Ujian Nasional dan Budaya Malu

Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2013 terutama untuk tingkat SMA dan sederajat diluar perkiraan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendiknas atau mendikbud sih), yang diluar perkiraan adalah acak kadut dan carut marut pelaksanaan UN. Yang paling parah soal ujian nasional tidak terdistribusi ke beberapa daerah, hingga terjadi penundaaan UN di 11 propinsi. Nah lo, ini kejadian pertama di Indonesia. Ujian Nasional di tunda karena soalnya belum sampai ke daerah. Sang Menteri ngeles nya macam-macam, mulai menyederhanakan masalah hingga menyalahkan percetakan. Kita lihat bentuk pertanggung jawaban M. Nuh (sang menteri), kalau di akhir cerita UN nanti masih cengengesan seolah tanpa beban. Nih lagi, contoh pemimpin-pemimpin dengan ciri khas Indonesia sekali.

Di tingkat nasional, kita tak memiliki budaya sementereng Bushidonya Jepang, atau paling tidak budayanya Siri orang Makasar, atau kalau maksa nih, budaya urang Banjar (Kalimantan Selatan) ‘Dalas hangit, waja sampai kaputing’ (biar kebakar, seluruh wajan) dalam kepemimpinan kita. Budaya malu hampir hilang di wajah-wajah sebagian pemimpin kita. Seandainya Mendiknas kita itu di Jepang, minimal mengundurkan diri, maksimal karena malunya tak tertahankan (karena pertama kali terjadi) otaknya sudah berhamburan di depan kantor Kementerian Pendidikan Nasional karena sang menteri terjun bebas dari atap kantor Kemendiknas atau jantungnya tersayat-sayat dengan samurai di kamar pribadi sang menteri. Tapi semua tak bakal terjadi, selain dalam Islam di haramkan untuk bunuh diri, sedangkan mengundurkan diri tak jadi budaya dalam kehidupan bangsa tercinta ini. Biarlah semalu-malu nya dihujat habis-habisan di social media, sepertinya akan enak aja bilang ’emang gue pikirin’.

Ujian Nasional sejak dulu di kritisi oleh berbagai pihak, terutama fungsi UN sebagai penentu kelulusan. Jika fungsi sebagai pemetaan hasil pendidikan sih sebenarnya boleh saja. Pengetahuan sebenar-benarnya kondisi penguasaan kompetensi siswa adalah guru. Biarlah itu jadi ranah tingkat atas pengelola bangsa ini, saya guru kecil seperti ini mana di dengar. Orang berdarah-darah, hingga mati pun di negeri ini kadang tidak di dengar. Kepentingan sekelompok orang kadang jadi segala-galanya.

Budaya malu seharusnya juga punya sekolah-sekolah penyelenggara UN yang tidak jujur, malunya kepada siapa ? Minimal malu kepada saya .. hehehe. Curang kan perbuatan yang tidak baik. Tapi kan untuk kebaikan siswa untuk lulus ? Lalu apa gunanya belajar PKn, Budi pekerti, Akidah Akhlak .. mana kejujurannya. Lalu itu kan hanya membantu ! Membantu boleh saja, lalu kalau sengaja memberikan kunci dan siswa tahu kita membantu, apa jadinya !

Tapi sekali lagi sudah lah, yang pertama kalo curang juga .. saya nggak ikut-ikutan, karena mata pelajaran saya gak ikut Ujian Nasional, jadi ya santai-santai aja.

Entah.

Lagi.. Kasihannya Para Guru

Dalam dua hari terakhirnya ini, headline surat kabar lokal di Kalimantan Selatan “Banjarmasin Post” memberitakan tentang adanya ‘iuran’ para guru honor yang sudah bersertifikat di Banjarmasin sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya konstribusi agar SK Inpassing atau Surat Keputusan Penyetaraan melalui ‘jalan tol’. Maksud jalan tol, artinya supaya bisa cepat keluar SK-nya. Uang ‘iuran’ itu dikumpulkan  melalui Ikatan Guru Bersertifikasi Kota Banjarmasin (IGBKB).

Setelah berita ini muncul ternyata mendapat reaksi mulai dari pejabat Kementerian Pendidikan Nasional hingga Walikota Banjarmasin. Seperti biasa, berita-berita yang belum jelas kebenarannya ini, di sanggah dan diakui oleh beberapa pihak. Yang benar hanya bahwa menurut Ketua IGBKB, Rahimi, memang benar bahwa para guru honor memberi konstribusi dan entah untuk apa uangnya.

Apapun alasannya, saya sangat sedih melihat hal ini. Saya sangat mengerti dan memahami sekali keberadaan guru honor. Uang sebesar Rp. 500.000,- itu bisa jadi honor mereka 2 bulan.  Para pembaca blog ini yang budiman, salah atau benar pasti kita menganggap ini sebagai sebuah yang berbau ‘sogokan’ atau gratifikasi. Walau dengan apapun namanya. entah disebut dengan nama ‘tanda terima kasih’, ‘tanda syukur’ atau apa saja namanya. Semua pegawai negeri sipil di Indonesia ini kan sudah mempunyai tugas masing-masing dan sudah digaji pula.

Sungguh, karena saya juga berasal dari guru honor, saya miris sekali mendengar dan membaca hal ini. Apakah semua orang di negeri ini mencemburui tunjangan profesi guru itu ? Apakah sebagian orang tidak suka dengan TPG ? Atau memang sikap prilaku korup dan bisa jadi sikap tak sabar para guru, sungguh saya tergugah sekali. Ketika Tunjangan itu masuk ke rekening para guru, hampir semua pula mencemooh nya dengan sebutan ‘tidak layak’ , ‘tidak sepadan dengan pekerjaan’ dan lain sebagainya.

Bos, sungguh .. tak enak saya membacanya .. Hidup Guru Indonesia