Pada akhir-akhir ini banyak pengunjung blog ini yang membuka postingan atau bertanya  seputar gaji ke-13 tahun 2012 untuk PNS, TNI dan POLRI.  Sudah pada gak sabar menunggu ya ? Hehehe. Sabar ya, buat semua .. Pokoknya gaji ke-13 tahun 2012 ini tetap ada,  Apa dasarnya ? Anggarannya sudah ada dalam DIPA masing-masing satuan kerja K/L seluruh Indonesia. Yang ditunggu adalah Peraturan Pemerintah dulu, lalu SE dari Dirjen Perbendaharaan yang mengatur tata cara dan waktu pengajuan pembayarannya. Untuk mengetahui lebih cepat bisa masuk ke websitenya Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham bisa klik DISINI dan untuk SE Dirjend Perbendaharaan Kemenkeu bisa klik di SINI.

Gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri serta pensiunan diberikan sejak jaman Megawati Sukarnoputri menjabat presiden yang ke-lima di negara tercinta ini. Sejak itu juga kebijakan ini diteruskan oleh presiden berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Gaji ke-13 diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri. Karena pembagiannya pada sekittar bulan Juni dan Juli, maka sering diartikan bantuan pemerintah untuk anak-anak PNS, TNI dan POLRI buat masuk sekolah.

Bagi PNS daerah yang dibayar dengan APBD kadang lebih cepat pencairannya, karena mereka hanya menunggu peraturan pemerintah saja, sedang untuk PNS pusat dengan dana APBN, harus menunggu peraturan yang dibuat oleh sang juru bayar, dalam hal ini Direktorat jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dirjen Perbendaharaan sejak sebulan yang lewat sudah menerbitkan update terbaru Aplikasi GPP, untuk Gaji Ke-13 terutama masalah penghitungan pajaknya.

Gaji ke-13 diberikan sebesar satu bulan gaji, minus tunjangan beras, namun tidak memungut Iuran Wajib Pegawai, sebesar 10 %. Penentuan besaran Gaji ke-13 berdasar pada bulan terakhir sebelum gaji ke-13 dibayarkan.

Demikian, kita tunggu rame-rame ya .. 🙂 and kalo ada dapat kabar duluan, bagi-bagi informasi di sini ya …

STOP PRESS

PP nya sudah terbit, ternyata lebih ada duluan di http://setkab.go.id  .. PP nya Silahkan di unduh di http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17593/PP0572012.pdf

Iklan