Gaji Ke-13 Tahun 2012 untuk PNS,.. Soon :)

Pada akhir-akhir ini banyak pengunjung blog ini yang membuka postingan atau bertanya  seputar gaji ke-13 tahun 2012 untuk PNS, TNI dan POLRI.  Sudah pada gak sabar menunggu ya ? Hehehe. Sabar ya, buat semua .. Pokoknya gaji ke-13 tahun 2012 ini tetap ada,  Apa dasarnya ? Anggarannya sudah ada dalam DIPA masing-masing satuan kerja K/L seluruh Indonesia. Yang ditunggu adalah Peraturan Pemerintah dulu, lalu SE dari Dirjen Perbendaharaan yang mengatur tata cara dan waktu pengajuan pembayarannya. Untuk mengetahui lebih cepat bisa masuk ke websitenya Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham bisa klik DISINI dan untuk SE Dirjend Perbendaharaan Kemenkeu bisa klik di SINI.

Gaji ke-13 untuk PNS, TNI dan Polri serta pensiunan diberikan sejak jaman Megawati Sukarnoputri menjabat presiden yang ke-lima di negara tercinta ini. Sejak itu juga kebijakan ini diteruskan oleh presiden berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Gaji ke-13 diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri. Karena pembagiannya pada sekittar bulan Juni dan Juli, maka sering diartikan bantuan pemerintah untuk anak-anak PNS, TNI dan POLRI buat masuk sekolah.

Bagi PNS daerah yang dibayar dengan APBD kadang lebih cepat pencairannya, karena mereka hanya menunggu peraturan pemerintah saja, sedang untuk PNS pusat dengan dana APBN, harus menunggu peraturan yang dibuat oleh sang juru bayar, dalam hal ini Direktorat jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dirjen Perbendaharaan sejak sebulan yang lewat sudah menerbitkan update terbaru Aplikasi GPP, untuk Gaji Ke-13 terutama masalah penghitungan pajaknya.

Gaji ke-13 diberikan sebesar satu bulan gaji, minus tunjangan beras, namun tidak memungut Iuran Wajib Pegawai, sebesar 10 %. Penentuan besaran Gaji ke-13 berdasar pada bulan terakhir sebelum gaji ke-13 dibayarkan.

Demikian, kita tunggu rame-rame ya .. 🙂 and kalo ada dapat kabar duluan, bagi-bagi informasi di sini ya …

STOP PRESS

PP nya sudah terbit, ternyata lebih ada duluan di http://setkab.go.id  .. PP nya Silahkan di unduh di http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17593/PP0572012.pdf

PP No.11 Tahun 2011 Tentang Besaran Gaji Pokok PNS Tahun 2011 Telah Terbit

Pak Kusbudiono atau seseorang yang mengaku bernama Kusbudiono, mengirim email ke saya, yang berisi pemberitahuan tentang terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2011, yang berisi  Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada intinya PP ini berisi  besaran gaji pokok PNS di tahun 2011, seperti yang dijanjikan oleh Presiden SBY yang naik 10% dari besaran gaji pokok di tahun 2010.

Setelah saya cek di webiste Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham ternyata memang telah di realese oleh mereka sejak hari Jum’at tanggal 25 Februari 2011. Hingga, jadilah berita baik bagi seluruh PNS di Indonesia.

Namun,jangan senang dulu. Biasanya ada peraturan turunannya setelah PP ini keluar, yaitu Keputusan/Peraturan  Menteri Keuangan tentang tata cara pembayarannya. Untuk pegawai negeri yang digaji oleh APBN tentunya harus menunggu update aplikasi GPP (aplikasi pembuat gaji) nya dulu. Jika terbit dalam beberapa hari ini sebelum tanggal 10 s/d 15 bulan Maret ini, bisa jadi bulan depan sudah dapat gaji dengan besaran gaji pokok baru. Tapi jangan khawatir, kekurangan gaji (rapel) masih tetap di bayar.

Kebetulan sekali, pada tahap sekarang  di satuan kerja kami sedang dalam proses pembuatan rencana anggaran untuk tahun 2012, terutama untuk penghitungan tunjangan profesi Guru, yang perlu ekstra hati-hati cara penghitungannya jangan sampai salah, yang berakibat pada kurangnya anggaran TPG ditahun depan.

Jika ingin melihat PP dan daftar gaji pokok terbarunya bisa

KLIK DISINI untuk melihat PP No.11 Tahun 2011

KLIK DISINI untuk melihat Daftar Gaji Pokok PNS Tahun 2011

 

Remunerasi Vs Tunjangan Fungsional

Bebas PungliAgak kaget ketika melihat tayangan di Metro TV  membahas “Gaji tinggi koq Korupsi”, tunjangan khusus yang disebut dengan remunerasi (saya sebelumnya menyebut renumerasi 🙂 dalam postingan terdahulu -maaf atas kesalahan ini–) sudah  didapat oleh pegawai Departemen Keuangan. Ketika dihubungkan dengan  Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Saya yang berhubungan setiap bulan dengan KPPN mengakui 2 jempol, ketika nggak ada lagi gratifikasi dalam pengajuan permintaan dana APBN melalui KPPN. Saya sangat mengapresiasi hal ini, dibanding dengan instansi lain, yang sedikit-sedikit masih meminta uang sogokan. Memang akhirnya dicoreng oleh seorang yang bernama Gayus Tambunan. Ibarat karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ternyata masih ada direktorat di bawah Depkeu yang masih belum direformasi total, karena jika menurut Gayus benar bahwa banyak selain dia yang masih berprilaku korup dijajaran direktorat jendral pajak.

Lanjutkan membaca “Remunerasi Vs Tunjangan Fungsional”