Berikut adalah gambaran bagaimana pengelola keuangan satuan kerja Madrasah Negeri di lingkungan Kementerian Agama mengelola anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru/TPG (511152). Saya kira, pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota hampir sama, untuk guru madrasah yang mengajar swasta, pengawas dan guru agama di sekolah umum.

Pertama, proses penganggaran dimulai sekitar bulam Maret saat tahun berjalan untuk anggaran tahun depan. Misalnya, rencana anggaran tahun 2012 di buat pada bulan Maret 2011. Pada tahap ini, satuan kerja membuat Data Pendukung DIPA, yang berisi rencana anggaran secara global atau keseluruhan anggaran satuan kerja, termasuk di dalamnya anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Untuk mempermudah dan data yang akurat pihak Perencanaan Kementerian Agama telah membuat aplikasi perencanaan keuangan untuk setiap satuan kerja. Pastikan nama anda termuat dalam rencana anggaran ini, entah apakah data-data tersebut bisa diakses oleh guru terutama untuk penganggaran di Kemenag kab/kota. Pengelola keuangan akan membuat detil rencana pembayaran TPG, misalnya apakah guru ybs akan naik berkala atau naik pangkat pada tahun depan. Proses update rencana anggaran biasanya sekitar bulan Nopember, biasanya untuk memuat jika ada rencana kenaikan gaji, dan penambahan anggaran jika ada guru pindahan yang sudah berhak mendapat TPG. Namun dalam beberapa kasus, tetap saja ada kekurangan anggaran TPG, dengan beberapa sebab antara lain pengelola keuangan malas mengupdate atau hal-hal teknis lainnya. Padahal Nopember itu lah sebenarnya kesempatan terakhir untuk merevisi atau menambah rencana anggaran satker pada tahun depan.

Kedua, Akhir bulan Desember setiap tahun terbitlah DIPA yang memuat anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Jika akhirnya anggaran Tunjangan Profesi Guru itu kurang juga, maka sebenarnya anggaran masih bisa di revisi di pertengahan tahun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan satker kekurangan anggaran untuk pembayaran TPP/TPG, karena maSih dimungkinkan adanya revisi. Ada dua sebab anggaran TPG itu tetap kurang, pertama, pengelola keuangan tidak mengupdate atau memintakan atau memberitahukan ada kekurangan anggaran TPG dan kedua, tidak ada revisi penambahan anggaran TPG dari pusat. Artinya permintaan atau pemberitahuan kekurangan anggaran TPG sudah disampaikan namun setelah revisi DIPA ternyata anggarannya tidak nambah.

Ketiga, setelah semua syarat-syArat untuk mendapat TPG terpenuhi, permintaan pembayaran seharusnya berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada KPA (kepala madrasah) jika sdh disetujui lalu berkoordinasi dengan PPABP (dulu pembuat daftar gaji) untuk membuat daftar pembayarannya dan akhirnya operator membuatkan SPM, diajukan ke KPPN. Dua hari kerja prosesnya di KPPN, baru TPG masuk ke rekening guru.

Yang menjadi pertanyaan guru madrasah hingga saat ini, terutama guru yang disertifikasi tahun 2010 adalah SK sakti yang menetapkan guru berhak menerima TPG dan NRG .. Semoga bermanfaat .

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Iklan