Negeri Kebanyakan Aplikasi

Dalam dua bulan belAPakangan ini paling tidak satuan kerja Kementerian/Lembaga harus mengelola dua aplikasi baru untuk proses pencairan dana APBN. Aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Konfirmasi Satker dan Aplikasi Injeksi Pin SPM. Aplikasi ini menambah jejeran aplikasi sebelumnya, seperti Aplikasi RKAKL DIPA, AFS, SPM, GPP, SAKPA, SIMAK-BMN, Persediaan dan lain sebagainya. Aplikasi itu hampir semua dibuat oleh Kementerian Keuangan. Disatu sisi aplikasi-aplikasi ini memang memudahkan pekerjaan, kadang juga malah bikin repot satuan kerja. Teman-teman satker kecil kadang teriak, dengan keterbatasan sdm di satker mereka, sedang yang bikin aplikasi  nggak peduli kesiapan satker mengelola aplikasi tersebut, mereka gampang saja memakai kata ‘harus’ dan ‘wajib’. Saya sendiri yang sudah mengelola ‘semua aplikasi’ itu kadang nggak tahu kegunaan dan urgennya apikasi itu. Apakah mereka (yang bikin aplikasi itu) pernah men survey berapa di satker tertentu yang bi sa komputer ? Atau adakah satker terpencil yang tidak ada listriknya ?

Berikut ilustrasi satker terpencil dalam memperjuangkan realisasi APBN, pertama dia harus membayar pajak minimal ke ibukota kabupaten/kota. Setelah membayar pajak tidak langsung bisa di bawa ke KPPN namun harus balik ke satker lalu dimasukan ke dalam aplikasi konfirmasi satker. Hasil aplikasi konfirmasi satker di serahkan ke KPPN dan perlu sehari lagi menunggu validasinya. Sampai disini sudah dua hari ngurus bayar pajak dan aplikasi konfirmasi satker doang. Setelah dibuatkan SPMnya dan di injeksi dgn Pin SPM, SPM pun diantar ke KPPN, jika sedang ramai SPM jadi SP2D jenis apapun gak akan selesai dalam satu hari, belum lagi mengantri untuk mengambil SP2D. Total sudah 4 hari untuk mengelola satu SPM rutin (belanja barang). Belum lagi kalo SPM dan data pendukungnya salah serta mengantri di bank/pos untuk pencairan. Untuk kantor pos, malah tidak bisa pencairan di tanggal yang sama dengan SP2D. Namun, untungnya kalo menggunakan Giro Pos, mereka melayani pada hari Sabtu sementara bank tutup. Total keseluruhan antara 5-6 hari mengelola sebuah SPM hingga pencairan.Belum lagi aplikasi-aplikasi lain yang menjadi prasyarat untuk pencairan, semisal laporan SAKPA, LPJ Bendahara, AFS (di gabung dengan RKAKL).

Bagi satker yang dekat dengan KPPN setempat ya nggak masalah, yang kasian sih bagi yg jauh. Belum lagi kalo KPA pelit dengan SPPD, bolak-balik ke KPPN, KantorPos/Bank, selama lima hari cuma dihargai dengan sekali SPPD .. sungguh terlalu. Hehehehehe

4 Ramadhan 1433 Hijriah

 

 

 

Aplikasi SPM 2010 Versi 6.0.1

Jika anda pegawai negeri sipil, para pemborong pekerjaan milik pemerintah, para peng-korupsi, dan semua kegiatan yang memerlukan dana APBN melalui Kementrian (dulu departemen) proses pengajuan dananya menggunakan sebuah program aplikasi komputer yang disebut dengan Aplikasi SPM (Surat Permintaan Pembayaran) Tahun 2010 versi 6.0.1. Aplikasi ini dibuat oleh Departemen Keuangan, setiap tahun aplikasi ini berubah menyesuaikan tahun anggaran yang berjalan.

Proses pengajuannya dimulai dari satuan kerja yang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPM), jenis SPM bermacam-macam,antara lain untuk permintaan gaji pegawai, penggantian uang persediaan, uang proyek pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya. Pengajuannya diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat yang sudah ditentukan. Lampiran-lampiran SPM antara lain adalah lembar pajak, Surat pertanggungjawaban bendahara, daftar gaji, surat pertanggungjawaban mutlak dari kuasa pengguna anggaran, dll.

Jika dulu, pengajuan SPM memerlukan biaya alias pungli (biasanya sekitar RP. 50.000,- per SPM), namun sekarang setelah birokrasinya direformasi oleh Menteri Keuangan sekarang, yaitu Ibu Sri Mulyani maka tidak ada lagi pungutan liar setiap pengajuan SPM. Saya cukup salut dan sangat meng-apresiasi langkah Ibu Menkeu kita yang satu ini. Reformasi Birokrasi sayangnya tidak diikuti oleh Kementrian yang lain, masih banyak sana sini pungutan liar disetiap kita berurusan dengan Kantor Kementrian. Bayangkan jika satu departemen berurusan dengan departemen harus dipungli juga (kan namanya jadi jeruk makan jeruk), apalagi rakyat biasa. Tapi tidak banyak lagi Departemen yang masih suka pungli, mungkin gimana cerita di dinas-dinas dalam pemerintahan daerah saya tidak tahu banyak.

Demikian sedikit celoteh, saya yang nyambi selain jadi guru juga pembuat SPM di satuan kerja saya.
Untuk informasi tentang Aplikasi SPM bisa anda obrak-abrik http://www.perbendaharaan.go.id, tampilan depan Aplikasi bisa anda lihat di bawah ini