Sejak tahun 2012 secara tak sadar saya ikut mengelola pengadaan barang dan jasa di madrasah tercinta. Kalau tidak salah, sejak tahun  itulah madrasah menjadi satker yang sesungguhnya, maksudnya ? ya begitulah walau sudah jadi satker puluhan tahun, sejak tahun 2010 itu madrasah negeri baru mengelola sendiri pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan jasa konstruksi (bangunan). Sebelumnya madrasah negeri menerima langsung berupa bantuan dari Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan.

Disebagian orang mengurus barang dan jasa termasuk pekerjaan yang beresiko, beresiko salah dan beresiko jadi gunjingan rekan sejawat. Beresiko salah karena yang mengelola pengadaan barang dan jasa ilmunya di dapat dari google, blog dan nanya sana-sini. Sejak tahun 2010 mengelola pengadaan barang dan jasa, tak pernah sekalipun di ajak sosialisasi. Sepertinya satker dianggap pintar sendiri, padahal pengelolaan yang salah bisa jadi akan berimbas pada laporan keuangan dan bisa jadi bahan temuan pihak auditor (BPKP, Irjen, bahkan KPK –hiiii, ngeri kalo KPK ikut ngobrak-abrik madrasah, hehehe–). Sementara itu, dari atas nih, selalu aja mengingatkan tentang perlunya percepatan realisasi, namun tak melihat ke bawah, satker nih cakap dan mampu nggak mengelola percepatan itu.

Mengelola pengadaan barang dan jasa ternyata tidak melulu menghapal peraturan nya saja, namun menurut para trainer pengadaan barang dan jasa, yang utama adalah memahami setiap proses dalam pengadaan barang dan jasa. Sertifikat untuk menjadi pejabat pengadaan -dengar-dengar kabar– tidak mudah untuk mendapatkannya. Hayooo, mana susahnya dengan mendapatkan sertifikat guru ? Hehehehe. Pengalaman mengelola pengadaan barang dan jasa, saya kira lebih baik di banding dengan sekedar menghapal peraturan yang bejibun, setelah berpengalaman dan memahami secara detil proses pengadaannya, suatu saat sih pengen juga ikut test untuk mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa, entah suatu saat.

Yang tidak memahami secara detil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, biasanya sih lalu jadi fitnah. Mulai mengira dari sekian pagu DIPA digunakan seluruhnya untuk pekerjaan fisik saja, uangnya masuk ke rekening sendiri, dikerjakan sendiri dan kecurigaan lainnya. Namun, itulah sebenarnya hakikat manusia dan hidup. Terlalu cepat membuat asumsi dan  persepsi terlalu berlebihan. Untuk mengatasinya tiada lain dan tidak bukan, hanya dengan transparansi.

Organisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, juga jadi masalah. Ada lho di suatu kabupaten di entah berantah, tak ada satupun PPK dan pegawainya di satu kabupaten yang tak punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Walau dimungkinkan untuk menggunakan pejabat pengadaan dan PPK dari kantor lain, namun itu sudah jadi tanda kesiapan untuk mengelola sendiri. Belum lagi kewajiban pelelangan menggunakan internet (LPSE dan E-Proc). Nampaknya, kita harus cepat berbenah .. siapa kita ? Siapa aja deh yang merasa .. 🙂

Iklan