Sejak dua tahun belakangan ini (kalau tidak salah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Kementerian dan Lembaga,  – istilah kami para pengelola keuangan –  ada anggaran dalam DIPA yang kena bintang alias kena blokir. Di blokir dalam artian tidka bisa digunakan atau di realisasikan. Kecuali anggaran belanja pegawai dan belanja barang rutin perkantoran.  Nggak kebayang kalo belanja pegawai kena bintang/blokir juga,  bisa rusuh tuh..  Hehehehe.

Berdasarkan lampiran empat DIPA ada keterangan bahwa, diblokir karena belum ada persetujuan dari Komisi DPR terkait dan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan DPR.  Orang pekerja seperti kami, sebenarnya gak perlu tahu kenapa jadi anggarannya kena blokir, karena kami tak perlu tahu..  Lalu,  yang ada spekulasi tebak-tebak buah manggis. Di tengah kemerosotan opini masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut,  yang ada spekulan-spekulan negatif terhadap DPR.

Tapi,  ya sudahlah…  Sebagai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, biarlah jadi urusan para petinggi dan pembesar negeri tercinta ini.  Ada juga kan pameo,  kalau gak memilih maka dilarang kritis terhadap mereka (DPR), saya termasuk yang berada pada pusaran tersebut.  Entar suatu saat kita tulis disini sebab-sebabnya.

Berdampak sistemik kah, anggaran DIPA yang berbintang atau diblokir tersebut terhadap satuan kerja? (wuih..  Memakai istilah century gate nih, mohon izin untuk tim was century nih). Kalau kami di Kemenag setiap menjawab pertanyaan sulit,  biasanya akan menjawab ‘hanya Allah Swt yang tahu jawabnya’ (hehehe,  ini cuma menurut saya) atau tanyakan pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G Ade. Tempatnya yang Maha Mengetahui dan Kesempurnaan hanya Allah SWT.

Di tingkat satuan kerja yang kecil seperti madrasah di tempat kami,  yang masukdi blokir adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kata kerja ‘operasional’ bisa di artikan sebagai berjalannya sebuah organisasi/lembaga, entah bisa berjalan atau tidak organisasi tersebut tanpa biaya. Hebatnya, di semua satuan kerja yang dana BOS nya di blokir,  tidak ada yang sampai teriak teriak tidak beroperasi karena kekurangan dana.  Apalagi sampai demo, ih..  Demo di kalangan pendidik sering dianggap diluar kepatutan. Padahal jika saluran opini dan pendapat buntu, demo jalan yang praktis. Jangan demo ah, ntar ada lagi yang bilang, guru seperti buruh aja. Beberapa tahun yang lalu ada walikota yang bilang guru mirip tukang beca aja, ketika mendemo kantor walikota di Banjarmasin.

Sisi lain anggaran berbintang adalah rendahnya tingkat realisasi anggaran DIPA itu sendiri, realisasi pertriwulan yang digadang mencapai 20 persen agak sulit di realisasikan oleh satker. Padahal nih dibeberapa kesempatan selalu ditekankan pentingnya realisasi, kalau demikian yang lebih penting adalah jatuhnya bintang-bintang yang bertaburan itu dulu  daripada realisasi.Hehehehe.

Jadi ingat kata-kata kang Ebet Kadarusman, beberapa dekade yang lalu. “Baik jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang baik”

Semoga Bermanfaat, tulisan ngalor ngidul saya ini …. Heheheh

Iklan