Untuk yang kesekian kali saya membahas Nomor Registrasi Guru (NRG) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru madrasah. Setahu saya, entah -mungkin saya salah- tidak ada satupun guru madrasah yang punya NRG terbitan Kementerian Pendidikan Nasional. Guru yang berhubungan dengan Kementerian Agama dan punya  NRG, hanya guru agama di sekolah umum. Yang ada hanya NRG sementara buatan Kementerian Agama. Itu faktanya.

Menafsirkan peraturan entah yang mana itu, bahwa syarat pencairan TPG   harus memiliki NRG terbitan Kemdiknas, banyak teman-teman yang curhat ke blog ini. Ada KPPN yang mau mencairkan ada juga yang tidak mau mencairkan. Selain itu, ada pula kabar bahwa ada KPA (Kepala Madrasah) yang tidak berani mencairkan sebelum NRG dari Kemdiknas Terbit.

Bagaimana ini ? Bingungkan ? Saya juga bingung ! Sayangnya, NRG sementara itu hanya terbit sekali yaitu pada tahun lalu (2010), hingga saat ini belum pernah terbit lagi. NRG sementara itu memuat NRG sementara bagi guru yang sudah disertifikasi sejak tahun 2008 hingga 2010. Bagaimana keabsahan NRG sementara itu, saya pun tak tahu pasti keabsahan dan kekuatannya sebagai syarat pencairan TPG. Di beberapa KPPN mau saja hal tersebut sebagai syarat pencairan. Bahkan pencairan TPG ditahun 2009, tidak ada sama sekali NRG dijadikan persyaratan. Lah iya lah, NRG sementaranya baru terbit tahun 2010. Hehehehehe

Lalu, bagaimana dengan Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Madrasah) yang tidak mau mencairkan TPG karena NRG dari Kemdinas belum terbit ? Itu adalah hak KPA untuk mencairkan atau tidak Tunjangan Profesi, (becanda nih .. dikerjain aja KPA-nya atau buat mosi tidak percaya atau dilengserkan, hahahahaha). Jika pencairan sejak tahun 2009 dianggap illegal karena NRG (sementara dan tetap) nya belum terbit, seharusnya para guru mengembalikan TPG nya ke kas negara, wah.. milyaran tuh uangnya .. :). Lalu, buat apa Tunjangan Profesi Guru dimasukkan ke dalam anggaran DIPA setiap tahun jika persyaratannya belum lengkap. Berapa milyar Kementerian Agama kehilangan daya serap anggarannya, jika tiap tahun TPG dianggarkan lalu TPG nya tidak bisa dicairkan.

Jika  KPA/Kepala Madrasahnya tetap keukeuh tidak mau mencairkan juga, buat surat pernyataan, jika dianggap illegal maka siap untuk mengembalikan nya kekas negara. Kalau hal demikian benar-benar terjadi (amit-amit cabang bayi) entar saya temani ke Bank/kantor pos terdekat mengembalikan ke kas negara, hehehe.. karena saya juga mau setor .. hahahah

Saran saya, konsultasikan hal ini dengan pihak yang berwenang dan perlu kesabaran. Insya Allah,jika memang sudah rezeki pasti tidak akan kemana. Apalagi dalam beberapa kesempatan petinggi Kementerian Agama sudah menjanjikan bahwa semua TPG yang belum dibayarkan, akan dibayarkan kemudian. Upss, lupa.. kita (bangsa) kadang punya penyakit lupa, bahkan menurut para ahli kritik penyakit lupanya sangat akut 🙂

Semoga Bermanfaat ..

Iklan