Saya seorang guru yang pemalas menghapal Undang-undang dan peraturan-peraturan. Entah UU apa atau peraturan menteri mana, selain kebanyakan, yang diingat hanya poin-poin tertentu saja yang dianggap penting. Termasuk yang berkaitan dengan Ujian Nasional. Sejatinya Ujian Nasional (UN) adalah proses penilaian. Suatu proses penilaian hasil belajar yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Penilaian hasil belajar ini, wajibnya ada pada guru. Lalu, jika wajibnya ada pada guru, kenapa di perlukan Ujian Nasional ? Kan cukup guru saja yang melakukan penilaian, hemat biaya lagi.

Lalu pemerintah beralasan bahwa Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat sekolah dan daerah. Jika tujuannnya seperti itu,maka sungguh mulia tujuan Ujian nasional itu.

Apakah bisa diukur secara nasional, sementara terdapat perbedaan mencolok, misalnya secara infrastruktur antar sekolah. Baik antar provinsi, antar kabupaten, di dalam kota saja ada istilah sekolah pinggiran dan sekolah di tengah kota. Bisa diukur secara nasional nggak, jika satu sekolah tak punya laboratorium dengan yang punya laboratorium. Ilustrasi sederhananya begini, ditampilkan sebuah soal dengan gambar bakteri yang dilihat dengan mikroskop. Bagus mana hasilnya, jika siswa pernah melihat dengan mikroskop dibandingkan dengan yang tidak pernah melihat sama sekali ? Sementara, ketika ujian nasional soalnya sama sebuah gambar bakteri dengan mikroskop. Bisa kan anda menebak jawaban pertanyaan itu.

Lalu, jika Ujian Nasional dijadikan sebagai bahan dasar pemetaan pendidikan diIndonesia. Kenapa justru, setiap daerah berusaha dengan berbagai ‘cara’ untuk sebanyak mungkin meluluskan siswa. Pemetaan itu bagus sekali sebenarnya tujuannya. Suatu daerah, yang lulus cuma 5% misalnya, apa salahnya ? Ya,.. memang begitu mampunya. Pemerintah daerah bisa marah-marah dengan kepala sekolah dan guru-guru, kalau perlu diberi sanksi. Usulkan pencabutan hak Tunjangan Profesi Gurunya, misalnya (wah .. kalo begini gubernur/bupati bisa kena demo, hehehehe). Yang lebih bijaksana, dengan hasil 5% itu misalnya perbanyak pelatihan guru, guru dipaksa lebih profesional, awasi secara ketat kinerjanya. Bukan malah dengan menyebarkan kunci jawaban dengan istilah ‘membantu’.

Sekolah, sepertinya juga berlomba-lomba untuk membantu siswa dalam ujian nasional. Mulai dengan membantu memotivasi, memperbanyak jam pelajaran (waktu reguler seolah tak cukup) hingga membantu dengan kategori curang. Apapun alasannya, membantu memberi jawaban itu adalah perilaku curang. Curang securang nya (istilah ST 12 hehehe). Jika merasa yakin banyak yang tidak lulus, seharusnya jadi cermin untuk dikemudian hari bisa mengajar yang lebih baik.

lalu, Ujian Nasional buat apa ? Kemdiknas sepertinya sudah di atas angin, apalagi setelah Rapat Panitia Kerja UN DPR, bahwa Ujian Nasional tahun 2011 tetap dilaksanakan. Tujuan UN sebenarnya cukup mulia dan yang tinggal bermasalah tetap adalah pelaksanaannya. Ya.. sekolah lagi deh.. jadi tumbalnya. Sebenarnya pesan nya cuma satu, biarkan guru yang menentukan kelulusan. Karena yang paling tahu kemampuan menguasai kompetensi dasar dan standar kompetensi itu adalah guru dan Allah SWT. Tidak bupati, gubernur, menteri pendidikan apalagi presiden.

Tulisan ngawur .. Hehehehe

Iklan