Benarkah Guru Madrasah Akan dapat Tunjangan Kinerja (Remunerasi) Juga .. (ngarep.com)

Berdasarkan berita online di JPPN (Beritanya KLIK DISINI) bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program reformasi birokrasi, Kementerian Agama bakal memberikan tunjangan kinerja (remunerasi) kepada seluruh pegawainya, termasuk yang bekerja sebagai guru, dosen, dan juga pengawas. Mari kita bahas kemungkinannya.

Jika melirik Perpres No. 88 Tahun 2013 tentang pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Guru dan dosen tidak mendapat tunjangan kinerja karena sudah mendapat tunjangan profesi. Melihat peraturan ini, maka tak mungkin guru dan dosen dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mendapat dobel tunjangan. Entah kalau guru madrasah beda sendiri .. 🙂

Berdasarkan bocoran surat yang beredar luas yaitu surat penyampaian berita acara hasil evaluasi jabatan antara Kementerian Agama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, bahwa realokasi dan optimalisasi tunjangan kinerja (remunerasi) anggaran tahun 2014 yang ditujukan untuk guru, dosen dan pengawas sebanyak 155.290 orang. Apakah jumlah sebesar 155.290 orang itu termasuk seluruh guru madrasah di Indonesia, saya tidak tahu pasti. Jika itu data semua guru, maka berdasarkan tabel nya, paling rendah remunerasi berada pada grade 8. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014
Jumlah Pegawai Kemenag Penerima Tunjangan Kinerja tahun 2014

Jika akhirnya guru madrasah/dosen beda sendiri dengan guru/dosen dari Kemdikbud, bisa jadi hitungannya berdasarkan selisih antara tunjangan kinerja (remunerasi) dengan tunjangan profesi guru dan dosen. Maka silahkan hitung selisih gaji pokok sebulan (sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi) dengan tunjangan kinerja pada peringkat 8 -15, dengan tabel berikut : (Harap diingat menurut bocoran yang didapat, Kementerian Agama dapat remunerasi sebesar 50%)

Tarif Remunerasi Kemenag
Tarif Remunerasi Kemenag

Sebagai Contoh jika seorang guru dengan Pangkat IV/a dengan masa kerja 18 tahun dengan gaji pokok Rp. 3.411.200, dengan tunjangan kinerja pada grade paling rendah yaitu peringkat 8 (50%) sebesar Rp. 3.768.750,- maka selisihnya sebesar Rp. 357.550,- yang akan didapat perbulan sebagai tunjangan kinerja.

Di atas itu cuman hitung-hitungan saya, seandainya guru madrasah benar mendapat tunjangan kinerja juga. Jika harus dibayar dobel atau dua-duanya dapat, para guru madrasah di Indonesia tentu tak akan menolak hehehehe. Tapi yang pasti kita tunggu Perpres yang sebenarnya. Guru dengan gaji yang tinggi sudah ada koq, terutama di daerah dengan PAD yang tinggi seperti di Jakarta. Konon kabarnya take home pay, sudah hampir 10 jt (cara membacanya sepeuluh je te, heheheh).

Wallahuallam Bi Shawab.

Remunerasi Kementerian Agama, Segera ! :)

Dengar-dengar kabar nih, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama akan mendapatkan tunjangan kinerja atau remunerasi sekitar pertengahan tahun ini (Juni 2014). Tapi jangan senang dulu, dananya belum masuk ke dalam DIPA 2014 hehehe. Kita tunggu aja. Tarif Remunerasi PNS Kemenag yang di dapat sebesar 50% dari yang di dapat oleh pegawai kementerian Keuangan (enak betul .. 🙂 ).

Mengenai bentuk pembayarannya, saya tidak paham betul. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai dengan kinerja aparatur atau PNS di masing-masing instansi. Selanjutnya pengukuran untuk pembayaran tunjangan kinerja diintegrasikan dengan sistem kompensasi yang berbasis pada sejumlah kriteria. Diantaranya adalah beban kerja, resiko pekerjaan, dan capaian kinerja PNS tertentu.

Selama ini aturan dalam pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi belum dikaitkan dengan capaian kinerja. Pembayaran hanya dikaitkan dengan grade atau tingkatan jabatan PNS tertentu. Jadi untuk sejumlah PNS yang berada di grade sama, akan mendapatkan tunjangan kinerja sama. Terlepas dari seperti apa kinerja mereka.

Selain mengevaluasi sistem pembayaran remunerasi, juga akan mengubah peraturan pemerintah mengenai sistem penggajian PNS. Dalam perubahan itu nantinya akan diatur kembali jumlah honor yang bakal diterima PNS. Baik itu honor rutin bulanan atau yang dibayar setiap ada kegiatan. Pemerintah juga akan membatasi besaran honor bulanan yang dapat diterima pegawai, karena sudah ada tunjangan kinerja. Nantinya tunjangan kinerja tidak untuk mendapatkan dana baru melalui APBN setiap tahunnya. Tetapi didapat dari hasil efisiensi anggaran di masing-masing kementerian atau lembaga. Semakin besar efisiensi yang dihasilkan, maka anggaran untuk membayar tunjangan kinerja bakal semakin besar.

Pemberian tunjangan kinerja yang terkait dengan reformasi birokrasi harus dimaknai sebagai perubahan kinerja secara nyata. Tunjangan kinerja merupakan insentif bagi pegawai untuk melaukan perubahan-perubahan kinerjanya.

Bye the way, selamat yah buat teman-teman, berikut tarif yang insya Allah teman-teman dapat 🙂 lihat yang 50% aja ya

Tarif Remunerasi Kemenag
Tarif Remunerasi Kemenag

Remunerasi Vs Tunjangan Fungsional

Bebas PungliAgak kaget ketika melihat tayangan di Metro TV  membahas “Gaji tinggi koq Korupsi”, tunjangan khusus yang disebut dengan remunerasi (saya sebelumnya menyebut renumerasi 🙂 dalam postingan terdahulu -maaf atas kesalahan ini–) sudah  didapat oleh pegawai Departemen Keuangan. Ketika dihubungkan dengan  Reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Saya yang berhubungan setiap bulan dengan KPPN mengakui 2 jempol, ketika nggak ada lagi gratifikasi dalam pengajuan permintaan dana APBN melalui KPPN. Saya sangat mengapresiasi hal ini, dibanding dengan instansi lain, yang sedikit-sedikit masih meminta uang sogokan. Memang akhirnya dicoreng oleh seorang yang bernama Gayus Tambunan. Ibarat karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ternyata masih ada direktorat di bawah Depkeu yang masih belum direformasi total, karena jika menurut Gayus benar bahwa banyak selain dia yang masih berprilaku korup dijajaran direktorat jendral pajak.

Lanjutkan membaca “Remunerasi Vs Tunjangan Fungsional”