DIPA Berbintang

Sejak dua tahun belakangan ini (kalau tidak salah) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  Kementerian dan Lembaga,  – istilah kami para pengelola keuangan –  ada anggaran dalam DIPA yang kena bintang alias kena blokir. Di blokir dalam artian tidka bisa digunakan atau di realisasikan. Kecuali anggaran belanja pegawai dan belanja barang rutin perkantoran.  Nggak kebayang kalo belanja pegawai kena bintang/blokir juga,  bisa rusuh tuh..  Hehehehe.

Berdasarkan lampiran empat DIPA ada keterangan bahwa, diblokir karena belum ada persetujuan dari Komisi DPR terkait dan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan DPR.  Orang pekerja seperti kami, sebenarnya gak perlu tahu kenapa jadi anggarannya kena blokir, karena kami tak perlu tahu..  Lalu,  yang ada spekulasi tebak-tebak buah manggis. Di tengah kemerosotan opini masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut,  yang ada spekulan-spekulan negatif terhadap DPR.

Tapi,  ya sudahlah…  Sebagai orang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, biarlah jadi urusan para petinggi dan pembesar negeri tercinta ini.  Ada juga kan pameo,  kalau gak memilih maka dilarang kritis terhadap mereka (DPR), saya termasuk yang berada pada pusaran tersebut.  Entar suatu saat kita tulis disini sebab-sebabnya.

Berdampak sistemik kah, anggaran DIPA yang berbintang atau diblokir tersebut terhadap satuan kerja? (wuih..  Memakai istilah century gate nih, mohon izin untuk tim was century nih). Kalau kami di Kemenag setiap menjawab pertanyaan sulit,  biasanya akan menjawab ‘hanya Allah Swt yang tahu jawabnya’ (hehehe,  ini cuma menurut saya) atau tanyakan pada rumput yang bergoyang kata Ebiet G Ade. Tempatnya yang Maha Mengetahui dan Kesempurnaan hanya Allah SWT.

Di tingkat satuan kerja yang kecil seperti madrasah di tempat kami,  yang masukdi blokir adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kata kerja ‘operasional’ bisa di artikan sebagai berjalannya sebuah organisasi/lembaga, entah bisa berjalan atau tidak organisasi tersebut tanpa biaya. Hebatnya, di semua satuan kerja yang dana BOS nya di blokir,  tidak ada yang sampai teriak teriak tidak beroperasi karena kekurangan dana.  Apalagi sampai demo, ih..  Demo di kalangan pendidik sering dianggap diluar kepatutan. Padahal jika saluran opini dan pendapat buntu, demo jalan yang praktis. Jangan demo ah, ntar ada lagi yang bilang, guru seperti buruh aja. Beberapa tahun yang lalu ada walikota yang bilang guru mirip tukang beca aja, ketika mendemo kantor walikota di Banjarmasin.

Sisi lain anggaran berbintang adalah rendahnya tingkat realisasi anggaran DIPA itu sendiri, realisasi pertriwulan yang digadang mencapai 20 persen agak sulit di realisasikan oleh satker. Padahal nih dibeberapa kesempatan selalu ditekankan pentingnya realisasi, kalau demikian yang lebih penting adalah jatuhnya bintang-bintang yang bertaburan itu dulu  daripada realisasi.Hehehehe.

Jadi ingat kata-kata kang Ebet Kadarusman, beberapa dekade yang lalu. “Baik jadi orang penting, tapi lebih penting lagi jadi orang baik”

Semoga Bermanfaat, tulisan ngalor ngidul saya ini …. Heheheh

Dilematis Penggunaan Dana BOS dalam Anggaran Madrasah

Jika beberapa tahun yang lalu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di satuan kerja madrasah langsung mendapat kucuran dari anggaran satker Kemenag Kab/kota, maka sejak tahun 2010 anggaran dana BOS masuk dalam anggaran DIPA satker madrasah.
Jika dulu anggarannya dalam bentuk bantuan langsung sehingga madrasah lebih leluasa untuk menggunakannya, baik untuk belanja barang maupun yang masuk dalam kategori belanja modal seperti meja, kursi, lemari dan lain-lain.
Namun kini, ketika anggarannya masuk ke satker madrasah masing-masing, satker madrasah negeri tidak bisa lagi leluasa menggunakan anggaran, karena terbentur peraturan penggunaan anggaran.
Anggaran BOS dalam satker madrasah menggunakan kode mata anggaran 521219, peruntukannya hanya untuk belanja barang operasional lainnya. Pengajuan penggunaanya untuk belanja modal seperti meja, kursi, komputer, pasti akan ditolak oleh KPPN.
Solusinya hanya satu, yaitu revisi DIPA. Jika berani ya.. Main akal-akalan, sayangnya revisi DIPA tidak semudah aplikasi lain buatan Kementerian keuangan lainnya, seperti satker mengajuan SPM dan aplikasi lain.
Di posting dengan WordPress for Blackberry.

Penggunaan Dana BOS Madrasah dan Aplikasi RKAKLDIPA 2011

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah sejak tahun 2010 sudah masuk ke dalam DIPA satuan kerja masing-masing. Penggunaan Dana BOS menggunakan akun (mata anggaran) 521219 untuk Belanja barang non operasional lainnya. Implikasi dari penggunaan akun ini, dana BOS tidak bisa diakomodasikan untuk akun dan mata anggaran belanja modal seperti 532111 Belanja  modal  peralatan  dan  mesin  misalnya komputer, media pembelajaran (LCD,Laptop) atau 536111 Belanja  modal fisik  lainya  misalnya meubeler dan buku-buku pelajaran.

Dengan akun 521219 dana BOS sebenarnya hanya bisa digunakan untuk Penerimaan  siswa  baru,  Biaya  operasionalTim  BOS,  Ujian-ujian,  Kegiatan  belajar  mengajar,  Biaya  pendaftaran  mengikuti  lomba  dan lain-lain  yang  sejenis. Sementara itu untuk jenis honor, uang lelah, transport, insentif yang terkait dengan output kegiatan masih menjadi perdebatan apakah menggunakan 521213 : Belanja  Honorarium  yang  terkait  dengan  output  kegiatan atau menggunakan 521219 atau menggunakan akun 51 (belanja pegawai).

Lanjutkan membaca “Penggunaan Dana BOS Madrasah dan Aplikasi RKAKLDIPA 2011”