Peraturan Terbaru tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, PMK No.164/PMK.05/2010

Walau agak telat, karena sudah lama dirilis oleh websitenya Ditjen Perbendaharaan www.perbendaharaan.go.id ternyata ada Peraturan Menteri Keuangan terbaru yaitu PMK No. 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor. PMK terbaru ini merupakan pedoman pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor sekaligus mengatur kembali tata cara pembayarannya yang sebelumnya diatur dalam PMK No. 101/PMK.05/2010. Dengan PMK terbaru ini diharapkan bisa memperlancar dan mempercepat pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor .

Tidak banyak berbeda dengan peraturan Menteri Keuangan yang lama (PMK. No.101), ada dua hal yang baru menurut PMK No. 164 ini, perlu diperhatikan oleh para pembuat daftar gaji atau PPABP dalam pengajuan permintaan pembayaran Tunjangan profesi guru guru dan tunjangan kehormatan professor :

  1. Syarat pengajuan permintaan pembayaran ke KPPN lebih sederhana, berdasarkan Bab VII pasal 14 Ayat 3, lampiran dokumen pengajuan pembayaran tunjangan adalah :
    1. Surat Keputusan tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
    2. Daftar Perhitungan Pembayaran Tunjangan
    3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
    4. SSP Pajak Pasal 21
  2. Guru dan dosen yang mendapat mutasi berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang wajib dibuatkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), bentuk SKPP ada pada lampiran PMK No. 164.

Jika Ingin downlod lengkap PMK No. 164/PMK.05/2010 bisa KLIK DISINI

Kita perlu meng-apresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan ini, satuan kerja tak perlu lagi ribet menyiapkan lampiran pendukung dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran tunjangan profesi guru,dosen dn kehormtana professor ini. Seharusnya diikuti juga dengan ekselerasi dari kementerian lain, untuk percepatan proses persyaratan lainnya.

Telah Terbit : Peraturan Menkeu No. 101/PMK.05/2010, tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen.

Pertam-tama saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Kangeep yang telah menginformasikan tentang Peraturan Menteri Keuangan ini. Peraturan Menteri Keuangan ini bernomor 101/PMK.05/2010, tanggal 12 Mei 2010, Tentang Tata cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru dan dosen serta tunjangan kehormatan profesor.

Tidak banyak yang baru dalam Peraturan Menkeu yang ditanda tangani oleh Sri Mulyani Indrawati ini. Dasar-dasar Peraturan Menkeu sudah banyak dikenal oleh kalangan guru dan dosen seperti dasar pelaksanaan, alokasi dana, besaran tunjangan, pelaksanaan pembayaran dan lain-lain.

Hal-hal yang baru dalam Peraturan Menkeu ini adalah :

1. Prosedur pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan syarat-syarat :

  • Daftar Penerimaan tunjangan
  • Fotocopy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru dari Kementrian Pendidikan Nasional atau kementrian Agama,  dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Fotocopy KeputusanMendiknas dan Menag tentang penetapan atau pemberhentian penerima tunjangan dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan guru/dosen dilampirkan setiap awal tahun anggaran
  • Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ)
  • Surat Pertanggungjawaban Mutlak
  • SSP PPh Pasal 21

2. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang anggara DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan

Untuk lebih jelasnya, silahkan download secara lengkap Keputusan Menteri Keuangan ini KLIK DISINI

Semoga Bermanfaat..