Akhirnya SK Dirjen Pendis Plus NRG Untuk Guru Yang Disertifikasi Tahun 2010 Datang Juga

Kemarin (18/10) KPA membawa SK Dirjen Pendis No. DJ.I/DTII/1302/2011 tertanggal 26 September 2011 berisi tentang penetapan Guru Profesional Dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah. SK ‘sakti’  dan yang ditunggu ribuan guru madrasah se Indonesia ini memuat nama-nama guru yang disertifikasi tahun 2011 untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik tahun 2011. SK ‘sakti’ ini berbeda dengan SK Dirjen Pendis beberapa tahun yang lalu, dimana dalam surat ini memuat juga nomor registrasi guru (NRG). Entah NRG itu masih sementara atau yang sudah dibuatkan oleh Kemdiknas. Namun yang jelas, pada keputusan nomor dua berisi pesan yang melegakan, bahwa ‘nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I – XXIX Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kemeneterian Agama’.

Sayangnya saya hanya memiliki lampiran halaman 2 dan 12 dari SK Dirjen Tersebut. Jika ingin melihat silakan Download  DISINI . Selamat dan semoga bermanfaat serta mendapat berkah dari Allah SWT .

Bagaimana TPG/TPP bisa Sampai ke Guru Madrasah ?

Berikut adalah gambaran bagaimana pengelola keuangan satuan kerja Madrasah Negeri di lingkungan Kementerian Agama mengelola anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru/TPG (511152). Saya kira, pengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kab/Kota hampir sama, untuk guru madrasah yang mengajar swasta, pengawas dan guru agama di sekolah umum.

Pertama, proses penganggaran dimulai sekitar bulam Maret saat tahun berjalan untuk anggaran tahun depan. Misalnya, rencana anggaran tahun 2012 di buat pada bulan Maret 2011. Pada tahap ini, satuan kerja membuat Data Pendukung DIPA, yang berisi rencana anggaran secara global atau keseluruhan anggaran satuan kerja, termasuk di dalamnya anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Untuk mempermudah dan data yang akurat pihak Perencanaan Kementerian Agama telah membuat aplikasi perencanaan keuangan untuk setiap satuan kerja. Pastikan nama anda termuat dalam rencana anggaran ini, entah apakah data-data tersebut bisa diakses oleh guru terutama untuk penganggaran di Kemenag kab/kota. Pengelola keuangan akan membuat detil rencana pembayaran TPG, misalnya apakah guru ybs akan naik berkala atau naik pangkat pada tahun depan. Proses update rencana anggaran biasanya sekitar bulan Nopember, biasanya untuk memuat jika ada rencana kenaikan gaji, dan penambahan anggaran jika ada guru pindahan yang sudah berhak mendapat TPG. Namun dalam beberapa kasus, tetap saja ada kekurangan anggaran TPG, dengan beberapa sebab antara lain pengelola keuangan malas mengupdate atau hal-hal teknis lainnya. Padahal Nopember itu lah sebenarnya kesempatan terakhir untuk merevisi atau menambah rencana anggaran satker pada tahun depan.

Kedua, Akhir bulan Desember setiap tahun terbitlah DIPA yang memuat anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru. Jika akhirnya anggaran Tunjangan Profesi Guru itu kurang juga, maka sebenarnya anggaran masih bisa di revisi di pertengahan tahun. Jadi sebenarnya tidak ada alasan satker kekurangan anggaran untuk pembayaran TPP/TPG, karena maSih dimungkinkan adanya revisi. Ada dua sebab anggaran TPG itu tetap kurang, pertama, pengelola keuangan tidak mengupdate atau memintakan atau memberitahukan ada kekurangan anggaran TPG dan kedua, tidak ada revisi penambahan anggaran TPG dari pusat. Artinya permintaan atau pemberitahuan kekurangan anggaran TPG sudah disampaikan namun setelah revisi DIPA ternyata anggarannya tidak nambah.

Ketiga, setelah semua syarat-syArat untuk mendapat TPG terpenuhi, permintaan pembayaran seharusnya berasal dari Pejabat Pembuat Komitmen, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada KPA (kepala madrasah) jika sdh disetujui lalu berkoordinasi dengan PPABP (dulu pembuat daftar gaji) untuk membuat daftar pembayarannya dan akhirnya operator membuatkan SPM, diajukan ke KPPN. Dua hari kerja prosesnya di KPPN, baru TPG masuk ke rekening guru.

Yang menjadi pertanyaan guru madrasah hingga saat ini, terutama guru yang disertifikasi tahun 2010 adalah SK sakti yang menetapkan guru berhak menerima TPG dan NRG .. Semoga bermanfaat .

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

Tahun Anggaran Mau Berakhir, Bagaimana TPP Anda ?

Tahun anggaran 2011, akan berakhir sekitar 2 bulan lagi. Diperkirakan permintaan pembayaran apapun dengan menggunakan dana APBN akan berakhir sekitar tanggal 9 Desember 2011. Sebelum tanggal tersebut seluruh permintaan pembayaran dana APBN harus diajukan sebelum tanggal tersebut.

Kesempatan para guru yang berhak menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) berarti tinggal 2 bulan juga. Terutama bagi para guru yang di sertifikasi tahun 2011, yang hingga sekarang belum menerima sepeser pun. Kelihatannya, para guru yang seharusnya sudah berhak mulai gelisah. Segelisah, yang saya alami tahun lalu, namun tahun lalu seluruh persyaratan pencairan telah terbit di pertengahan tahun anggaran.

Persyaratan yang dimaksud adalah SK Dirjen Pendidikan Islam (bagi guru madrasah) yang menetapkan bahwa guru yang termuat dalam SK tersebut berhak menerima TPP/TPG. Sedang syarat lainnya adalah Nomor Registrasi Guru. Untuk persyaratan yang satu ini, belum jelas juntrungannya. Karena hingga kini Kemdiknas tidak menerbitkan NRG untuk guru madrasah, maka Kemenag membuat NRG sementara. Entah apa yang terjadi sebenarnya, ??

Sementara itu anggaran TPP satker madrasah yang masih kurang, juga harap-harap cemas, hingga sekarang revisi DIPA belum turun-turun ke satker. Jika revisi DIPA tidak terbit atau terbit namun tidak memuat penambahan anggaran TPP. Diperkirakan banyak lagi guru yang akan menerima TPP tidak utuh lagi tahun ini.

Para pembesar negeri tahu nggak ya, masalah ini. Atau mungkin ada perasaan kolektif dari sebagian orang selain guru, bahwa guru tidak terlalu berhak sejahtera. Tahun lalu saya sih sempat mengirim SMS ke yth bapak Presiden, tentang masalah ini. Entah kebetulan atau tidak, semua persyaratan itu akhirnya terbit. Mau mencoba silakan SMS ke 9949.

Semoga Bermanfaat.

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry