Pertam-tama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Kangeep yang telah menginformasikan tentang Peraturan Menteri Keuangan ini. Peraturan Menteri Keuangan ini bernomor 101/PMK.05/2010, tanggal 12 Mei 2010, Tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor.

Tidak banyak yang baru dalam Peraturan Menkeu yang ditanda tangani oleh Sri Mulyani Indrawati ini. Dasar-dasar Peraturan Menkeu sudah banyak dikenal oleh kalangan guru dan dosen seperti dasar pelaksanaan, alokasi dana, besaran tunjangan, pelaksanaan pembayaran dan lain-lain.

Hal-hal yang baru dalam Peraturan Menkeu ini adalah :

1. Prosedur pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan syarat-syarat :

  • Daftar Penerimaan tunjangan
  • Fotocopy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru dari Kementrian Pendidikan Nasional atau kementrian Agama,Β  dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Fotocopy KeputusanMendiknas dan Menag tentang penetapan atau pemberhentian penerima tunjangan dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan guru/dosen dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ)
  • Surat Pertanggungjawaban Mutlak
  • SSP PPh Pasal 21

2. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang anggara DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan

Untuk lebih jelasnya, silahkan download secara lengkap Keputusan Menteri Keuangan ini KLIK DISINI

Semoga Bermanfaat..

Iklan