Bejibun Laporan di Akhir Tahun Anggaran

Wuihhh …  Setiap akhir semester atau akhir tahun anggaran, semua operator atau pengelola keuangan, disibukkan dengan bejibun laporan. Laporan mulai yang berbentuk online sampai yang off line,  mulai yang berbentuk cetakan hingga berbentuk ADK (Arsip Data Komputer). Yang paling banyak dikejar pencari informasi atau penuntut laporan itu adalah realisasi anggaran. Sayangnya, seperti tak ada kordinasi sama sekali antara penuntut laporan tersebut.
Laporan Realisasi anggaran yang paling update adalah aplikasi Sakpa, aplikasi besutan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja perbulan, per triwulan, persemester dan pertahun. Para penuntut laporan di kementerian, kanwil, eselon ke bawah,  sebenarnya bisa sambil duduk manis melihat satuan kerja menghabiskan DIPA, melalui aplikasi ini.  Jika ada laporan yang diminta adalah realisasi anggaran, maka yang menjdi dasar laporan adalah aplikasi sakpa, pertanyaannya kenapa tidak menggunakan hasil laporan aplikasi ini saja ?
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mulai tahun 2013 kembali menyederhanakan pengajuan permintaan pembayaran, walau dibeberapa pengelola keuangan justru tambah ribet. Setidaknya yang bikin ribet adalah lampiran pengajuan spm, yang sering bikin pengelola keuangan balik kanan kembali ke satker karena lampirannya yang salah atau tidak lengkap. 
Konsep pengelolaan keuangan yang akurat dan kredibel, serta seabrek usaha untuk mencapai keidealan itu, ternyata tak cukup untuk sebuah kata ‘sederhana’, tapi harus ribet dan rumit,  toh tak juga menyelesaikan masalah akut bangsa .. KORUPSI …

Negeri Kebanyakan Aplikasi

Dalam dua bulan belAPakangan ini paling tidak satuan kerja Kementerian/Lembaga harus mengelola dua aplikasi baru untuk proses pencairan dana APBN. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Konfirmasi Satker dan Aplikasi Injeksi Pin SPM. Aplikasi ini menambah jejeran aplikasi sebelumnya, seperti Aplikasi RKAKL DIPA, AFS, SPM, GPP, SAKPA, SIMAK-BMN, Persediaan dan lain sebagainya. Aplikasi itu hampir semua dibuat oleh Kementerian Keuangan. Disatu sisi aplikasi-aplikasi ini memang memudahkan pekerjaan, kadang juga malah bikin repot satuan kerja. Teman-teman satker kecil kadang teriak, dengan keterbatasan sdm di satker mereka, sedang yang bikin aplikasi  nggak peduli kesiapan satker mengelola aplikasi tersebut, mereka gampang saja memakai kata ‘harus’ dan ‘wajib’. Saya sendiri yang sudah mengelola ‘semua aplikasi’ itu kadang nggak tahu kegunaan dan urgennya apikasi itu. Apakah mereka (yang bikin aplikasi itu) pernah men survey berapa di satker tertentu yang bi sa komputer ? Atau adakah satker terpencil yang tidak ada listriknya ?

Berikut ilustrasi satker terpencil dalam memperjuangkan realisasi APBN, pertama dia harus membayar pajak minimal ke ibukota kabupaten/kota. Setelah membayar pajak tidak langsung bisa di bawa ke KPPN namun harus balik ke satker lalu dimasukan ke dalam aplikasi konfirmasi satker. Hasil aplikasi konfirmasi satker di serahkan ke KPPN dan perlu sehari lagi menunggu validasinya. Sampai disini sudah dua hari ngurus bayar pajak dan aplikasi konfirmasi satker doang. Setelah dibuatkan SPMnya dan di injeksi dgn Pin SPM, SPM pun diantar ke KPPN, jika sedang ramai SPM jadi SP2D jenis apapun gak akan selesai dalam satu hari, belum lagi mengantri untuk mengambil SP2D. Total sudah 4 hari untuk mengelola satu SPM rutin (belanja barang). Belum lagi kalo SPM dan data pendukungnya salah serta mengantri di bank/pos untuk pencairan. Untuk kantor pos, malah tidak bisa pencairan di tanggal yang sama dengan SP2D. Namun, untungnya kalo menggunakan Giro Pos, mereka melayani pada hari Sabtu sementara bank tutup. Total keseluruhan antara 5-6 hari mengelola sebuah SPM hingga pencairan.Belum lagi aplikasi-aplikasi lain yang menjadi prasyarat untuk pencairan, semisal laporan SAKPA, LPJ Bendahara, AFS (di gabung dengan RKAKL).

Bagi satker yang dekat dengan KPPN setempat ya nggak masalah, yang kasian sih bagi yg jauh. Belum lagi kalo KPA pelit dengan SPPD, bolak-balik ke KPPN, KantorPos/Bank, selama lima hari cuma dihargai dengan sekali SPPD .. sungguh terlalu. Hehehehehe

4 Ramadhan 1433 Hijriah

 

 

 

Laporan Amburadul, Sanksi pun Menunggu

Hari ini untuk kesekian kalinya mengikuti acara sosialisasi bidang pengelolaan keuangan satuan kerja di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Selatan. Seharusnya yang di undang adalah KPA, entah kenapa saya yang operator mewakili beliau. Acara sosialisasi bermaterikan tentang pengelolaan perencanaan dana dan LPJ bendahara.

Sepertinya yang harusnya hadir adalah KPA, biar pada tahu yang dikerjakan oleh para operator. Perencanaan dana atau kas merupakan salah satu aplikasi wajib sebagai syarat pencairan dana APBN. Satker harus tepat waktu dan tepat penghitungan dananya supa bisa di buatkan SP2D oleh pihak KPPN. Sanksi bagi yang tidak membuat dan melaporkan perencanaan dengan menggunakan aplikasi AFS adalah penundaan realisasi.

Aplikasi AFS merupakan salah satu dari sekian aplikasi ‘wajib’ yang harus dikerjakan satker untuk pencairan dana APBN. Sebelumnya para satker menggunakan Aplikasi SPM,dan GPP serta aplikasi pelaporan yaitu SAI dan SIMAK BMN. Tidak menggunakan aplikasi SPM dan GPP (utk gaji) hampir dipastikan tidak akan dilayani pihak KPPN. Demikian juga untuk pelaporan keuangan dan barang, jika tidak dibuat dan dikerjakan, sanksi penundaan SPM siap menunggu. Namun sanksi tidak berlaku untuk penundaan belanja gaji induk. TAk terbayang jika belanja gaji induk/rutin tidak dibayarkan kepada pegawai, bisa jadi bendahara/operator bahkan KPPN bisa di amuk masa. Padahal sebenarnya nggak masalah ditunda aja sekalian terutama bagi pengelola/operator keuangan yang amburadul. Tapi kasian juga yah .. 🙂 hehehe

Pengelolaan keuangan yang sebaik-baiknya telah di usahakan oleh operator pengelolaan keuangan negara dalam hal ini Kementerian Keuangan. Satker dengan administrasi yang lengkap tentu tak masalah ketika mengajukan permintaan pembayaran dan juga mempertanggungjawabkan nya.

Walau ‘terus terang’ agak ribet, karena sedikitnya ada 8 aplikasi yang dikerjakan oleh satker dalam rangka pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Mudah-mudahan suatu saat bisa disederhanakan, atau aplikasi yang benar-benar mudah digunakan, sehingga urusan pun jadi lancar.

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Pengalaman Jadi Operator, Pengelola Laporan Keuangan dan Barang

Sejak pertama jadi guru tahun 1998,saya termasuk yang paling suka nongkrong di tata usaha sekolah. Kerjaannya tidak lain dan tidak bukan,mengotak atik computer yang ada di sekolah.Maklumlah sekitar tahun itu,computer masih merupakan barang mewah. Alhasil, selain jadi tambah terampil menggunakan computer,saya juga di angkat sebagai tenaga honor urusan tata usaha. Tugas ke-tatausahaan saya yang pertama selain menjadi guru honor antara tahun 1998-2003 adalah membuat Laporan Bulanan Sekolah mulai dari program Wordstar sampai Microsoft Word. Setiap bulan saya membuatnya plus mengantarnya ke Dinas Pendidikan Kota dan Yayasan yang menaungi sekolah tempat saya bekerja. Lumayan lah, saat itu setiap bulannya di honor mulai Rp. 50.000,- sampai Rp.75.000,-. Ada proses pembelajarannya di sana,paling tidak saya mengetahui proses administrasi sekolah.

Ketika menjadi PNS sejak tahun 2002, kebiasaan nongkrong di computer tata usaha tetap saya lakukan. Pada tahap awal saya banyak habiskan waktu untuk membuat perangkat pembelajaran. Alhasil, saya membawa perubahan di madrasah tempat saya mengajar sekarang ini, pembuatan soal ujian semester tidak lagi mengetiknya dengan mesin ketik dikertas sheet,tapi sudah menggunakan computer plus printer jenis dot matrik. Dengan bentuk lembaran soal system kolom akhirnya setiap mata pelajaran yang biasanya memerlukan 5 lembar kertas menjadi 1 lembar kertas saja, bolak balik. Cara membuat soaldalam bentuk kolom sudah pernah saya posting di blog ini. Mau lihat postingannya bisa KLIK DISINI

Lanjutkan membaca “Pengalaman Jadi Operator, Pengelola Laporan Keuangan dan Barang”

Juni : Laporan SIMAK BMN, SAKPA, Gaji Ke-13 Tahun 2010, dan -Mungkin- Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya

Pekerjaan perbendaharaan mulai menunggu puncak pada bulan depan, mulai laporan per semester Aplikasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Laporan Keuangan (SAKPA), dan Aplikasi Persediaan. Ditambah dengan penyiapan berkas-berkas untuk pembuatan kontrak pengadaan jasa pembuatan RKB di madrasah tercinta, serta yang ditunggu-tunggu yaitu permintaan pembayaran Gaji ke-13 tahun 2010. Termasuk yang patut ditunggu Tunjangan bantuan bagi guru PNS yang belum mendapat sertifikasi sebesar Rp.250.000,- perbulan. Namun tunjangan yang satu ini belum jelas juntrungannya, pelaksanaan Perpres 52/2009 tentang tambahan penghasilan bagi guru pns sebagai dasar pemberian tunjangan itu di Kementrian Agama masih kabur bahkan katanya terancam batal.

Lanjutkan membaca “Juni : Laporan SIMAK BMN, SAKPA, Gaji Ke-13 Tahun 2010, dan -Mungkin- Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya”