Remunerasi Kementerian Agama, Segera ! :)

Dengar-dengar kabar nih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama akan mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi sekitar pertengahan tahun ini (Juni 2014). Tapi jangan senang dulu, dananya belum masuk ke dalam DIPA 2014 hehehe. Kita tunggu aja. Tarif Remunerasi PNS Kemenag yang di dapat sebesar 50% dari yang di dapat oleh pegawai kementerian Keuangan (enak betul .. 🙂 ).

Mengenai bentuk pembayarannya, saya tidak paham betul. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kinerja aparatur atau PNS di masing-masing instansi. Selanjutnya pengukuran untuk pembayaran tunjangan kinerja diintegrasikan dengan sistem kompensasi yang berbasis pada sejumlah kriteria. Diantaranya adalah beban kerja, resiko pekerjaan, dan capaian kinerja PNS tertentu.

Selama ini aturan dalam pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi belum dikaitkan dengan capaian kinerja. Pembayaran hanya dikaitkan dengan grade atau tingkatan jabatan PNS tertentu. Jadi untuk sejumlah PNS yang berada di grade sama, akan mendapatkan tunjangan kinerja sama. Terlepas dari seperti apa kinerja mereka.

Selain mengevaluasi sistem pembayaran remunerasi, juga akan mengubah peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian PNS. Dalam perubahan itu nantinya akan diatur kembali jumlah honor yang bakal diterima PNS. Baik itu honor rutin bulanan atau yang dibayar setiap ada kegiatan. Pemerintah juga akan membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai, karena sudah ada tunjangan kinerja. Nantinya tunjangan kinerja tidak untuk mendapatkan dana baru melalui APBN setiap tahunnya. Tetapi didapat dari hasil efisiensi anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga. Semakin besar efisiensi yang dihasilkan, maka anggaran untuk membayar tunjangan kinerja bakal semakin besar.

Pemberian tunjangan kinerja yang terkait dengan reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan kinerja secara nyata. Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melaukan perubahan-perubahan kinerjanya.

Bye the way, selamat yah buat teman-teman, berikut tarif yang insya Allah teman-teman dapat 🙂 lihat yang 50% aja ya

Tarif Remunerasi Kemenag
Tarif Remunerasi Kemenag

Aplikasi Online e-MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran) Kementerian Agama

Awal bulan April 2012 ini, satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dikenalkan dengan aplikasi berbasis web yang bernama e-MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran). Entah sejak kapan aplikasi ini sudah di launching, namun baru saja dikenalkan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan. Aplikasi ini berisi gambaran secara umum DIPA, Perencanaan dan realisasi anggaran satker. Sehingga laporannya akan secara mudah diakses oleh Kemenag Pusat.

Beberapa satker yang tersentuh akses internet lewat telpon kabel, ramai-ramai menggunakan modem wireless untuk menjalankan aplikasi ini. Salah membeli modem wireless dan nomor GSM/CDMA, bisa jadi akan percuma. Akhirnya lari  ke warnet. Daerah yang jauh dari pusat kota sebaiknya jangan menggunakan CDMA, gunakanlah modem wireless GSM. Kadang jika membeli modem tipe 3G (HSDPA) juga percuma, karena coverage areanya kadang gak nyampai. Saya aja yang hanya 19 Km dari kota Banjarmasin layanan 3G di Blackberry, kadang ada kadang nggak ada.

Aplikasi ini juga mengharuskan mengupload beberapa file dalam bentuk PDF, beberapa teman operator aplikasi ini kebingungan cara membuat file dalam bentuk PDF. Yang mau buat file PDF, silahkan klik DISINI untuk cara membuatnya. Sedang untuk menggabungkan beberapa file PDF ke dalam satu file silahkan gunakan aplikasi PDF Binder, untuk bagaimana caranya menggunakan PDF Binder silahkan klik DISINI.

Dan yang terakhir adalah kesiapan operator aplikasi ini melek terhadap internet, jika tak terampil menggunakan internet sebagai basis laporan hampir dipastikan laporannya tidak akurat.

Baca juga tulisan saya tentang E-mpa terbaru disini https://yunizar.com/2014/02/19/sibuk-dengan-e-mpa/

e-MPA Kementerian Agama

Review : Ratusan Guru di Kalsel ‘tidak utuh’ menerima Tunjangan Profesi

Judul postingan ini menjadi berita hangat di harian lokal Banjarmasin Post selama tiga hari berturut-turut. Terakhir berita nya pun sampai ke telinga Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal. Menurut pengakuan para guru, ada yang cuma mendapat 11 bulan, 10 bulan dan 8 bulan. Setahu saya malah ada yang tidak dapat sama sekali selama setahun, baik guru di bawah naungan Diknas maupun Kementerian Agama. Di berita Banjarmasin Post hari Kamis (17/03/2011) judul headline nya malah makin memilukan “Guru Agama Paling Menderita”. Pejabat Diknas dan Kemenag yang diklarifikasi, menyebutkan salah satu sebabnya adalah kekurangan anggaran untuk Tunjangan Profesi Guru. Dan, salah satu counter attack (serangan balik) dari pemberitaan ini, biasanya selalu mempertanyakan profesionalisme guru. Namun, biasalah ini kan Indonesia.

Pertanyaannya, Kenapa tidak dibayarkan secara utuh ? Kenapa anggarannya kurang ? Mari kita bahas satu persatu :

Lanjutkan membaca “Review : Ratusan Guru di Kalsel ‘tidak utuh’ menerima Tunjangan Profesi”

Mutasi dan Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Mutasi sebenarnya memiliki beberapa tujuan bagi satuan kerja, diantaranya proses penyegaran, pemerataan dan peningkatan kinerja. Pelaksanaan mutasi sendiri terdiri dari dua jenis, pertama untuk kepentingan satuan kerja/lembaga dan yang kedua atas permintaan pegawai yang bersangkutan. Sebenarnya tak jadi masalah mau dipindah kemana saja, karena sejak pertama jadi PNS  kan sudah disodori pernyataan untuk siap ditempatkan dimana saja. Yang jadi masalah sebenarnya adalah justru mutasi membuat kontra indikasi bagi PNS.

Bagi guru madrasah, mutasi tanpa perencanaan sebaran guru yang matang tentu akan merugikan guru yang bersangkutan. Yang pertama kali  harus diperhatikan adalah sebaran jumlah guru mata pelajaran yang sejenis pada satu madrasah/sekolah. Diusahakan guru mata  pelajaran yang sama tidak menumpuk pada satu sekolah/madrasah. Sebagai ilustrasi guru mata pelajaran IPS, misal dalam sekolah ada 12 kelas, maka jumlah guru idealnya hanya 2 orang, dengan perhitungan 12 x 4 =48,  jika 3 orang maka ada dua orang guru yang harus dicarikan jabatan lain untuk menambah beban kerja 24 jam pelajaran perminggu.  Kepala sekolah/madrasah yang tak mau repot tinggal menyuruh guru mencari sekolah yang lain aja, itupun kalo ada.

Lanjutkan membaca “Mutasi dan Tunjangan Profesi Guru Madrasah”