2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru pns sebagai dasar pemberian tunjangan itu di Kementrian Agama masih kabur bahkan katanya terancam batal.

Baca lebih lanjut