Mutasi sebenarnya memiliki beberapa tujuan bagi satuan kerja, diantaranya proses penyegaran, pemerataan dan peningkatan kinerja. Pelaksanaan mutasi sendiri terdiri dari dua jenis, pertama untuk kepentingan satuan kerja/lembaga dan yang kedua atas permintaan pegawai yang bersangkutan. Sebenarnya tak jadi masalah mau dipindah kemana saja, karena sejak pertama jadi PNS  kan sudah disodori pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja. Yang jadi masalah sebenarnya adalah justru mutasi membuat kontra indikasi bagi PNS.

Bagi guru madrasah, mutasi tanpa perencanaan sebaran guru yang matang tentu akan merugikan guru yang bersangkutan. Yang pertama kali  harus diperhatikan adalah sebaran jumlah guru mata pelajaran yang sejenis pada satu madrasah/sekolah. Diusahakan guru mata  pelajaran yang sama tidak menumpuk pada satu sekolah/madrasah. Sebagai ilustrasi guru mata pelajaran IPS, misal dalam sekolah ada 12 kelas, maka jumlah guru idealnya hanya 2 orang, dengan perhitungan 12 x 4 =48,  jika 3 orang maka ada dua orang guru yang harus dicarikan jabatan lain untuk menambah beban kerja 24 jam pelajaran perminggu.  Kepala sekolah/madrasah yang tak mau repot tinggal menyuruh guru mencari sekolah yang lain aja, itupun kalo ada.

Yang musti jadi perhatian sebelum memutasi guru madrasah adalah ketersediaan anggaran. Ada dua jenis hak guru yang berpengaruh tidak baik, jika proses mutasi tidak direncakan secara matang adalah tunjangan profesi guru dan uang makan.  Sifat dari dua hak guru ini adalah anggaran tertutup (bahkan menurut saya sangat tertutup -karena syarat-syaratnya yg njilimet, terutama TPG-). Anggaran tertutup artinya jumlahnya terbatas sesuai yang dianggarkan pada tahun sebelumnya. Memang, ada proses revisi atau penambahan anggaran (biasanya ditengah tahun) lalu bagaimana jika mutasinya dilaksanakan di akhir tahun ?

Ilustrasi sederhananya begini, pada sebuah madrasah dapat anggaran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 120.000.000,- untuk 10 orang guru dan setiap guru mendapat Rp. 1.000.000,-/perbulan. Jika ada seorang guru yang sudah berhak menerima TPG dimutasi ke sekolah/madrasah itu, maka hampir dipastikan anggaran TPG akan kurang. Proses revisi penambahan kekurangan anggaran tersebut biasanya sekitar bulan Februari – April. Jika ketemu dengan pengelola keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak peduli (plus iri ) dengan guru dan anggarannya, hampir dipastikan para guru di madrasah tidak akan full menerima selama 12 bulan. Hingga ada yang dapat cuma 10 bulan, bahkan (maaf-maaf kata neh) ada yang cuma dapat 8 bulan.

Kekurangan anggaran itu semakin diperparah lagi, jika penghitungannya tidak memperhatikan kenaikan gaji berkala dan  kenaikan pangkat guru, maka yang diterima yang seadanya.. tapi syukur juga dibayar 12 bulan dengan besaran gajipokok yang nggakjelas daripada cuman dapat 10 atau 8 bulan saja.

Sayang, carut-marut pembayaran TPG (termasuk syarat-syaratnya yg naudzubillah) tak termasuk yang digadang-gadang sebagai kebohongan pemerintah..

Bagaimana menurut anda .. ?

Iklan