Cerita Terbaru Seputar Tunjangan Profesi Guru Madrasah Tahun 2010

Hari ini Senin (7/6) sambil ngantri di KPPN terlibat pembicaraan cukup hangat dengan bendaharawan dan pembuat daftar gaji dari beberapa satker madrasah. Hal utama yang dibicarakan adalah adanya beberapa satuan kerja (satker) yang sudah mengajukan permintaan tunjangan profesi guru, padahal dalam surat pengantar SK Dirjen Pendis  itu tertulis bahwa tunjangan profesi guru untuk guru RA dan Madrasah belum bisa dimintakan harus menunggu pedoman yang dibuat oleh Sekretaris jendral Kementrian Agama.

Beberapa satker ternyata menginterpretasikan sendiri Surat Pengantar dan SK Dirjen Pendis terbaru itu, menurut beberapa satker yg saya tanya dan sudah memintakan tunjangan profesi guru itu mereka menganggap pedoman itu seharusnya dibuat lebih dulu sebelum Sk, karena pedoman itulah sebagai dasar pembuatan SK itu.Saya sih manggut-manggut saja tanda setuju dan sedikit tidakmengerti. Menurut mereka itu akal-akalan saja untuk menunda pembayaran tunjangan profesi guru di kementrian agama.

Selain itu ada juga yang menafsirkan bahwa tunjangan profesi guru itu didapat hanya mulai bulan Mei 2010, karena dipenutup SK tertulis bahwa SK ini berlaku sejak ditetapkan. Berdasarkan hal itu ada beberapa satker yang berkeras bahwa guru madrasah yang tercantum namanya pada SK Dirjen Pendis itu hanya mendapat sejak bulan MEi 2010. Namun hal itu tentunya bertentangan dengan peraturan lain (saya lupa nama peraturannya) bahwa jika guru di sertifikasi tahun ini, maka dia akan mendapat tunjangan profesi guru sejak Januari tahun depan.

Hal yang hangat dibicarakan adalah adalah adanya sanksi bagi satker yang telah lebih dulu memintakan tunjangan profesi guru sebelum keluarnya pedoman dari Sekjen kementrian Agama. Entah dari mana keluar ancaman itu, bahwa satker akan kena penalti dan akan ada penundaan DIPA tahun yang akan datang. kami tertawa semua, para bendaharawan dan pembuat daftar gaji pada tahu semua bagaimana nasib sebuah satker jika tanpa DIPA. Bagai ikan tanpa air, berarti  semua kegiatan satker tanpa ada biaya, gaji pegawai tak akan terbayarkan, yang kena semua artinya semua pegawai termasuk tenaga tata usaha juga tak akan menerima gaji. Jauh dari usaha mensejahterakan guru,malah akan menyengsarakan guru. Namun jika menjadi kenyataan ancaman itu sangat mengerikan :) heheheheheheh… Padahal jika terlambat saja gajian para guru sudah pada ribut, apalagi kalau nggak digaji karena DIPA nya disandera.

Menurut beberapa teman ada yang lebih ekstrim lagi, kecemburuan terhadap profesi guru semakin meningkat. Datangnya dari para pegawai non fungsional, oleh karena itulah lalu pembayaran tunjangan selalu ditunda-tunda dengan alasan bermacam-macam. Namun hal itu langsung saya tepis, tidak adalah diskriminasi dikarenakan hal yang tersebut. Sambi bergurau, saya menyelutuk iseng,  jauh sebelum Kementrian Keuangan melakukan reformasi birokrasi, Kementrian Agama sudah sejak tahun 1945 kan sudah reformis lihat saja simbolnya “ikhlas Beramal” hehehehehehehe

Aya-aya wae…

SK Dirjen Pendis No.198 Tahun 2009 -kelengkapan syarat permintaan Tunjangan Profesi Guru ke KPPN-

Salah satu syarat pencairan tunjangan profesi guru di Kementrian Agama,adalah adanya SK Dirjen Pendidikan Islam, yaitu SK Dirjen Pendis No. 198 Tahun 2009. ternyata di antara teman-teman satker di Kalimantan Selatan banyak yang belum punya SK ini. Padahal SK ini sudah terbit setahun yang lalu, entah bagaimana nggak nyampai kepada yang bersangkutan. Bisa jadi karena tahun lalu yang mengelola pencairan tunjangan profesi guru adalah Kanwil Kementrian Agama Propinsi, hingga SK itu tidak sampai ke Madrasah-Madrasah.

Baca lebih lanjut