Dalam pandangan masyarakat Jawa tradisional, secara sosio-kultural guru merupakan suatu profesi yang terhormat. Hal ini terungkap dari kata “guru” yang dalam bahasa Jawa menurut kerata basa atau jarwa dhosok merupakan kependekan dari digugu lan ditiru (dianut dan dicontoh). Bertolak dari kerata basa itu, maka guru merupakan pribadi dan profesi yang dihormati dalam masyarakat Jawa tradisional. Mereka menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat karena memiliki keahlian, kemampuan, dan perilaku yang pantas untuk dijadikan teladan. Oleh karena itu, untuk menjadi guru seseorang harus memenuhi sejumlah kriteria untuk memenuhi gambaran ideal dari masyarakat Jawa tradisional itu.

Pujangga Keraton Surakarta Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam Wirid Hidayat Jati menuliskan delapan kelompok sosial yang pantas menjadi guru,

  1. bangsaning awirya (orang yang berkedudukan/ jabatan),
  2. bangsaning agama (para ulama ahli kitab),
  3. bangsaning atapa (para pendeta yang senang bertapa),
  4. bangsaning sujana (orang yang memiiki kelebihan dan menjadi orang baik),
  5. bangsaning aguna (para cerdik pandai yang memiliki keahlian tertentu),
  6. bangsaning prawira (prajurit yang masih memiliki ketenaran dalam olah keprajuritan),
  7. bangsaning supunya (orang kaya yang masih memiliki keberuntungan), dan
  8. bangsaning susatya (kaum petani yang rajin dan telaten).

Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam delapan hal, yaitu:

  1. paramasastra (memiliki kemampuan dalam bidang sastra),
  2. paramakawi (memiliki kemampuan dalam bahasa Kawi),
  3. mardibasa (mampu berbahasa dengan baik),
  4. mardawalagu (mampu membawakan lagu dengan luwes),
  5. hawicarita (memiliki kemampuan tutur/bercerita yang baik),
  6. mandraguna (memiliki keahlian dan ketrampilan),
  7. nawungkrida (cerdas dalam menangkap “tanda-tanda alam dan zaman”, dan
  8. sambegana (selalu ingat, tidak pelupa).

Dalam hubungannya dengan murid, guru juga dituntut untuk

  1. asih ing murid (asih kepada murid; dianggap sebagai anak dan cucu sendiri),
  2. telaten pamulange (telaten dalam memberikan pelajaran),
  3. lumuh ing pamrih (tidak memiliki pamrih, kecuali untuk tujuan kemajuan murid),
  4. tanggap ing sasmita (mampu menangkap keinginan murid),
  5. sepen ing panggrayangan (tidak membuat murid berprasangka),
  6. ora ambalekaken patakon (mampu memberikan jawaban),
  7. ora ngendak kagunan (tidak meremehkan murid), dan
  8. ora amburu aleman (tidak mengunggul-unggulkan kepandaiannya).

Untuk menjadi guru yang baik (utama), seorang guru harus

  1. mulus ing sarira (tidak cacat),
  2. alus ing wicara (halus dalam bertutur kata),
  3. jatmika ing solah (bersahaja dalam perilaku), 
  4. antepan bebudene (memiliki kepribadian yang mantap),
  5. paramarta lelabuhane (tulus dalam pengabdian), 
  6. patitis nalare (cerdas), 
  7. becik labete (berkelakuan baik), 
  8. ora duwe pakareman (tidak memiliki kesenangan yang dapat menistakan kedudukannya)

Sedang dimasa kini , Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 seorang guru harus memiliki kompetensi liputi :

  1. Kompetensi paedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menjadi teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia.
  3. Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.
  4. Kompetensi profesional`merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Kompetensi ini juga disebut dengan penguasaan sumber bahan ajar atau sering disebut dengan bidang studi keahlian.

Pandangan masyarakat Jawa tradisional tentang guru seperti disebutkan di atas, tentunya juga terdapat pada kelompok etnik yang lain di Indonesia. Dengan kata lain, sebenarnya pandangan masyarakat Indonesia terhadap profesi guru terrepresentasi dari pandangan masyarakat Jawa tradisional itu. Guru adalah pribadi dan profesi yang terhormat dalam masyarakat Indonesia.

Pada masa sekarang (baca moderen) pandangan sosio-kultural terhadap guru ini mungkin mengalami pergeseran, tetapi tampaknya profesi ini masih dianggap terhormat dan mulia di hadapan masyarakat, karena guru merupakan garda depan dalam pencapaian tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gurulah yang “menciptakan” orang-orang cerdik pandai yang di antaranya telah menjadi pemimpin bangsa ini.

Oleh karena memiliki kedudukan dan peranan yang strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan khususnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak berbeda dengan pada masa tradisional, dengan bahasa dan istilah yang lain pada masa sekarang ini guru dituntut untuk memiliki kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme. Namun ironisnya, guru yang mengemban tugas mulia dan tidak ringan serta secara sosio-kultural memiliki kedudukan yang terhormat, tidak mendapatkan penghargaan yang setara dengan kedudukan dan tugas yang diembannya.

Ketika mutu pendidikan di Indonesia dipertanyakan, guru dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, karena merekalah yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan.  Kualitas guru-guru Indonesia dianggap rendah. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa banyak guru yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kondisi ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan guru yang sangat rendah. Bagaimana guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sementara mereka masih bingung harus memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin tidak dapat dicukupi dengan penghasilan atau gaji yang diterimanya? Berdasarkan realitas itu, kualitas dan kesejahteraan guru menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

Dalam hubungan dengan hal tersebut, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia memang telah dilakukan, namun hal itu tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan dengan yang diharapkan. Ketika MPR mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, hal ini memberikan secercah harapan bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan pendanaan yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk  merealisasikan hal itu kemudian disahkan Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005  yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2007 yang antara lain tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Nomor 16), dan Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan (Nomor 18). Produk-produk hukum itu merupakan langkah awal untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang implementasinya sedang dalam proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan kesejahteraan guru yang diharapkan dapat menempatkan guru sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kerangka berpikir semacam itu perlu dikedepankan agar tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Sumber Tulisan :

Dhanang Respati Puguh, Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru (sejarah) di era sertifikasi, Makalah pada, Seminar Internasional ‘Improving the Competence and Professionalism of History and Social Studies Teachers in the Era of Certification: Comparative on Indonesia and Japan’, kerja sama antara Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Pemerintah Kabupaten Rembang, Universitas Nagoya Jepang, dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah, di Rembang, 28 Januari 2008.

Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2007 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 12 13 15 16 17 18 19 dan 20 Tahun 2007 (BP Pustaka Citra Mandiri, 2007).

R. Ng. Ranggawarsita. Wirid Hidajat-Djati. Kabangun R. Manojo (Surabaya: Trimurti, 1954).

Singgih Tri Sulistiyono. “Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Tantangan Bagi Pengajar Sejarah”. Makalah pada Lokakarya Metode Pengajaran Sejarah Berbasis Kompetensi. (Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah Kabupaten Brebes, 2005).

Su’ad. “Profesionalisme Guru dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan”. Makalah dalam Seminar Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA, SMK, MA Kabupaten Kudus. (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA, SMK, MA Kabupaten Kudus, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Iklan