Dari jaman kolonial sampai RSBI, pendidikan diskriminatif tak pernah henti

Belanda sang penguasa kolonial Hindia Belanda (Indonesia, sekarang) pertama kali mengenalkan pendidikan formal di Indonesia tahun 1817,dengan nama Europeesche Lagere School (ELS) atausekolah rendah Eropa. Sekolah ini diperuntukkan bagi kalangan Eropa, keturunan Asia Timur dan pribumi tokoh terkemuka. Sebagai yang berkuasa, pendidikan bagi Belanda lebih dari diskriminatif tapi tidak perlu untuk rakyat Hindia Belanda saat itu. Sebagai bagian dari politik balas jasa Belanda (politik etis), pada tahun 1907 Belanda mendirikan sekolah khusus pribumi Hollandsch Inlandsche School (HIS), entah siapa pelaku utama diskriminasinya, yang bisa masuk kesekolah ini hanya kalangan bangsawan, tokoh masyarakat dan pegawai negeri (wah, pns ngetop juga saat tempoe doeloe, heheheh). Seterusnya Pemerintah Hindia sejak tahun1930 an melaksanakan pendidikan formal terbatas dengan berbagai jenjang.

Selanjutnya pemerintahan era kemerdekaan sejak orde lama sampai orde reformasi, bermasalah dalam pemerataan pendidikaan. Entah dengan alasan kita tak kunjung jadi negara yang maju dan kuat secara ekonomi, jadi alasan pemerataan pendidikan tidak berhasil. Disparitas sarana prasarana pendidikan antar propinsi, antar kabupaten sangat mencolok. Tahun 1993,  saya bersama-sama teman kuliah berkunjung ke UGM,  sempat diledek dosen saya, ‘tuh, lihat kampus orang, laboratoriumnya aja besarnya seperti kampus kita’.

Kesininya, pemerintah malah menambah ketidakberhasilan pemerataan pendidikan dengan program-program yang diskriminatif.  Contoh terbaru adalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Jika mau adil “RSBI kan semua Sekolah”, jika tak mampu meng-RSBI kan semua sekolah bikin bertahap. Jangan malah membiarkan sekolah maju dengan sekenanya sendiri. Beberapa sekolah berpredikat RSBI, menyatakan tidak ada diskriminasi, anda salah besar bung .. Karena diskriminasinya terbukti oleh MK maka RSBI dihapuskan.

Yang idealnya, adalah adu kuat program.  Semua sekolah membuat program semewah mungkin, ajukan ke pemerintah. jika dana pemerintah dengan APBN Rp. 1.000 Triliun untuk pendidikan tidak cukup, baru ‘rampok’ orang tua murid, tentu tidak sembarang rampok, dibicarakan terlebih dahulu berapa kekurangan program sekolah dalam setahun, berapa kurangnya. Buat pengawasan sebaik mungkin, kalau perlu satu sekolah satu auditornya.

Bukan malah, diberi dana berlimpah, sesukanya menarik duit orang tua ,,,

RSBI(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Vs RSBK (Rintisan Sekolah Bertaraf Kampung)

Di surat kabar online terkenal dalam kolom edukasi beberapa hari ini membahas tentang sekolah yang berkatagori RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional). Proyek ini sudah jalan beberapa tahun yang lalu, beberapa sekolah negeri di kota-kota besar Indonesia. Walau dalam sekolah RSBI dan SBI hanya ada beberapa kelas saja, namun perlakuan terhadap kelas RSBI dan SBI dengan kelas reguler sangat mencolok perbedaannya. Fasilitasnya serba wah dan serba full. Bahkan Luki Aulia dalam tulisannya di kompas.com (Kamis, 3 Juni 2010) sekolah telah membentuk masyarakat paria dalam di tengah “masyarakat bentukan” yang berlabel internasional itu. Paria adalah kasta terendah dalam budaya Hindu India, bahkan golongan ini di jamah saja tidak boleh saking hinanya.

Lebih lanjut menurut Luki Aulia, bahkan kursinya saja dibedakan. Di SMP Negeri 19 DKI Jakarta, misalnya, perbedaan itu sudah terlihat dari kursi yang digunakan. Siswa kelas reguler “hanya” duduk di kursi kayu yang keras dan kaku. Siswa kelas internasional? Mereka lebih nyaman duduk di kursi plastik dengan rangka stainless steel dan meja terpisah, seperti yang kerap ditemui di tempat-tempat bimbingan belajar. Bukan hanya itu. Siswa kelas internasional juga memiliki ruangan khusus yang digunakan sebagai klinik, berikut dokter umum dan dokter spesialis gigi, yang siap sedia setiap Senin hingga Kamis. Siswa kelas reguler? Jauh panggang dari api!

Sekolah RSBI/SBI perlu dana ratusan juta rupiah selain di danai oleh APBN dan APBD juga menarik dana puluhan juta dari orang tua siswa. Yang agak membedakan adalah penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu saja yang menjadi persyaratan sekolah bertaraf internasional. Tapi, mata pelajaran IPA dan Matematika merupakan pelajaran universal, artinya jika anak disuruh menghitung luas kubus dengan ukuran panjang 3 cm, lebar 3 cm dan tinggi 3 cm tetap saja luas kubus 27 cm persegi, dibahas dengan bahasa apapun tetap saja luasnya begitu. Lalu urgensinya apa ? untuk kepentingan global ? Untuk kepentingan yang lebih luas seharusnya kemampuan berbahasanya itu yang perlu ditingkatkan. Ente-ente semua pernah mengukur nggak berapa kosa kata dalam bahasa Inggris yang dikuasai siswa setelah lulus SMP/SMA. Lantas karena gurunya ngajar pakai bahasa Inggris lalu dapat predikat RSBI/SBI ?

Dengan keharusan orang tua siswa membayar puluhan juta untuk biaya peserta didik di kelas RSBI/SBI otomatis yang bisa masuk kelas RSBI/SBI hanya untuk orang kaya atau berduit saja. Walau ada kebijakan untuk memasukkan 20% dari siswa yang tidak mampu untuk bisa masuk ke dalam kelas RSBI/SBI, tetap saja diartikan kelas ini untuk orang kaya. Kenapa tidak diadakan tes saja, tanpa memandang apakah orang kaya atau miskin. Jika tak mampu memberikan lebih banyak kenapa tidak kebijakan RSBI/SBI ini dihapuskan saja. Bayangkan jika di sebuah sekolah ada 1000 siswa, dengan kelas RSBI/SBI sebanyak 5 kelas dengan jumlah murid satu kelas 30 org berarti yang bisa masuk kelas RSBI/SBI sebanyak 150 siswa, berarti 20% dari 150 siswa hanya 30 orang dari yang tidak mampu.. pertanyaannya di sekolah itu lebih banyak mana antara yang mampu dengan yang tidak mampu secara ekonomis. Tetap saja menurut saya tidak adil.

memang hidup itu merupakan salah satu pilihan, tapi menjadi tidak mampu secara ekonomis apakah suatu pilihan ? tentu tidak. Artinya, jika tak mampu maka janganlah masuk RSBI/SBI atau masuk aja ke kelas reguler. Namun, berdasarkan contoh di atas apakah diantara 1000 siswa itu lebih banyak siswa yang mampu secara ekonomis dan juga mampu secara akademis memasuki kelas RSBI/SBI. tetap saja bentukan sekolah RSBI/SBI sangat diskriminatif. Bagaimana kalau terjadi, siswa dari kalangan yang tidak mampu namun secara akademis lebih baik, jumlahnya lebih banyak dari siswa yang mampu secara ekonomis.. Bingungkan ?

Diskriminatif itu sama saja mengartikan siswa tidak mampu tidak boleh banyak-banyak masuk ke dalam kelas RSBI/SBI. Kenapa harus dibatasi 20%, jika yang ingin masuk kelas RSBI/SBI lebih dari 20% apakah pihak sekolah akan menolak ? Diskriminatif lagi itu namanya bos.. lalu apakah pembatasan 20% itu juga diartikan hanya 20% orang miskin yang berhak mendapatkan pendidikan super wah dan super full (meminjam istilah mbah surip, i love you full). Jika menurut yang pernah saya baca ada 90 juta rakyat yang masih dibawah garis kemiskinan, berarti bos hanya 18 juta yang berhak ikut memperebutkan kursi empuk di kelas RSBI/SBI. itu namanya apa bos ? ya, diskriminatif juga bos..

yah,.. beginilah bos.. saya tak pernah menyesal lahir dan besar serta bego di negeri yang indah ini, namun pembuat kebijakan pendidikan di negeri jangan ikut-ikutan bego seperti saya … Bego dalam bahasa Banjar Babungul Pintar hehehehehehehehee 🙂 🙂