Maaf, anda belum lulus.

Ujian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yg dipakai untuk menguji mutu sesuatu (kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dsb):, sedang dalam segi pendidikan Ujian sering diartikan sebagai kegiatan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan siswa. Entah sejak berapa lama ‘tak diuji’ dalam beberapa hal, entah sebagai guru atau hal lainnya. Untuk kali ini saya memberanikan diri untuk menguji seberapa besar pengetahuan saya dalam pengelolaan belanja modal di madrasah tercinta. Oh ya, pada lupa .. selain mengajar saya juga bantu-bantu dalam pengelolaan administra

Hasil Tes
Hasil Tes

si di sekolah, salah satunya pengelolaan belanja modal.

Lalu, saya ikut dalam Ujian Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan Politeknik Negeri Banjarmasin. Tes dilakukan secara online dengan menggunakan komputer. Alhasil, bisa ditebak  saya dinyatakan belum lulus, mendapatkan skor 138 dengan skor minimal kelulusan 167. Namun ada lagi yang lebih penting, bahwa tes nya gratis dan dapat dana perjalanan dinas pula  dari kantor .. Hehehehe.

Sejak semula saya ikut hanya sebagai folunter saja 🙂 selain ingin mengetahui bagaimana bentuk tes, soal dan seberapa besar  pengetahuan saya tentang pengelolaan barang dan jasa. Sengaja saya tak membaca online dan buku tentang pengelolaan barang dan jasa, datang ke tempat ujian hanya berbekal pengetahuan dari pengalaman saja. Memang saya kerepotan dan cendrung menjawab pertanyaan secara menebak ketika muncul pertanyaan tentang pengelolaan belanja modal di atas pagu Rp 1 Milyar, karena saya tak pernah melakukannya. Saya lumayan diuntungkan karena boleh open book dan bukunya pun diberikan oleh panitia, batas waktu 2 jam membuat tak leluasa mencari jawaban di buku.

Bentuk tes ujian online begini, betul-betul menerapkan sistem tata nilai dan prinsip-prinsip hidup yang baik seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Jika bentuk ujian ini diterapkan dalam semua bentuk tes/ujian yang ada di negeri ini, wah alangkah baiknya. Kita tunggu entah suatu saat, atau mungkin pemerintah kita yang baru akan menerapkannya seperti Ujian CPNS, masuk Polisi, Tentara atau mungkin Ujian Nasional.

Benarkah Guru Madrasah Akan dapat Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Juga .. (ngarep.com)

Berdasarkan berita online di JPPN (Beritanya KLIK DISINI) bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi, Kementerian Agama bakal memberikan tunjangan kinerja (remunerasi) kepada seluruh pegawainya, termasuk yang bekerja sebagai guru, dosen, dan juga pengawas. Mari kita bahas kemungkinannya.

Jika melirik Perpres No. 88 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guru dan dosen tidak mendapat tunjangan kinerja karena sudah mendapat tunjangan profesi. Melihat peraturan ini, maka tak mungkin guru dan dosen dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendapat dobel tunjangan. Entah kalau guru madrasah beda sendiri .. 🙂

Berdasarkan bocoran surat yang beredar luas yaitu surat penyampaian berita acara hasil evaluasi jabatan antara Kementerian Agama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, bahwa realokasi dan optimalisasi tunjangan kinerja (remunerasi) anggaran tahun 2014 yang ditujukan untuk guru, dosen dan pengawas sebanyak 155.290 orang. Apakah jumlah sebesar 155.290 orang itu termasuk seluruh guru madrasah di Indonesia, saya tidak tahu pasti. Jika itu data semua guru, maka berdasarkan tabel nya, paling rendah remunerasi berada pada grade 8. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014
Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014

Jika akhirnya guru madrasah/dosen beda sendiri dengan guru/dosen dari Kemdikbud, bisa jadi hitungannya berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja (remunerasi) dengan tunjangan profesi guru dan dosen. Maka silahkan hitung selisih gaji pokok sebulan (sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi) dengan tunjangan kinerja pada peringkat 8 -15, dengan tabel berikut : (Harap diingat menurut bocoran yang didapat, Kementerian Agama dapat remunerasi sebesar 50%)

Tarif Remunerasi Kemenag
Tarif Remunerasi Kemenag

Sebagai Contoh jika seorang guru dengan Pangkat IV/a dengan masa kerja 18 tahun dengan gaji pokok Rp. 3.411.200, dengan tunjangan kinerja pada grade paling rendah yaitu peringkat 8 (50%) sebesar Rp. 3.768.750,- maka selisihnya sebesar Rp. 357.550,- yang akan didapat perbulan sebagai tunjangan kinerja.

Di atas itu cuman hitung-hitungan saya, seandainya guru madrasah benar mendapat tunjangan kinerja juga. Jika harus dibayar dobel atau dua-duanya dapat, para guru madrasah di Indonesia tentu tak akan menolak hehehehe. Tapi yang pasti kita tunggu Perpres yang sebenarnya. Guru dengan gaji yang tinggi sudah ada koq, terutama di daerah dengan PAD yang tinggi seperti di Jakarta. Konon kabarnya take home pay, sudah hampir 10 jt (cara membacanya sepeuluh je te, heheheh).

Wallahuallam Bi Shawab.

Tabel Gaji Pokok Baru PNS 2013, Kapan nih ? :)

Teman-teman banyak yang menanyakan tentang rencana kenaikan gaji pns terbaru tahun 2013 seperti yang di gadang-gadang pemerintah bahkan sudah masuk dalam DIPA masing masing Kementerian/Lembaga. Rencana kenaikan sebesar 7% dari gaji pokok PNS tahun 2012, realisasinya belum jelas hingga sekarang. Jika ingin tahu lebih cepat bisa lihat-lihat di situsnya Sekretrariat Kabinet Pemerintah Republik Indonesia yang biasanya me launching undang-undang dan peraturan lainnya. Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013 biasanya diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP).

Pengelola gaji satuan kerja sudah membuatkan gaji untuk bulan Mei 2013, berarti jika Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013 di mulai bulan Juni 2013, maka rapel nya di dapat sebanyak 5 bulan. Kalau bulan Juli 2013, maka akan jadi 6 bulan. Wah .. akan banyak banget tuh dapat rapel.

Tahun 2013, sepertinya akan jadi tahun ‘molor’, banyak perbedaan dibanding tahun lalu, DIPA berbintang yang tidak kelar-kelar hingga bulan April berbeda dengan tahun depan yang lepas bintang pada bulan Maret. Entah, apa sebab ? Atau mungkin karena menterinya lagi sibuk ngurus pengen jadi Gubernur BI kali yee.. hehehehe.

Jika pengen lihat situsnya pengumuman Tabel Gaji PNS Terbaru Tahun 2013, bisa lihat disini ==> KLIK DISINI atau  KLIK DISINI

DIPA Berbintang

Sejak dua tahun belakangan ini (kalau tidak salah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Kementerian dan Lembaga,  – istilah kami para pengelola keuangan –  ada anggaran dalam DIPA yang kena bintang alias kena blokir. Di blokir dalam artian tidka bisa digunakan atau di realisasikan. Kecuali anggaran belanja pegawai dan belanja barang rutin perkantoran.  Nggak kebayang kalo belanja pegawai kena bintang/blokir juga,  bisa rusuh tuh..  Hehehehe.

Berdasarkan lampiran empat DIPA ada keterangan bahwa, diblokir karena belum ada persetujuan dari Komisi DPR terkait dan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan DPR.  Orang pekerja seperti kami, sebenarnya gak perlu tahu kenapa jadi anggarannya kena blokir, karena kami tak perlu tahu..  Lalu,  yang ada spekulasi tebak-tebak buah manggis. Di tengah kemerosotan opini masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut,  yang ada spekulan-spekulan negatif terhadap DPR.

Tapi,  ya sudahlah…  Sebagai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, biarlah jadi urusan para petinggi dan pembesar negeri tercinta ini.  Ada juga kan pameo,  kalau gak memilih maka dilarang kritis terhadap mereka (DPR), saya termasuk yang berada pada pusaran tersebut.  Entar suatu saat kita tulis disini sebab-sebabnya.

Berdampak sistemik kah, anggaran DIPA yang berbintang atau diblokir tersebut terhadap satuan kerja? (wuih..  Memakai istilah century gate nih, mohon izin untuk tim was century nih). Kalau kami di Kemenag setiap menjawab pertanyaan sulit,  biasanya akan menjawab ‘hanya Allah Swt yang tahu jawabnya’ (hehehe,  ini cuma menurut saya) atau tanyakan pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G Ade. Tempatnya yang Maha Mengetahui dan Kesempurnaan hanya Allah SWT.

Di tingkat satuan kerja yang kecil seperti madrasah di tempat kami,  yang masukdi blokir adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kata kerja ‘operasional’ bisa di artikan sebagai berjalannya sebuah organisasi/lembaga, entah bisa berjalan atau tidak organisasi tersebut tanpa biaya. Hebatnya, di semua satuan kerja yang dana BOS nya di blokir,  tidak ada yang sampai teriak teriak tidak beroperasi karena kekurangan dana.  Apalagi sampai demo, ih..  Demo di kalangan pendidik sering dianggap diluar kepatutan. Padahal jika saluran opini dan pendapat buntu, demo jalan yang praktis. Jangan demo ah, ntar ada lagi yang bilang, guru seperti buruh aja. Beberapa tahun yang lalu ada walikota yang bilang guru mirip tukang beca aja, ketika mendemo kantor walikota di Banjarmasin.

Sisi lain anggaran berbintang adalah rendahnya tingkat realisasi anggaran DIPA itu sendiri, realisasi pertriwulan yang digadang mencapai 20 persen agak sulit di realisasikan oleh satker. Padahal nih dibeberapa kesempatan selalu ditekankan pentingnya realisasi, kalau demikian yang lebih penting adalah jatuhnya bintang-bintang yang bertaburan itu dulu  daripada realisasi.Hehehehe.

Jadi ingat kata-kata kang Ebet Kadarusman, beberapa dekade yang lalu. “Baik jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang baik”

Semoga Bermanfaat, tulisan ngalor ngidul saya ini …. Heheheh

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di Madrasah

Sejak tahun 2012 secara tak sadar saya ikut mengelola pengadaan barang dan jasa di madrasah tercinta. Kalau tidak salah, sejak tahun  itulah madrasah menjadi satker yang sesungguhnya, maksudnya ? ya begitulah walau sudah jadi satker puluhan tahun, sejak tahun 2010 itu madrasah negeri baru mengelola sendiri pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan jasa konstruksi (bangunan). Sebelumnya madrasah negeri menerima langsung berupa bantuan dari Kanwil Kemenag dan Dinas Pendidikan.

Disebagian orang mengurus barang dan jasa termasuk pekerjaan yang beresiko, beresiko salah dan beresiko jadi gunjingan rekan sejawat. Beresiko salah karena yang mengelola pengadaan barang dan jasa ilmunya di dapat dari google, blog dan nanya sana-sini. Sejak tahun 2010 mengelola pengadaan barang dan jasa, tak pernah sekalipun di ajak sosialisasi. Sepertinya satker dianggap pintar sendiri, padahal pengelolaan yang salah bisa jadi akan berimbas pada laporan keuangan dan bisa jadi bahan temuan pihak auditor (BPKP, Irjen, bahkan KPK –hiiii, ngeri kalo KPK ikut ngobrak-abrik madrasah, hehehe–). Sementara itu, dari atas nih, selalu aja mengingatkan tentang perlunya percepatan realisasi, namun tak melihat ke bawah, satker nih cakap dan mampu nggak mengelola percepatan itu.

Mengelola pengadaan barang dan jasa ternyata tidak melulu menghapal peraturan nya saja, namun menurut para trainer pengadaan barang dan jasa, yang utama adalah memahami setiap proses dalam pengadaan barang dan jasa. Sertifikat untuk menjadi pejabat pengadaan -dengar-dengar kabar– tidak mudah untuk mendapatkannya. Hayooo, mana susahnya dengan mendapatkan sertifikat guru ? Hehehehe. Pengalaman mengelola pengadaan barang dan jasa, saya kira lebih baik di banding dengan sekedar menghapal peraturan yang bejibun, setelah berpengalaman dan memahami secara detil proses pengadaannya, suatu saat sih pengen juga ikut test untuk mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa, entah suatu saat.

Yang tidak memahami secara detil pengelolaan pengadaan barang dan jasa, biasanya sih lalu jadi fitnah. Mulai mengira dari sekian pagu DIPA digunakan seluruhnya untuk pekerjaan fisik saja, uangnya masuk ke rekening sendiri, dikerjakan sendiri dan kecurigaan lainnya. Namun, itulah sebenarnya hakikat manusia dan hidup. Terlalu cepat membuat asumsi dan  persepsi terlalu berlebihan. Untuk mengatasinya tiada lain dan tidak bukan, hanya dengan transparansi.

Organisasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, juga jadi masalah. Ada lho di suatu kabupaten di entah berantah, tak ada satupun PPK dan pegawainya di satu kabupaten yang tak punya sertifikat pengadaan barang dan jasa. Walau dimungkinkan untuk menggunakan pejabat pengadaan dan PPK dari kantor lain, namun itu sudah jadi tanda kesiapan untuk mengelola sendiri. Belum lagi kewajiban pelelangan menggunakan internet (LPSE dan E-Proc). Nampaknya, kita harus cepat berbenah .. siapa kita ? Siapa aja deh yang merasa .. 🙂

Gaji Ke-13 Tahun 2011, Ditunda !

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto, di media online detik.com  (14/6) menyatakan kemungkinan besar, awal Juli mendatang PNS baru bisa menerima gaji ke-13. Yang ditunggu oleh DJP Kemenkeu adalah PP yang mengatur tatacara pembayaran gaji ke-13 belum keluar dari sarangnya di Sekretariat Negara. Sementara yang ditunggu oleh ribuah satuan kerja adalah SE dari  Dirjen Perbendaharaan. Jadi, selama PP (Peraturan Pemerintah) nya belum turun, maka SE nya pun tak ada. Jika tahun 2010 lalu,  PP No.54 terbit tanggal 15 Juni 2010, sepertinya PP untuk tahun 2011  tidak akan terbit dalam waktu dekat ini ataub pada tanggal yang sama.

Walau sebenarnya, satuan kerja yang dananya dari APBN sejak beberapa tahun yang lalu tidak pernah dibayarkan pada bulan Juni. Saya masih ingat ketika tahun lalu, pengajuan permintaan pembayaran ke KPPN setempat baru bisa diajukan di atas tanggal 25.  Alhasil, biasanya gaji ke-13 diterima barengan dengan gaji bulan Juli.

Namun, jika asumsi PP untuk  tahun ini memang telat dikeluarkan, apalagi di bulan Juli, belum lagi nunggu SE nya, maka tergantung kesiapan KPPN aja lagi. KPPN yang mengurus banyak satker tentunya akan overload, karena selain memproses pengajuan gaji pokok bulanan juga mem-proses gaji ke-13. Idealnya sih, PP dan SE-nya keluar bulan ini juga, trus pengajuannya bareng dengan pengajuan gaji bulan Agustus. Tinggal tunggu beberapa hari, uangnya masuk ke rekening.

Jika pengajuan nya harus nunggu teman-teman KPPN menyelesaikan gaji bulan Agustus dulu, trus baru tanggal 25 Juli baru bisa diajukan permintaan pembayaran gaji ke-13 dan diterima di awal Agustus 2011, maka kasian nih teman-teman PNS yang pengen menyekolahkan anaknya, karena tanggal segitu sudah masuk tahun ajaran baru. Walau saya belum punya anak yang sekolah, tapi saya tahu sekali bagaimana perlunya uang tambahan untuk keperluan anak sekolah. Trus, gaji ke-13 akhirnya jadi kehilangan fungsinya untuk membantu keperluan anak PNS yang mau sekolah/kuliah.

Insya Allah, semua berjalan lancar .. dan harap bersabar ya..  🙂

Update Terbaru

PP dan Perdirjen tentang gaji ke 13 telah terbit, yaitu :

PP no 33 Tahun 2011, untuk download klik disini ==> KLIK DISINI

Perdirjen No.38/PB/2011, untuk download Klik Disini ==> KLIK DISINI

Berdasarkan hal ini, maka kasusnya, saya nyatakan selesai dan ditutup, supaya diskusi nya tidak berkembang kemana-mana, selamat untuk semua ..

Penghematan Anggaran = Memangkasnya ?

Tanpa sosialisasi terlebih dahulu, semua satker kemarin dikumpulkan untuk mengumpulkan data-data mata anggaran yang sekiranya bisa untuk dihemat pada tahun anggaran 2011. Bahkan saking hematnya, pelaksanaannya pun di dalam masjid, hehehehe. Proses penghematan anggaran ini menindaklanjuti Inpres (entah inpres yg mana) untuk setiap satuan kerja yang memakai anggaran APBN untuk berhemat.

Mata anggaran di satker madrasah yang ‘harus’ dihemat adalah jenis kategori belanja barang, modal dan belanja bantuan sosial. Sedang untuk belanja pegawai dan belanja barang rutin diperbolehkan untuk ‘tidak dihemat’. Di satuan kerja madrasah (khususnya MTs) yang ‘harus’ dihemat adalah belanja barang kegiatan pengajaran dan pendidikan (521219), Belanja Perjalanan Dinas (524111), Belanja barang untuk BOS (521219) serta pilihan lainnya yang dianggap dianggarkan berlebih bisa di hemat.

Kami (satker) tidak tahu pasti, bagaimana cara menghematnya ? Apakah akan dibuatkan revisi DIPA, atau kami menyisakan sekian juta untuk dikembalikan ke kas negara. Berdasarkan pembagian rata-rata tiap satker, jumlahnya bervariasi. Penghematannya akan lebih banyak, jika kebetulan di satker madrasah dapat proyek bangunan. Karena penghitungan persennya berdasarkan jumlah pagu DIPA belanja rutin dan pegawai dikurang jenis anggaran yang boleh di hemat. Sementara itu belanja modal termasuk yang harus di hemat pula.

Hemat-menghemat anggaran ini sepertinya kejadian pertama yang dialami oleh satuan kerja, entah waktu orba dan orla .. 🙂

Seakan berbanding terbalik dengan berita ramainya anggota dewan yang terhormat plesir ke luar negeri, sementara satker harus menghematnya.  Kalau orang tua saya dulu bilang :

Kalau punya uang Rp. 1.000,- dibelanjakan seperlunya sisanya ditabung, bukan biasanya diberi Rp.1.000,-  lalu dipotong jadi Rp. 500,- Itu tanda orang tua yang sayang dengan anaknya.

Mutasi .. Siapa Takut ?

Beberapa bulan yang lewat terhembus isu akan terjadi mutasi besar-besaran akan terjadi pada guru-guru madrasah di kabupaten tempat saya mengajar, sebagian guru meresahkan hal ini. Terutama di kalangan guru sepuh, apalagi isunya pegawai yang masa kerjanya di atas sepuluh tahun akan otomatis/kemungkinan akan dipindah. Padahal mutasi adalah konsekuensi logis bagi seorang pegawai negeri. Karena ketika menjadi PNS sudah disodori pernyataan siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia.

Menurut Dra. Harmanti, M.Si. seperti yang dikutip oleh http://massofa.wordpress.com, pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan (job description) yang dibebankan kepadanya.

Lanjutkan membaca “Mutasi .. Siapa Takut ?”