Pencairan Tunjangan Profesi Guru Madrasah, Antara Keberanian dan Peraturan.

Sejak tahun 2010 anggaran Tunjangan Profesi Guru masuk ke dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Madrasah-madrasah Negeri di Indonesia. DIPA merupakan sumber pembiayaan kegiatan madrasah mulai dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan lain-lain. Ketika menerima DIPA tahun 2010, saya sungguh bersuka cita karena selain disana ada juga hak saya, sehingga tak perlu harus menunggu pencairan dari satker lain, yang kadang bisa agak lambat karena yahh.. bagi mereka tak ada kepentingannya. Sedang bagi kami di madrasah semua ada kepentingan, apalagi seperti saya yang merangkap-rangkap pekerjaan sebagai pembuat daftar gaji, pembuat surat perintah membayar (SPM), dan pengelola laporan keuangan sehingga tahu sekali tentang seluk beluk keuangan madrasah. Bukan sok tahu,tapi karena memang harus tahu, kalo nggak tahu jenis-jenis mata anggaran dalam DIPA yah,.. bagaimana bisa saya bikin SPM dan melaporkannya. Hehehehe.

Setelah menunggu beberapa bulan, entah kenapa ada beberapa satker yang sudah mengajukan permintaan pembayaran tunjangan profesi guru dan disetujui oleh KPPN setempat. Selanjutnya banyak satuan kerja (madrasah negeri) yang juga mengajukan permintaan pembayarannya. Pihak KPPN setuju pembayarannya dengan menggunakan SK Dirjen Pendis tahun 2009. Alhasil beberapa teman mendapat tunjangan profesi guru pada bulan Mei 2010 tadi, khusus untuk guru yang namanya termuat pada SK Dirjen Pendis Tahun 2009 itu. Pada Akhir bulan April 2010, entah dapat dimana seorang teman membawa SK Dirjen Pendis terbaru yang berisi nama-nama guru madrasah penerima tunjangan profesi guru yang lulus sertifikasi tahun 2009. Namun,di surat pengantar tertulis bahwa satker tidak boleh mengajukan permintaan pembayaran tunjangan profesi guru sebelum pedomannya dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Kementrian Agama.

Namun, ternyata ada juga beberapa satker yang mengindahkan isi surat pengantar itu, artinya tetap mengajukan permintaan pembayaran TPG. Apalagi telah terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembayarannya. Sehingga klop lah, disatu sisi pihak pembayar yakni KPPN memberi izin pembayarannya sedang disatu sisi lain satker masih ragu antara dibolehkan atau tidak mengajukan permintaan pembayarannya. Jadi, yang ada hanya tinggal keberanian satker saja, bahkan ketika saya tanyakan kepada KPPN secara aturan anggaran, pengajuan tunjangan profesi guru sungguh tak melanggar aturan karena menurut mereka (KPPN) syaratnya sudah lengkap, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menkeu No. 101/PMK.05/2010. Sempat terhembus isu, bahwa bagi satker yang sudah memintakan tunjangan profesi guru sebelum pedomannya ada,  akan mendapat sanksi penundaan DIPA tahun 2011. Saya nggak akan mengira bagaimana galaunya sebuah satuan kerja tanpa DIPA, jika 2 bulan ditunda DIPA-nya,berarti semua pegawai dalam satker itu tanpa gaji selama 2 bulan. Wah,pasti kacau … 🙂 🙂

Jadi begitulah carut marutnya, satker kami memilih untuk tetap bertahan menunggu pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral  Kementriaan Agama. Dugaan saya,waktu bersabar guru madrasah akan bertambah panjang, selain SK Dirjen Pendis terbaru tahun 2010 itu bermasalah karena selain ada nama guru yg sudah bersetifikat tidak termuat dalam SK itu dan ada salah ketik seharusnya guru berstatus PNS tertulis Non-PNS. Selain itu dibeberapa propinsi di Indonesia ternyata belum ada terbit SK Dirjen Pendis terbarunya.  Yang sudah terbit aja sudah bermasalah palagi yang belum.

Sayang, sepertinya hal ini tidak diseriusi oleh pihak yang terkait, saya jadi malah tambah bingung hehehehehe.. saya beberapa hari lalu menanyakan hal ini kepada seorang pegawai Kementrian Keuangan, yah.. menurut mereka semua tergantung kemauan dan SDM yang ada di kementrian anda. Seharusnya tak perlu menunggu lama hal-hal yang mempedomani tunjangan profesi guru, karena berpengaruh terhadap daya serap anggaran satuan kerja di seluruh madrasah negeri di Indonesia.  Tunjangan profesi guru madrasah sudah ada sejak DIPA ditetapkan di awal tahun anggaran.

Hayoooo, siapa yang berani … atau menunggu … Hehehehehehehehee, yang penting ntar malam Belanda VS Brazil.. Brazil pasti menang ..

5 tanggapan untuk “Pencairan Tunjangan Profesi Guru Madrasah, Antara Keberanian dan Peraturan.

  1. ikhlas beramal, kok temanya uang aja. coba yang dikeluhkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, mutu siswa serat perkembangan teranyar tentang pendidikan. jangan hak saja yang dibahas, tanpa membahas kewajiban.

    1. Terima kasih atas tanggapannya, tentang mutu tenaga pendidik dan guru, peningkatannya juga tak lepas dengan uang .. dan juga faktor lain,.. walau tema blog ini menurut anda tentang uang saja,saya berusaha untuk menyelipkan dan mengingatkan semangat kepada tenaga pendidik meningkatkan mutu dan kinerjanya,.. yang saya sepakati bahwa peningkatan kesejahteraan guru salah satu bentuk usaha peningkatan mutu tenaga pendidik itu sendiri,
      Mengenai keluhan mutu tenaga pendidik dan peserta didik, seharusnya yg berkeluh kesah adalah yang memanfaatkan dunia pendidikan itu, yaitu para orang tua murid. Jika yang berkeluh kesah adalah pemerintah,maka monggo silahkan tingkatkan mutunya dengan berbagai usaha,.. Nanti saya bahas dalam postingan tersendiri, nantikita bahas secara bersama-sama dgn tujuan satu yaitu meningkatkan kemajuan pendidikan di negeri ini.
      wassalam

  2. membaca tentang keluhan yang ada di situs itu, barangkali hampir sama kasusnya dengan saya, saya adalah guru MTs di wilayah jabar-indramayu, ketika lulus sertifikasi tahun 2008 status saya masih GTT, dan sudah pernah menikmati TFG hanya satu bulan pada tahun 2009 yaitu bulan januari 2009, sementara bulan selebihnya bisa cair tapi TFG itu dikembalikan lagi ke MAPENDA indramayu, dengan alasan CPNS tidak boleh menerima TFG, bisa cair setelah PNS penuh, kemudian tahu 2009 saya diang kat CPNS, tetapi apa yang terjadi ketika TFG itu di proses ternyata saya mengahadapi masalah yaitu MAPENDA melarang untuk diproses/dicairkan, jadi sebetulnya yang benar itu gimana ?, jika tidak bisa mana aturan pelarangannya ?

  3. betul 2 MAPENDA saya rasa ga pernah ikut sosialisasi mengenei aturan 2 dari PMK / Perdirjen bisanya cuma ngelarang…..orang ddia jg ga tau susahnya jalanin aplikasi2 keuangan

Tinggalkan Balasan ke raihan shafa Batalkan balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s