Dampak lain Tunjangan Profesi Guru, Peningkatan Jumlah Perceraian di Kalangan Pendidik, Benarkah ?

 

Guru Nikah Lagi.. Setelah Dapat TPG.. 🙂

Harian lokal di Kalimantan Selatan, Banjarmasin Post hari Jum’at tanggal 12 Nopember 2010, pada halaman tiga merilis berita yang mereka dapat dari Kepala Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Selatan,tentang peningkatan jumlah perceraian suami istri pada tahun ini yaitu sebanyak 4000 kasus. Yang jadi perhatian, perceraian justru lebih banyak di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hemat beliau, bisa jadi disebabkan karena meningkatnya kesejahteraan PNS sekarang ini.
Lanjutkan membaca “Dampak lain Tunjangan Profesi Guru, Peningkatan Jumlah Perceraian di Kalangan Pendidik, Benarkah ?”

Guru Kesabaran

Beberapa hari yang lalu, ada sebuah komentar diblog ini,entah dari siapa yang berisi sumpah serapah yang bersangkutan karena tunjangan profesi nya belum dibayarkan. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban diblog ini dengan terpaksa komentarnya saya hapus (hehehe.. memakai istilah orde baru nih ). Untuk siapapun anda, saya bisa mengerti kegalauan anda menunggu proses pencairannya. Setahu saya seluruh guru di Indonesia menunggu Tunjangan Profesi guru (TPG) minimal memerlukan waktu 18 bulan, sejak nama anda ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

Lebih dari itu, keterlambatan lebih disebabkan menunggu persyaratan-persyaratan lain, seperti SK penetepan penerima, ketersediaan anggaran, Nomor registrasi guru, dan tetek bengek persyaratan lain. Belum lagi jika ada kesalahan, seperti nama anda tidak ada dalam SK Penetapan, salah tulis,salah ketik dan sebagainya. Harap di maklumi karena daftar nama guru yang dibuatkan SK-nya banyak sehingga wajar saja ada kesalahan. Saya pribadi saja pernah di caci maki seorang oknum Diknas, ketika saya mempertanyakan tentang percepatan proses-nya.

Lanjutkan membaca “Guru Kesabaran”

Antara Guru Honor dan Tunjangan Profesi Guru

Tulisan ini terinspirasi dari Pak Akroma Nasution (kapan bikin blog, pak !) yang sering memberi komentar di blog ini. Saya mengerti betul yang dihadapi oleh pak Akroma dan teman-teman yang senasib dengan pak Akroma. Setelah lulus dari Lembaga Pendidikan Keguruan langsung menjadi guru dengan status bermacam-macam namanya seperti guru bantu, guru kontrak, guru honor, guru tidak tetap dan sebutan-sebutan lainnya. Yang pada intinya disebut dengan guru non-pns. Semasa saya dulu jadi guru honor, atau sebelum jadi PNS perhatian pemerintah tak sebesar pada saat sekarang. Pada masa dulu tak tersersit sedikitpun ada harapan guru honor di angkat langsung menjadi PNS. Jika dulu rada malas ngajar di sekolah negeri karena honornya kecil di banding dengan sekolah swasta. Sekarang justru terbalik, guru-guru gress berebut masuk ke sekolah negeri. Dengan harapan sambil nunggu masuk database jadi langsung di angkat jadi PNS, tak perlu ikut ujian test, yang kadang nggak jelas dan tidak transparan.

Lanjutkan membaca “Antara Guru Honor dan Tunjangan Profesi Guru”

Telah Terbit, Surat Edaran Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah

Setelah ditunggu-tunggu akhirnya terbit juga Surat Edaran dari Sekretariat Jendral Kementrian Agama RI Nomor : SJ/DJ.II/3/KP.00.3/933/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi Guru dilingkungan Kementerian Agama. Surat edaran itu menindaklanjuti UU dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada, seperti UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 74 tahun 2008, PP Nomor 41 Tahun 2009, Permendiknas Nomor 72 tahun tahun 2008 dan yang terbaru Peraturan Menkeu Nomor 101/PMK.05/2010 tentang tata cara pembayaran Tunjangan profesi guru dan dosen.

Surat Edaran ini, berisi tentang pelaksanaan pembayaran TPG di lingkungan Kementrian Agama, termasuk di dalamnya cara pelaksanaan tunjangan profesi bagi pengawas Pendidikan Agama, bagi non-PNS dan PNS Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan diperbantukan pada RA, MI,MTs dan MA. Berdasarkan Surat Edaran ini penerima TPG bagi PNS dan Bantuan TPG bagi non PNS harus memenuhi persyaratan :

  1. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru dan pengawas
  2. Mengajar atau melakukan tugas bimbingan dan pengawasan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya
  3. Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur oleh Dirjen terkait
  4. Berusia paling tinggi 6o tahun
  5. Ditetapkan sebagai guru/pengawas yang lulus sertifikasi dan dinyatakan Berhak Menerima TPG oleh Dirjen Terkait.

Hal-hal teknis lainnya, sama saja dengan syarat-syarat pencairan TPG pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain :

  1. Copy SK Berkala terakhir
  2. copy sertifikat Pendidik
  3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
  4. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
  5. Surat Keterangan Telah Memenuhi Beban Kerja (SKBK)
  6. Copy rekening bank yang masih berlaku

Hal yang baru dalam Surat Edaran ini, bahwa Satuan Kerja wajib melaporkan kepada Direktorat jendral Terkait, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dana TPG dan bantuan TPG selesai dibayarkan.

Yang perlu diingat kepada anda semua para guru dan pengawas, bahwa pemberian tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi dalam binaan Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya dan yang pasti untuk kesejahteraan guru.

Demikian, semoga bermanfaat. Untuk melihat secara lengkap Surat Edarannya bisa KLIK DISINI

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Madrasah, Antara Keberanian dan Peraturan.

Sejak tahun 2010 anggaran Tunjangan Profesi Guru masuk ke dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Madrasah-madrasah Negeri di Indonesia. DIPA merupakan sumber pembiayaan kegiatan madrasah mulai dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan lain-lain. Ketika menerima DIPA tahun 2010, saya sungguh bersuka cita karena selain disana ada juga hak saya, sehingga tak perlu harus menunggu pencairan dari satker lain, yang kadang bisa agak lambat karena yahh.. bagi mereka tak ada kepentingannya. Sedang bagi kami di madrasah semua ada kepentingan, apalagi seperti saya yang merangkap-rangkap pekerjaan sebagai pembuat daftar gaji, pembuat surat perintah membayar (SPM), dan pengelola laporan keuangan sehingga tahu sekali tentang seluk beluk keuangan madrasah. Bukan sok tahu,tapi karena memang harus tahu, kalo nggak tahu jenis-jenis mata anggaran dalam DIPA yah,.. bagaimana bisa saya bikin SPM dan melaporkannya. Hehehehe.

Setelah menunggu beberapa bulan, entah kenapa ada beberapa satker yang sudah mengajukan permintaan pembayaran tunjangan profesi guru dan disetujui oleh KPPN setempat. Selanjutnya banyak satuan kerja (madrasah negeri) yang juga mengajukan permintaan pembayarannya. Pihak KPPN setuju pembayarannya dengan menggunakan SK Dirjen Pendis tahun 2009. Alhasil beberapa teman mendapat tunjangan profesi guru pada bulan Mei 2010 tadi, khusus untuk guru yang namanya termuat pada SK Dirjen Pendis Tahun 2009 itu. Pada Akhir bulan April 2010, entah dapat dimana seorang teman membawa SK Dirjen Pendis terbaru yang berisi nama-nama guru madrasah penerima tunjangan profesi guru yang lulus sertifikasi tahun 2009. Namun,di surat pengantar tertulis bahwa satker tidak boleh mengajukan permintaan pembayaran tunjangan profesi guru sebelum pedomannya dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral Kementrian Agama.

Namun, ternyata ada juga beberapa satker yang mengindahkan isi surat pengantar itu, artinya tetap mengajukan permintaan pembayaran TPG. Apalagi telah terbit Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pembayarannya. Sehingga klop lah, disatu sisi pihak pembayar yakni KPPN memberi izin pembayarannya sedang disatu sisi lain satker masih ragu antara dibolehkan atau tidak mengajukan permintaan pembayarannya. Jadi, yang ada hanya tinggal keberanian satker saja, bahkan ketika saya tanyakan kepada KPPN secara aturan anggaran, pengajuan tunjangan profesi guru sungguh tak melanggar aturan karena menurut mereka (KPPN) syaratnya sudah lengkap, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menkeu No. 101/PMK.05/2010. Sempat terhembus isu, bahwa bagi satker yang sudah memintakan tunjangan profesi guru sebelum pedomannya ada,  akan mendapat sanksi penundaan DIPA tahun 2011. Saya nggak akan mengira bagaimana galaunya sebuah satuan kerja tanpa DIPA, jika 2 bulan ditunda DIPA-nya,berarti semua pegawai dalam satker itu tanpa gaji selama 2 bulan. Wah,pasti kacau … 🙂 🙂

Jadi begitulah carut marutnya, satker kami memilih untuk tetap bertahan menunggu pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral  Kementriaan Agama. Dugaan saya,waktu bersabar guru madrasah akan bertambah panjang, selain SK Dirjen Pendis terbaru tahun 2010 itu bermasalah karena selain ada nama guru yg sudah bersetifikat tidak termuat dalam SK itu dan ada salah ketik seharusnya guru berstatus PNS tertulis Non-PNS. Selain itu dibeberapa propinsi di Indonesia ternyata belum ada terbit SK Dirjen Pendis terbarunya.  Yang sudah terbit aja sudah bermasalah palagi yang belum.

Sayang, sepertinya hal ini tidak diseriusi oleh pihak yang terkait, saya jadi malah tambah bingung hehehehehe.. saya beberapa hari lalu menanyakan hal ini kepada seorang pegawai Kementrian Keuangan, yah.. menurut mereka semua tergantung kemauan dan SDM yang ada di kementrian anda. Seharusnya tak perlu menunggu lama hal-hal yang mempedomani tunjangan profesi guru, karena berpengaruh terhadap daya serap anggaran satuan kerja di seluruh madrasah negeri di Indonesia.  Tunjangan profesi guru madrasah sudah ada sejak DIPA ditetapkan di awal tahun anggaran.

Hayoooo, siapa yang berani … atau menunggu … Hehehehehehehehee, yang penting ntar malam Belanda VS Brazil.. Brazil pasti menang ..

SK Dirjen Pendis No.198 Tahun 2009 -kelengkapan syarat permintaan Tunjangan Profesi Guru ke KPPN-

Salah satu syarat pencairan tunjangan profesi guru di Kementrian Agama,adalah adanya SK Dirjen Pendidikan Islam, yaitu SK Dirjen Pendis No. 198 Tahun 2009. ternyata di antara teman-teman satker di Kalimantan Selatan banyak yang belum punya SK ini. Padahal SK ini sudah terbit setahun yang lalu, entah bagaimana nggak nyampai kepada yang bersangkutan. Bisa jadi karena tahun lalu yang mengelola pencairan tunjangan profesi guru adalah Kanwil Kementrian Agama Propinsi, hingga SK itu tidak sampai ke Madrasah-Madrasah.

Lanjutkan membaca “SK Dirjen Pendis No.198 Tahun 2009 -kelengkapan syarat permintaan Tunjangan Profesi Guru ke KPPN-“