Saya bukan orang yang suka menghapal UU dan peraturan, karena nggak kepengen menghapal, serta jumlahnya yang banyak. Sehingga bangsa ini kerapkali disebut Negara dengan birokrasi yang rumit. Salah satu berita terbaru adalah tidak berlakunya Nomor Registrasi Guru Madrasah yang diterbitkan oleh Kementeriaan Agama. Apa pasal ? Ternyata dibeberapa UU dan Peraturan (maaf sekali lagi saya bukan penghapal UU dan peraturan) yang menerbitkan Nomor Registrasi Guru seharusnya adalah Kementerian Pendidikan Nasional bukan Kementerian Agama. Setelah saya membuka kembali Surat Keputusan penetapan nomor registrasi guru madrasah bagi guru RA/Madrasah Kalaimantan Selatan dari Kementerian Agama, di surat pengantarnya memang tertulis bahwa NRG-nya bersifat sementara sebelum yang resmi diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

Alhasil, menurut beberapa komentar pada tulisan di blog ini, beberapa pengajuan tunjangan profesi guru ditolak oleh KPPN karena ada peraturan terbaru (kalau yang ini saya ingat) Peraturan Menteri Keuangan No. 164 Tahun 2010, yang menyatakan salah satu syarat pencairan tunjangan profesi guru bahwa guru harus memiliki NRG yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan nasional. Nah, padahal selama ini guru madrasah punya NRG yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan di surat pengantarnya tertulis pula hanya bersifat sementara.

Saya tidak tahu pasti .. Apakah yang dimaksud dengan sementara ? Apakah dengan arti ‘sementara’ boleh mengajukan permintaan pembayaran? Atau memang tidak boleh, jika tidak boleh maka pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan profesi guru dan sudah masuk ke rekening guru madrasah sejak tahun 2009 lalu termasuk ‘illegal’ ? Nah,.. lho. Berapa puluh juta yang harus dikembalikan oleh guru madrasah.

Saya kira, itulah langkah yang harus dilakukan oleh kementerian Agama dengan membuat NRG sementara, karena sejak tahun 2009 tunjangan profesi guru sudah dianggarkan dengan jumlah yang tidak sedikit, apa jadinya nanti dengan penyerapan anggaran. Seharusnya,jika syarat-syaratnya tidak lengkap kenapa anggaran TPG sudah dimasukkan ke dalam anggaran satker-satker di kementerian Agama. Atau proses pembuatan NRG yang seharusnya dipercepat.

Seorang teman pernah bilang dengan saya, ‘itulah susahnya jika yang membuat syarat-syarat dan peraturan tunjangan profesi guru,jika dasar pemikirannya penuh syak wasangka terhadap profesi guru,mulai dari perasaan under estimed terhadap guru,selalu mempermasalahkan beban kerja guru,sehingga menganggap guru tak berhak dapat penghasilan yang layak, guru yang selalu banyak menuntut hak daripada kewajiban, atau guru tak layak dapat tunjangan berlebih”. Akan lebih baik jika, pemikirannya ‘kasiannya para guru kesejahteraannya kurang, guru yang membuat aku dan anakku bisa seperti sekarang’.

Ayooo.. para guru,.. sekarang kita buktikan..

Iklan