Judul postingan ini menjadi berita hangat di harian lokal Banjarmasin Post selama tiga hari berturut-turut. Terakhir berita nya pun sampai ke telinga Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal. Menurut pengakuan para guru, ada yang cuma mendapat 11 bulan, 10 bulan dan 8 bulan. Setahu saya malah ada yang tidak dapat sama sekali selama setahun, baik guru di bawah naungan Diknas maupun Kementerian Agama. Di berita Banjarmasin Post hari Kamis (17/03/2011) judul headline nya malah makin memilukan “Guru Agama Paling Menderita”. Pejabat Diknas dan Kemenag yang diklarifikasi, menyebutkan salah satu sebabnya adalah kekurangan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru. Dan, salah satu counter attack (serangan balik) dari pemberitaan ini, biasanya selalu mempertanyakan profesionalisme guru. Namun, biasalah ini kan Indonesia.

Pertanyaannya, Kenapa tidak dibayarkan secara utuh ? Kenapa anggarannya kurang ? Mari kita bahas satu persatu :

1. DIPA

Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dibayarkan oleh APBN, harus memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang memuat anggaran TPG. Jika tak ada DIPA yang memuat anggaran TPG,walaupun guru harus menangis sampai air mata darah pun, pasti tak akan dibayarkan TPG-nya. Karena ya, memang tak ada anggarannya. πŸ™‚ Semakin lelet dan lambat pengesahan DIPA yang memuat anggaran TPG,maka semakin lambat juga TPG masuk ke rekening guru.

2. Perencanaan Penganggaran

Jika anggaran TPG ada dalam DIPA, lalu bagaimana penghitungan anggarannya supaya cukup ? Setahu saya, proses perencanaan anggaran APBN biasanya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di awal tahun (sekitar bulan Maret) dan tahap kedua (sekitar bulan Nopember). Pada tahap pertama, perencanaan penganggaran TPG dihitung berdasarkan jumlah pegawai, gaji pokok sekarang, kenaikan berkala tahun depan berapa bulan. Jadi misalnya seorang guru gaji pokok nya Rp. 2.000.000,-  dan tahun depan akan naik berkala menjadi Rp. 2.200.000,- pada bulan Nopember, maka penghitungannya 10 bulan x Rp. 2.000.000 ditambah 2 bulan x Rp. 2.200.000,-, jadi guru yang bersangkutan akan dianggarkan TPG nya sebesar Rp. 24.400.000,-.

Jika tak memperhatikan kenaikan berkala/pangkat guru ditahun depan,maka hampir dipastikan guru tidak akan menerima TPG ‘secara utuh’ sesuai haknya. Kesempatan perbaikan kesalahan/kekurangan anggaran TPG pada tahap pertama sebenarnya bisa dilakukan pada tahap kedua, pada tahap kedua bisa dirubah jumlah penganggarannya. Misalnya jika ada guru baru yang berhak dapat TPG, guru yang naik pangkat, perubahan kenaikan gaji pokok atau hal-hal lain yang menyebabkan gaji pokok guru berubah.

Jika perencanaan nya jelek, menghitung sekenanya dan sesukanya hampir dipastikan TPG selalu kurang anggarannya. Sebenarnya pihak Diknas maupun Kemenag bisa menyuruh pihak sekolah dan madrasah membuat secara detil penghitungannya dan tinggal menyatukannya dalam bentuk file Excell sederhana.

3.Syarat-syarat Dasar TPG

Bisa jadi, keterlambatan dan tidak dibayarnya TPG karena berhubungan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan TPG, seperti SK Dirjen, NRG, dan syarat-syarat yang ribet lainnya πŸ™‚

3. Ketidakpercayaan Terhadap Guru

Masalah ini bisa jadi akan selalu timbul, selagi anggaran TPG  masih berstatus sebagai anggaran tertutup alias tidak melekat pada gaji, ditambah dengan  perencanaan anggaran sesukanya dan sekenanya. Pemerintah dan sebagian orang (non guru) sepertinya tidak percaya guru itu sudah profesional.  Sebenarnya apa salah guru ? Jika tidak profesional kenapa harus buru-buru diberi label profesional dan diberi tunjangan profesi guru. Siapa juga yang menyuruh guru diberikan tunjangan profesi  ? Silahkan awasi guru ‘kuat-kuat’, cabut hak TPG nya jika terbukti tidak profesional. Kan gampang, sebenarnya.. tidak harus selalu mempertanyakan ‘Apakah guru sudah berhak menerima tunjangan sebesar 1 bulan gaji pokok itu ?’

Bagaimana menurut anda ?

Iklan